Diskusi Ekonomi

Memahami Asumsi Makro dan APBN 2009-MCB

2009-01-29T23:49:00.002+07:00

Berikut tulisan saya di Bisnis Indonesia, tanggal 29 januari 2009, hal 1

Memahami asumsi makro dan APBN 2009

oleh : Muhammad Chatib Basri (Direktur LPEM-FEUI)

"Jika indikator kinerja makroekonomi baik, kinerja secara mikro juga mestinya baik. Namun, nyatanya kinerja makro baik, di tingkat mikro kita masih babak belur. Apa indikator makro masih ada gunanya?" Inilah pertanyaan yang saya terima dalam face book. Tak salah. Selengkapnya

Keynes dan Stimulus Ekonomi-MCB

2009-01-12T07:36:00.002+07:00

Berikut tulisan saya di Kompas, 12 Januari 2009, hal 1

ANALISIS EKONOMI

KEYNES DAN STIMULUS EKONOMI

M Chatib Basri

Di musim dingin yang basah, 13 Desember 1935, ekonom John Maynard Keynes menulis pada pengantar buku The General Theory of Employment, Interest and Money, yang paling sulit bukanlah melahirkan ide baru, tetapi bagaimana meninggalkan ide lama, yang telah menguasai setiap sudut benak kita.

Kalimat yang ditulis lebih dari 70 tahun lalu itu masih terasa kebenarannya hari ini ketika dunia yang cemas bicara mengenai krisis keuangan global. Ekonom—anggota kelompok Bloomsbury yang amat mencintai sastra dan lukisan ini—kembali dirujuk. Robert Skidelsky—penulis biografi Keynes yang termasyhur—bahkan menulis risalah ”Why John Maynard Keynes is the Man of the Year” dalam majalah New York Times, Desember 2008.

Krisis keuangan global membawa kembali ingatan ke depresi besar pada 1930-an. Dan, menurut Keynes, yang harus dilakukan adalah kebijakan yang bersifat kontrasiklus. Di banyak negara, termasuk Indonesia, bank sentral mulai menurunkan tingkat bunga dan pemerintah berbicara tentang stimulus fiskal. Selengkapnya

Dari Pertemuan G-20 - MCB

2008-11-19T16:16:00.003+07:00

Berikut tulisan saya di Harian Bisnis Indonesia, Rabu 20 November, 2008,
hal 1

Angin segar dari pertemuan G-20

National Building Museum, Washington DC, 15 2008. Di gedung yang dibangun pada 1882-1887 ini dilangsungkan pertemuan kepala negara dari G-20. Sebuah perhelatan yang ditunggu oleh banyak pihak. Banyak yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil pertemuan ini. Tak sepenuhnya salah. Dunia saat ini membutuhkan jawaban. Berbagai pernyataan dan pandangan muncul. Selengkapnya

Mengurangi Multiplier Kecemasan-MCB

2008-10-20T06:58:00.002+07:00

Berikut adalah tulisan saya di Harian Kompas, tanggal 20 Oktober 2008, hal 1

Mengurangi "Multiplier" Kecemasan

M Chatib Basri

Amerika Serikat hari ini adalah negeri yang cemas dan panik. Gejolak keuangan telah membawa akibat bangkrutnya banyak lembaga keuangan di sana. Akibatnya, neraca (balance sheet) berbagai lembaga keuangan mengalami tekanan. Perbankan membutuhkan injeksi modal untuk rekapitalisasi.

Kecemasan ini saya rasakan awal Oktober di Brookings Institution di Washington DC, AS, ketika duduk bersama sejumlah ekonom di dalam Asian Economic Panel. Dalam sesi yang dipimpin Jeffrey Sachs itu dijelaskan betapa muramnya situasi di AS. Martin Bailey, penasihat ekonomi Presiden Clinton, berbicara: AS akan mengalami pertumbuhan negatif sampai dengan paruh kedua 2009. Tak berhenti di sana, AS juga ”mengekspor” kecemasan, kepanikan, dan kerugian ke seluruh dunia. Selengkapnya

Mengkaji 5 jurus antisipasi krisis-MCB

2008-10-19T15:31:00.002+07:00

Nerikut tulisan saya di Bisnis Indonesia, Hari Jumat, 17 Oktober 2008

Mengkaji 5 jurus antisipasi krisis
oleh : Muhammad Chatib Basri (Direktur LPEM-FEUI)

Cetak Kirim ke Teman Komentar
Mereka yang pesimistis mengatakan ekonomi dunia saat ini dalam situasi yang paling sulit. Penilaian ini tidak sepenuhnya salah.

