31 Maret 2012

BBM: ICW vs Pemerintah (3) - Haryo Aswicahyono


Setelah saya berikan rumus-rumus untuk menghitung subsidi BBM dan LPG di bawah mari kita tampilkan dan diskusikan lagi perbandingan perhitungan subsidi BBM dan LPG antara ICW dan Depkeu

Tabel 1.

Dari penulusuran cara penghitungan subsidi BBM dalam PPT ICW (bisa diunduh di sini) saya tidak menemukan kesalahan methodologis yang serius. Bahkan dengan menggunakan asumsi MOPS yang diberikan ICW, saya mendapatkan hasil yang sama persis dengan hasil hitungan ICW.  Jadi tidak benar statement Wamen ESDM: "ICW itu kalau nggak salah, dia salah ngitung MOPS, tapi alfanya lupa, jadi harga BBM-nya murah" (Wamen ESDM: Pemerintah Itu Pintar, Tak Mungkin Salah Hitung Subsidi BBM). ICW tidak melupakan alfa dan secara eksplisit membahasnya dalam presentasinya.

Perbedaan hasil perhitungan justru karena perbedaan MOPS. Untuk Premium, Depkeu menetapkan MOPS yang sedikit lebih tinggi.¹ Sementara untuk Solar, ICW mengambil asumsi MOPS yang lebih tinggi. Minyak tanah volumenya sudah kecil dalam konsumsi BBM karena itu perbedaannya tidak terlalu nyata. Jika tiga jenis BBM itu ditotal, selisih perhitungan ICW dan Depkeu "hanya" sekitar 2.7 triliun

Perbedaan terbesar justru muncul dalam perhitungan subsidi LPG. Sepertinya Depkeu menetapkan Cp Aramco yang lebih tinggi sekitar US$239 dibanding asumsi ICW. Akibatnya perhitungan subsidi LPG estimasi Depkeu 7.7 triliun lebih tinggi dibanding perhitungan subsidi ICW

Berbeda dengan ketika memberikan perhitungan BBM, ICW tidak secara detail memberikan cara menghitung harga keekonomian LPG dalam PPTnya. ICW hanya menyebutkan secara selintas bahwa untuk subsidi LPG digunakan realisasi harga rerata CP Aramco tiga tahun sebelumnya dikaitkan dengan harga minyak mentah.

Saya juga tidak punya dokumen methodologi dan asumsi yang digunakan Depkeu. Jadi saya tidak bisa menjawab mengapa Depkeu menetapkan (implied) Cp Aramco yang begitu tinggi. Apakah karena 2 bulan terakhir Cp Aramco melonjak?

***

Berulang kali ICW membenturkan hasil hitungannya dengan hasil hitungan pemerintah seperti ini:

"... jika harga BBM premium dan solar tidak naik, dalam arti tetap di harga Rp 4.500 perliter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya Rp 148 triliun. Ini berbeda dengan versi pemerintah yang menyebut jika BBM tidak naik maka, beban subsidi BBM bisa mencapai Rp 178 triliun." (ICW Adukan Mark-Up Subsidi BBM ke Fraksi PDIP)

Padahal seperti terlihat di tabel di atas, untuk BBM dan LPG perbedaan estimasi antara ICW dan Depkeu "hanya" sekitar 10 trilun. Lantas faktor apa lagi yang membedakan hasil hitungan ICW dan pemerintah.

Yang mengherankan saya, dari PPT yang saya peroleh, ICW sudah menyebutkan beberapa item tambahan subsidi berikut:
  • Kekurangan bayar subsidi BBM & LPG 2011: 0.7 triliun
  • Kekurangan bayar subsidi 2011: 3.5 triliun
  • Subsidi LGV: 0.05 triliun
Namun ini selalu diabaikan oleh ICW dalam perhitungan akhir dan satatemen-statementnya di media masa. ICW juga "menghilangkan" satu item yang cukup besar jumlahnya, yaitu 10% PPN penjualan BBM yang menjadi hak Pertamina. Di tabel 1, dapat dilihat bahwa total subsidi BBM adalah 158.5 triliun, berarti ada tambahan lagi 10% PPN dari 158.5 triliun yaitu 15.85 triliun.

Berikut adalah perbedaan lengkap antara perhitungan subsidi ICW dan  Depkeu:

Tabel 2.

Silang sengkarut semacam ini sebetulnya bisa dihindarkan jika Depkeu mempublikasikan secara lebih detail dasar-dasar asumsi perhitungan MOPS dan Cp Aramco yang (mungkin) diturunkan dari asumsi ICP. Ditambah lagi tidak semua orang punya akses terhadap data MOPS. Demi transparansi publik kiranya Depkeu perlu mempublikasikan metoda perhitungan APBN dalam bentuk buku panduan yang lengkap. Kalau perlu, masyarakat bisa menghitungnya secara online.

Di lain pihak, ICW juga seharusnya tidak menyembunyikan fakta-fakta pengeluaran subsidi lain yang menyebabkan perbedaan sangat besar tersebut. Perbandingannya harus "persik to persik"

***

¹angka-angka MOPS Depkeu dan CP Aramco untuk ICW dan Depkeu adalah implied MOPS dan implied CP Aramco. Bukan data mentah yg diberikan Depkeu. Jadi itu merupakan hasil hitungan mundur berapa MOPS yang konsisten thd besaran subsidi. methodologinya saya berikan di sini

Tidak ada komentar: