19 Mei 2008

Perlindungan Kelompok Miskin - MCB

Berikut adalah tulisan saya di Analisis Ekonomi Kompas, 19 Mei 2008, hal 1


ANALISIS EKONOMI
Perlindungan Kelompok Miskin


Muhammad Chatib Basri

Mahatma Gandhi pernah menulis dengan nada lirih, kemiskinan adalah kekerasan dalam bentuk yang paling buruk. Orang miskin memang seperti sebuah representasi nasib buruk. Mereka bukanlah sebuah kesudahan yang tragis, melainkan keseharian yang harus dijalani.

Lalu bagaimana mereka mesti dilindungi, terutama ketika harga pangan dunia melonjak?

Selengkapnya

5 komentar:

ki joko mengatakan...

Menolak BBM, bukannya tidak peduli kelompok miskin, kalo dianggapnya begitu kita udah ikut2x politik adu dombanya karl rove di amrik sono. Lha di tv yg mendukung wapres, menteri dll, rakyatnya yg di wawancarai nggak ada yg ndukung khan lucu.
Soal kenaikan minyak dunia, Stiglitz beberapa waktu lalu bilang kalo ekonom nggak bodoh nggak bisa lihat pertumbuhan ekonomi di india dan china, dia liatnya sebabnya lebih ke masalah geopolitik.

Thamrin mengatakan...

De, secara prinsip gue setuju dengan pengalihan subsidi pada program padat karya. Namun mengikuti alur berfikir dalam artikel ini, mungkin yang lebih tepat lagi jika program padat karya tersebut ditujukan untuk membangun infrastruktur di pedesaan ataupun irigasi pertanian,yang kalau kita telisik dengan seksama, sangat hancur....

Selain itu, jika mengikuti alur berfikir Sen, untuk meningkatkan daya beli, kita tau bahwa banyak pekerja atau pegawai kecil yang terpaksa harus pulang-pergi menghabiskan waktu dan uang untuk transportasi antara kota besar (Jakarta misalnya), dengan daerah pinggiran kota, karena disanalah mereka bisa mendapatkan lokasi perumnas atau RSS. Dengan kenaikan BBM perusahaan transportasi pasti akan menaikkan tarif.

Mengapa tak mengalihakn subsidi tersebut untuk membangun perumahan layak huni bagi pekerja kelas bawah atau pegawai kecil di kota, yang berarti menghemat uang transport mereka (mengurangi polusi karena penggunaan motor pula), yang dekat dengan tempat mereka kerja, sehingga memiliki waktu luang untuk memikirkan usaha tambahan lain (dari membuat kue, menjahit, dsb). Sehingga paling tidak sisihan uang mereka bisa bertambah atau bahkan, jika mereka memulai bisnis kecil-kecilan akan ada income baru. Mudah-mudahan dengan keadaan tersebut daya beli mereka pun bisa meningkat.

Oh ya, pilihan padat karya itu pun mungkin dapat dipakai untuk membangun sarana transportasi publik antar kota besar dan sub-urban (lagi-lagi seperti Jakarta dan botabek). Kenapa tak membangun light train atau mono rail antara kota besar dan sub-urban, sehingga penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang. Kelihatannya dengan model yang bersih dan rapi seperti bus way cukup sukses. Tapi saya tak setuju bus way (karena tetap pakai BBM), lebih baik light train atau monorail.

Itu saja De....sebelum tambah ngaco... :)

Anonim mengatakan...

Chatab bin Basra berkata,

Thamrin, dari awal komentarmu memang sudah ngaco. Perumnas di Tangerang dan Depok juga udah mahal. Lalu saran anda bikin perumahan di kota supaya menghemat biaya transportasi. Memangnya tanah di DKI milik Mbahmu yang bisa dibebaskan dengan murah. Nah, logika berpikirmu yang ngaco itu perlu diperbaiki. Seharusnya, Jakarta tidak jadi satu-satunya pusat ekonomi, bisnis, dan pemerintahan. Selama ini kita terlalu terkonsentrasi ke Jakarta. Nah, sebaiknya pengalihan dana subsidi BBM tersebut ditujukan untuk membangun infrastruktur dasar di luar Jawa. Ini juga dengan syarat, Otonomi Daerah-nya jangan kebablasan. Saya kira jika pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berkembang di daerah, para manusia pencari duit tidak akan numplek bleg ke Jakarta, termasuk kamu Thamrin :P

thamrin mengatakan...

Lebih ngaco lagi dengan memberikan komentar yang anonim, pengecut, tak menampakan jati diri, seperti siluman saja... :)
Pemerintah DKI kan punya angaran yang triliunan, yang bisa dipakai sebagai dana awal untuk pembebasan. Dengan menghemat biaya transportasi mereka bisa memiliki saving cukup untuk mencicil perumahan tersebut. tapi sudahlah, nggak tau juga siapa yang kasih komentar.

Soal otonomi nggak pernah ada yang kebablasan. Pikiran anda yang kebablasan, yang menyangka otonomi akan kebablasan. Soal indrastruktur di luar Jawa yang diperbaiki saya setuju dengan anda. begitu pula dengan membangun pusat ekonomi selain Jakarta.

Anonim mengatakan...

Chatab bin Basra,

Aduh, Kang Mas Thamrin, jangan marah dulu donk. Saya anonim karena nggak sempet bikin blog dan agak gaptek.

Memang Pemda DKI punya uang triliunan buat bikin apapun. Tetapi masalahnya, anda terlalu Jakarta sentris pola pikirnya. Kalau anda setuju untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta. Mengapa kita nggak fokus ke situ saja dulu. Masalah Jakarta, serahkan pada ahlinya. Kan begitu kata sang gubernur terpilih. Jadi, rupanya logika pikiran anda masih ngaco juga ya :P