Di Indonesia, orang mulai bertanya-tanya apakah krisis 1997-1998 akan terulang? Situasinya saya kira berbeda.

Diversifikasi risiko, misalnya, saat ini lebih baik. Sebelum krisis 1997-1998, kita terbiasa dengan nilai tukar mengambang terkendali. Tidak ada gunanya melakukan hedging, karena toh rupiah secara teratur hanya terdepresiasi 5% setahun.

Saat ini, nilai tukar bergerak bebas, pelaku ekonomi praktis mulai membiasakan diri untuk menempatkan asetnya dalam berbagai bentuk, termasuk mata uang asing dan berbagai instrumen lain.

Jadi, jika terjadi kejutan dalam nilai tukar, kepanikan tidak akan sebesar pada 1997, di mana aset hanya terkonsentrasi dalam nilai rupiah. Selain itu, ada perbedaan yang mendasar antara krisis ekonomi pada 1997-1998 dan situasi saat ini.

Krisis ekonomi pada 1997-1998 adalah home grown but not home alone, ia tumbuh dan berkembang karena persoalan domestik, walaupun kita tidak sendiri. Sementara itu, gejolak saat ini sepenuhnya disebabkan oleh faktor eksternal yang terjadi di AS.

Oleh karena itu, dalam situasi saat ini betapapun kuatnya fundamental suatu negara, ia tidak akan sepenuhnya immune terhadap krisis keuangan di AS. Akibat krisis keuangan itu, balance sheet perbankan di AS mengalami tekanan dan membutuhkan dana yang besar untuk rekapitalisasi. Selengkapnya

Indonesia dan OECD -- AAP

2008-09-13T05:35:00.000+07:00

Berikut tulisan saya tentang laporan OECD (lihat juga tulisan MCB untuk topik yang sama). Versi yang sedikit lebih pendek dimuat di majalah Tempo Senin 4 Agustus 2008.

Indonesia di Radar OECD
Arianto A. Patunru

Indonesia

adalah bangsa yang “tanggung”, demikian sebuah gurauan di kalangan ekonom pembangunan. Ia ”miskin”, namun tidak cukup miskin untuk menjadi menarik seperti banyak negara di Afrika. Ia ”mulai kaya”, namun belum cukup kaya untuk menjadi menarik sebagaimana negara maju. Begitulah nasib negara-negara ”papan tengah bawah”: tidak menarik bagi penelitian.

Syukurlah gurauan itu tidak bertahan lama. Menyusul berbagai laporan yang terbit sebelumnya, baik dari Bank Dunia, IMF, ataupun ADB, maka laporan Economic Assessment of Indonesia 2008 yang diluncurkan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tanggal 24 Juli kemarin adalah satu lagi negasi yang segar atas gurauan di atas. Indonesia adalah negara yang bukan saja menarik tapi juga penting, sekalipun berada di ”papan tengah bawah” – mengacu kepada salah satu kategori pendapatan Bank Dunia: lower-middle income.

Laporan OECD itu bukan membawa sesuatu yang sepenuhnya baru, memang. Sebagian isinya adalah hal-hal yang sudah kita ketahui. Bahwa ekonomi Indonesia telah pulih dari krisis ekonomi 1997-98, sekalipun dengan proses yang lebih lambat daripada Korea, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Bahwa investasi membaik namun masih di bawah negara-negara lain di Asia Tenggara. Bahwa perekonomian masih sangat bergantung pada konsumsi (terutama pengeluaran pemerintah) dan ekspor. Atau bahwa pertumbuhan ekspor kita lebih banyak ditopang oleh naiknya harga-harga komoditi di dunia.

Namun laporan tersebut menjadi penting karena ia adalah sekaligus pertanda bahwa Indonesia tidak mungkin mungkin lagi dinafikan dalam wacana dan keputusan ekonomi global. Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok ”negara-negara dengan keterlibatan yang ditingkatkan” atau enhanced engagement countries yang mencakup Brazil, India, Indonesia, Cina, dan Afrika Selatan (”BRIICS”). Indonesia satu-satunya wakil Asia Tenggara, wilayah yang disebut sebagai region of priorities. Banyak hal yang menjadikan Indonesia penting, selain potensi ekonomi: populasi yang besar, negara yang luas, posisi geografi yang strategis, dan lain-lain.

