29 September 2007

Penurunan Tingkat Bunga - MCB




Jika sektor riil ingin bergerak, maka turunkanlah SBI! Dan begitu banyak di antara kita percaya argumen itu. Tak heran bila begitu keras tekanan agar Bank Indonesia lebih agresif di dalam menurunkan tingkat bunganya. Sayangnya "logika kasat mata" ini tak sepenuhnya benar.

Perhatikan grafik di sebelah kiri. Bank Indonesia pernah menurunkan tingkat SBI sampai di bawah 7.5% bulan Agustus 2004. Bagaimana bunga pinjaman? Praktis tak turun. Grafik di sebelah juga menunjukkan bahwa penurunan tingkat bunga pinjaman tak secepat penurunan SBI. Mengapa begitu? Yang kita hadapi saat ini adalah kondisi informasi yang asimetrik antara sektor produksi dengan perbankan. Dalam situasi ini perbankan harus memasukkan biaya risiko dalam tingkat bunga pinjamannya (Stiglitz dan Weiss, 1981). Akibat dari kondisi ini tingkat bunga pinjaman tetap tinggi walau BI Rate diturunkan.

Mudahnya, coba bayangkan dua tipe debitur: debitur "baik" yang selalu mengembalikan pinjamannya, dan debitur "nakal" yang hanya mengembalikan pinjamannya jika ia merasa perlu. Jika bank dapat membedakan keduanya, maka bank dapat menetapkan tingkat bunga yang berbeda, dimana untuk debitur nakal -- yang berisiko-- dikenakan tingkat bunga yang tinggi.

Sayangnya, dunia tak sesederhana itu. Dalam kondisi informasi yang tidak simetrik, ex ante (sebelum peristiwa terjadi), bank tidak dapat membedakan keduanya. Akibatnya, bank harus mengenakan tingkat bunga dalam kondisi pool equilibrium (keseimbangan gabungan), dimana tingkat bunga itu mungkin terlalu tinggi bagi debitur baik dan relatif rendah bagi debitur nakal. Ini akan memberi insentif lebih tinggi bagi debitur nakal. Akibatnya, return yang diperoleh bank menurun. Inilah yang dikenal dengan problema adverse selection. Sebenarnya adverse selection hanyalah salah satu contoh informasi yang tak simetrik. Selain itu masih ada soal moral hazard dan juga monitoring cost. Hal ini memiliki dampak kepada pemberian kredit ke perusahaan.

Ketika bank meminjamkan uang kepada debitur, yang terjadi sebenarnya adalah pendelegasian resources dari kreditur kepada debitur, atau pendelegasian resources dari principal (bank) kepada agent (debitur). Adverse selection, moral hazzard and juga monitoring costs merupakan faktor yang penting dalam problema principal agent. Ketidakmampuan untuk memonitor perilaku debitur atau ketidak mampuan memiliki informasi yang lengkap tentang debitur akan membuat agency cost meningkat. Bernanke dan Gertler (1989) dan Gertler (1988) menunjukkan bahwa agency cost yang meningkat akan membuat sumber pembiayaan eksternal menjadi lebih mahal ketimbang sumber pembiayaan internal. Implikasinya: soal neraca (balance sheet) perusahaan menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi cost of finance. Jika neraca baik, maka cost of finance bisa lebih murah karena menggunakan sumber dana internal. Sayangnya, dalam situasi resesi --karena krisis ekonomi-- sumber pembiayaan internal menurun. Akibatnya perusahaan berusaha untuk mendapatkan sumber pembiayaan eksternal. Namun, balance sheet yang memburuk -- akibat krisis-- membuat agency cost meningkat, sehingga biaya untuk sumber pembiayaan menjadi mahal. Hal inilah yang kemudian membuat intermediasi perbankan tak berjalan. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa sejak krisis intermediasi perbankan tak sepenuhnya membaik di Indonesia. Dengan kata lain, dampak dari agency cost problem membuat kredit tetap tak mengalir walau tingkat bunga BI Rate diturunkan.

Implikasinya? Intermediasi perbankan tak bisa diperbaiki hanya dengan menurunkan SBI. Yang harus diselesaikan adalah persoalan informasi yang tak simetrik. Disini pentingnya memfungsikan secara penuh kredit biro untuk menjembatani informasi yang tak simetrik antara bank dan sektor produksi. Perbankan harus memiliki informasi mengenai siapa yang pantas dapat kredit dan bagaimana rekam jejaknya. Tanpa itu, tingkat bunga pinjaman tak akan turun secara signifikan.

Penting juga dicatat: dalam jangka pendek, penurunan SBI akan mendorong tingkat konsumsi untuk sektor-sektor yang pembiayaannya banyak tergantung pada perbankan. Misalnya sektor properti, sepeda motor dan mobil. Namun tidak kapasitas produksi di sisi penawaran. Dalam kondisi kendala sisi penawaran (supply constraint), penurunan tingkat bunga secara agresif hanya akan meningkatkan inflasi. Agaknya argumen yang mengatakan: jika sektor riil ingin bergerak, turunkanlah SBI, tak sepenuhnya benar.