Laporan OECD dalam bentuk economic assessment biasanya dikemas dalam tiga bagian: satu bagian mengupas perekonomian secara umum dengan fokus pada kinerja pertumbuhan ekonomi, dan dua bagian menyoroti isu-isu penting selain pertumbuhan. Untuk Indonesia, OECD benar, bahwa kedua isu penting tersebut adalah iklim usaha/investasi dan pasar tenaga kerja.

Kurang kondusifnya iklim investasi Indonesia telah banyak sekali dikupas oleh berbagai studi dan laporan. Pemerintah pun tampaknya mafhum bahwa iklim investasi adalah kunci pembangunan ekonomi. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk memperbaiki iklim investasi. Misalnya Inpres 3/2006, Inpres 6/2007, dan Inpres 5/2008. Juga paket-paket kebijakan yang berkaitan dengan iklim investasi: kebijakan infrastruktur (PMK 38/2006) maupun stabilitas keuangan (SKB 5 Juli 2006). Dan, tentu saja UU 25/2007 tentang Penanaman Modal. Semua ini patut dihargai. Sayangnya, kebijakan-kebijakan ini masih kurang efektif dalam implementasinya. Kapasitas yang kurang dari birokrasi pada tingkat operasional menjadi salah satu penyebabnya. Juga, banyak paket yang tergoda untuk mengakomodasi terlalu banyak hal sehingga menjadi tidak fokus, sehingga tampak seperti daftar cucian (laundry list). Selain itu, resistensi terhadap reformasi kebijakan masih banyak bahkan dari dalam birokrasi sendiri, baik secara horisontal (antar departemen atau antar unit) atau vertikal (antar pusat dan daerah).

Hal yang sering luput dari kebijakan adalah kenyataan bahwa pengusaha dan investor lebih peduli pada kepastian daripada janji atau program perbaikan iklim investasi yang rumit namun menimbulkan interpretasi berbeda-beda di level pelaksana. Bahkan dalam beberapa hal, mereka bersedia membayar lebih untuk kepastian yang lebih tinggi. Misalnya, waktu yang diperlukan untuk membuat perusahaan baru atau waktu untuk menyelesaikan prosedur ekspor atau impor di pelabuhan.

Terakhir, perbaikan iklim investasi perlu memprioritaskan syarat perlu untuk berbisnis yaitu kondisi infrastruktur dan logistik yang memadai. Basri dan Patunru (2008) menyimpulkan bahwa rencana investasi sering terhambat karena infrastruktur yang jelek serta biaya logistik yang tinggi. Dengan kata lain, masalah utama perekonomian Indonesia berada di sisi penawaran, bukan sisi permintaan.

Isu spesifik kedua yang dibahas oleh Laporan OECD ini adalah pasar tenaga kerja di Indonesia yang sangat kaku. Dalam paket perbaikan iklim investasi Inpres 3/2006 pemerintah mengagendakan revisi atas undang-undang ketenagakerjaan, UU 13/2003 dengan target waktu April 2006. Menyusul resistensi yang sangat tinggi dari sejumlah serikat pekerja dan juga anggota DPR, pemerintah mundur teratur. Di dalam paket lanjutan, Inpres 6/2007, rencana perbaikan itu bahkan tidak lagi muncul sebagai salah satu agenda. Bahkan isu pasar tenaga kerja hilang sama sekali. Barulah pada Inpres 5/2008 isu tenaga kerja dimasukkan kembali, sekalipun dengan agenda yang lebih berhati-hati yaitu penciptaan hubungan industrial yang kondusif dan perkuatan lembaga pelatihan dan produktivitas, tanpa perubahan pada undang-undang ketenagakerjaan. Namun tanpa perbaikan mendasar pada UU 13/2003, pemanfaatan potensi tenaga kerja Indonesia tidak akan pernah optimal. Sebaliknya, hukum dan peraturan yang dianggap melindungi tenaga kerja selain merugikan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan juga dapat merugikan pekerja sendiri dalam jangka panjang.

Memang untuk menjadi pemain penting di level global ada harganya. Bahkan untuk sekedar menjadi menarik. Saat ini syarat kuncinya adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, iklim berbisnis dan berusaha yang lebih kondusif (terutama dalam aspek infrastuktur, logistik, dan kepastian hukum) serta pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel.

Sjahrir- MCB

2008-08-06T17:30:00.004+07:00

Berikut tulisan saya tentang Dr. Sjahrir yang terbit di Majalah Tempo, Senin 4 Agustus 2008.

Sjahrir

Muhammad Chatib Basri

Sjahrir adalah sebuah pesta. Karena itu ia penuh warna. Dalam pesta, orang bergerak dari satu orang ke orang lain, dari tempat duduk ke lantai dansa, dari satu obrolan ke obrolan lain. Pesta adalah persinggungan dengan pelbagai titik. Mungkin itu sebabnya Sjahrir punya sederet atribut : ekonom, dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), aktivis, pelaku pasar modal, pemimpin partai, penasehat ekonomi Presiden – dan mungkin juga seorang selebritis. Pesta dan titik singgung itu tak lagi disana. Salah satu ekonom terbaik Indonesia itu meninggal dunia dalam usia 63 tahun pada tanggal 28 Juli 2008. Apa yang harus dikenang dari Sjahrir yang lahir di Kudus 24 Februari 1945 ?

Bagi saya, Sjahrir --kawan, kakak dan guru saya-- adalah sebuah inspirasi, sebuah kontroversi dan sekaligus sederet pertanyaan. Pertanyaan pertama yang muncul: bagaimana seorang yang menulis disertasi tentang kebutuhan pokok, dapat begitu tangkas bicara membela pasar bebas. Mereka yang terpasung dan menggemari kategorisasi atau kiri atau kanan, atau sosialis atau liberal akan kesulitan untuk menjawabnya.

Jika kita membaca lagi disertasi, yang ditulisnya dibawah bimbingan ekonom terkenal Prof. Peter Timmer, di Harvard University, Sjahrir menulis bahwa yang dibutuhkan untuk membantu rakyat miskin adalah pendekatan pemerintah (perdefinisi kebijakan negara) untuk mempengaruhi alokasi sumber daya melalui pasar atau institusi lain, sehingga dapat terpenuhinya konsumsi minimum dan pelayanan strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Disini Sjahrir bicara soal infrastruktur. Ia sudah bicara soal itu di pertengahan tahun 1980 an. Saya kira pengalamannya sebagai aktivis berpengaruh besar dalam disertasi ini. Ia menunjukkan bagaimana tekanan oposisi dan gerakan mahasiswa yang mencapai kulminasi pada peristiwa Malari, tahun 1974 – yang membawanya mendekam di penjara-- telah memaksa pemerintah waktu itu untuk mengubah orientasi pembangunan kepada upaya pemenuhan kebutuhan pokok.

Tetapi disisi lain, jika kita membaca uraian-uraiannya di buku “Kebijaksanaan Negara” dan pelbagai media masa dan juga bicaranya di pelbagai seminar, maka Sjahrir, yang menamatkan Sarjana Ekonomi nya dari FEUI, adalah sosok, yang dengan keyakinan seorang Friedmanian, bicara tentang ‘betapa berbahayanya’ distorsi yang diakibatkan oleh intervensi pemerintah dalam pasar. Dengan cepat kita bisa menangkap pelbagai ‘warna’ disini. Jika saja kita bisa mengidentifikasi Sjahrir dalam label “atau neo-klasik atau neo-marxis”, penjelasan tak akan seruwet ini.

Sikap ogah negara sebenarnya bukan hal yang baru. Albert Hirschman dalam bukunya Essay in trespassing : economics to politics and beyond, menulis tentang ‘persekutuan yang aneh’ atau ‘persekutuan yang tak suci’ antara pemikiran ekonomi neo-klasik dan ekonomi neo-marxis. Bagi neo-klasik, negara merintangi kekuatan pasar untuk bekerja, dan bagi neo-marxis negara dianggap sebagai sekutu perusahaan multinasional dan modal lokal atau kaum komprador. Keduanya sangat kritis terhadap peranan negara atau pemerintah. Tapi persoalannya menjadi lain, karena Sjahrir bukan seorang neo-klasik, apalagi seorang neo-marxis. Ia amat pro pasar, tetapi ide ‘kebutuhan pokok’ nya justru melihat perlunya peran negara. Itulah sebabnya Sjahrir tetap ‘tak terjelaskan’.