8 komentar:

Anonim mengatakan...

maaf, ada yang belum jelas. ini lending rate untuk jangka waktu berapa lama? soalnya ini berkaitan dgn tipe yield curve indonesia.

dede mengatakan...

anymatters,
lending rate disini adalah rata-rata.

Anonim mengatakan...

dede thanks. aku ga bisa komen lbh jauh lagi soal itu.

anggaplah spread ideal antara SBI dan lending rate 5%. misalnya loh.

saat SBI 7% lending rate 14% (bang umum untung, pengusaha rugi), kira2 pem RI berani ga kasih subsidi bunga (interest subsidy) ke sektor riil?

mis, bunga pinjaman dikenakan bank ke pengusaha 14% tapi pem memberikan subsidi 1.5%, jd pengus cuma bayar 12.5%. setelah lending rate turun (mis, ke 12%) over time, subsidi tsb dicabut.

atau sebaliknya, saat SBI 7% lending rate 10% (bank rugi, pengus untung), pem menarik interest levy (retribusi bunga) 1.5% dari pinjaman pengus shg mrk pd dsrnya membayar 11.5%. kalo bunga sdh normal retribusinya dicabut.

retribusi dan subsidi tsb kan urusannya DepKeu, jadi tanggung jawab stabilitas sektor riil bisa dibagi antara DepKeu & BI.

dgn catatan, tdk ada gerakan pengacau ekonomi di pasar sedemikian rupa shg pem yg sdg berkuasa dibuat selalu menerima restribusi :), atau selalu membayar subsidi :(

dede mengatakan...

anymatters,
subsidi dan levy tetap tidak menyelesaikan problema informasi yang tidak simetrik. Ia hanya memindahkan resiko bank kepada pemerintah.Kita punya pengalaman subsidi kredit untuk KUT dulu yang berakhir dengan uang hilang. Pemerintah tetap tidak mampu membedakan debitur nakal dan baik. Intervensi seperti ini akan memberikan insentif kepada --dalam istilah anda-- "pengacau ekonomi" untuk bergerak :(

Anonim mengatakan...

subsidi dan retribusi bunga tsb cuma alat kontrol moneter dan riil sec keseluruhan u/ semua level termasuk kredit RT, usaha kecil, men, atas, BUMN.

kalo debitur nakal dan baik yg menjadi masalah, bgmn kalo lembaga kredit rating lokal disponsori/dibiayai pemerintah dan di-UU-kan agar bisa overrule assessment/judgment asing. debitur nakal jelas dicharge bunga lbh tinggi oleh bank.

saya curiga krn sebagian bank umum nasional sdh merger dgn asing atau mendapat advice dr konsultan asing, jd mengikuti penilaian credit rating asing yg bias dimana sovereign risk Indonesia cenderung ke high risk (atau mungkin kenyataannya demikian) shg lending rate rata2 selalu terdorong ke atas dr equilibrium.

saya rindu dgn kata "rejim keuangan" di Indonesia.

Arya Gaduh mengatakan...

Anymatters:
Andai usul Anda memberikan subsidi bunga ke pengusaha diterima, pertanyaannya adalah: Subsidi bunganya ke pengusaha yang mana? Apa kriterianya?

Jika bank swasta, yang lebih terdesentralisasi dan punya insentif untuk memberikan kredit kesulitan memilah kreditur baik dan buruk, kinerja pemerintah -- institusi besar, infleksibel, dan tidak didisiplin oleh mekanisme pasar -- tak akan lebih baik.

Anonim mengatakan...

mas arya silakan lihat grafik di atas. lending rate tsb mewakili siapa (yg plg dominan/relevan)? atau, "semua level termasuk kredit RT, usaha kecil, men, atas, BUMN." & segala industri. terus, kenapa ga dilihat sisi retribusinya sih, kan bisa aja ada skenario spt itu?

soal pengembangan kredit rating lokal, banyak lulusan MM yg bisa mengerjakan proyek itu :)

common sense BI menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi (Taylor rule) tidak diikuti dgn common sense pasar yg dipengaruhi asing dimana cost of debt di Indonesia dianggap tinggi jd kredit modal kerja harusnya tinggi (14%-16%). (+ cost equity, WACC msh dianggap tinggi)

oot, bayangkan deposito saja cuma 6%-7%, ibu RT jadi banyak lari ke reksa dana saham, apa masalahnya ga makin ruwet. itu kan lbh menjerumuskan bangsa ke kemungkinan lubang yg lebih dalam, cuma krn masalah bunga yg tdk bisa diatasi.

lingk ekonomi moneter kita terlalu bebas kasian... aku stop deh, bukan ekonom soalnya.

Anonim mengatakan...

jika suku bunga diturunkan apa yang terjadi pada perekonomian?bagaimana grafiknya dan serta apa yang terjadi pada tingkat bunga pinjaman dan jumlah uang beredar?