Satu-satunya penjelasan yang paling dekat kepada kontradiksi ini sebenarnya adalah pemikiran Amartya Sen, pemenang nobel ekonomi 1998. Sen memang memiliki posisi yang sangat unik. Ia mencoba menjembatani peseteruan teoritis antara John Rawls dan Robert Nozick. Sen mengatakan bahwa kemiskinan harus dipandang dalam konsep kapabilitas. Kapabilitas merefleksikan kebebasan yang memungkinkan orang untuk menjalankan pelbagai fungsi dalam hidupnya (functionings). Orang menjadi miskin karena ruang kapabilitas mereka kecil, bukan karena mereka tidak memiliki barang. Dengan kata lain orang menjadi miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu. Implikasinya: kesejahteraan tercipta bukan karena barang yang kita miliki, tetapi karena aktifitas yang memungkinkan kita memiliki barang tersebut. Itu sebabnya peran dari kebebasan menjadi begitu penting. Kebebasan adalah syarat utama dari dimungkinkannnya sebuah tindakan untuk memiliki sesuatu. Mungkin itu sebabnya, Sjahrir begitu memuja Sen. Barangkali, sadar atau tak sadar, ia menemukan pembenaran posisinya lewat argumen teoritik yang diajukan oleh Amartya Sen.

Dari Sjahrir lah saya mengenal pemikiran Sen. Saya waktu itu mahasiswanya di kelas Perekonomian Indonesia di FEUI. Bagi banyak mahasiswa, termasuk saya, ia begitu bergelora, begitu mempesona. Kuliahnya mirip orasi dengan retorika yang menyengat. Saya ingat, bagaimana ia mengkritik kebijakan pemerintah soal monpoli cengkeh BPPC --yang menurutnya—menghina otak kita. Bagi mereka yang membutuhkan amunisi untuk gerakan mahasiwa waktu itu, Sjahrir adalah sebuah inspirasi. Setahun kemudian, bersama Mohamad Ikhsan, saya menjadi asistennya di mata kuliah itu. Dari sana diskusi mengenai Sen, kebutuhan pokok dan mekanisme pasar berlanjut. Mengherankan sebenarnya, karena waktu itu saya hanyalah mahasiswa tahun terakhir, yang belum lagi genap menyelesaikan skripsi, sedang Bang Ciil – begitu saya biasa memanggilnya— sudah menjadi salah satu ekonom paling baik di Indonesia. Tak ada jarak, tak soal rentang usia, kita duduk bersama mendiskusikan gagasan dan berdebat. Sjahrir memang tak mengenal senior-junior. Ia memperlakukan orang sebagai teman, karena ia tak pusing dengan struktur hirarki yang memasung. Saya sulit membayangkan, seorang dosen senior, ekonom kelas satu, datang ke rumah menjemput asistennya untuk berangkat ke kampus bersama! Jam 6.30 pagi hari Rabu, Sjahrir dengan tak sabar menunggu didepan rumah saya. Saya sering bangun terlambat dan bergegas lari keluar rumah. Tegurannya khas, tajam --agak tak sabar-- tapi bersahabat” Gue heran sama lu De, susah banget bangun pagi! Lu nggak sempet makan kan? Ntar kita cari makan.” Bang Ciil memang pribadi yang hangat, cerdas dan kocak.

Ia tak pernah tersinggung bila dilingkungan terdekatnya di olok-olok soal postur tubuhnya. Seorang teman mengatakan alasan Ciil jarang mengetik dengan komputer adalah karena jarinya lebih besar dari tuts nya. Ia akan tertawa renyah mendengar ini. Saya juga tak akan lupa, ketika peristiwa Semanggi II, bersama beberapa kawan, kita berada di Universitas Atmajaya, kita berlari menghindari peluru karet yang ditembakkan aparat. Sjahrir juga ikut berlari. Didepan, tembok pagar menghadang, Sjahrir diangkat bersama-sama keatas pagar, ia melompat dan jatuh masuk selokan yang kotor!

Sjahrir memang sebuah pesta. Ia penuh warna. Ia punya berbagai atribut. Sjahrir pernah menjadi pelaku pasar modal, ekonom sekaligus juga seorang aktivis. Mungkin hanya Sjahrir sendiri yang bisa menjelaskan tentang posisi ini. Tetapi jika kita ingin melihatnya dalam konteks pemikiran ekonominya, maka disini sebenarnya terlihat kekuatan dan sekaligus kelemahannya. Sebenarnya menjadi ekonom dan sekaligus pelaku pasar modal bukanlah cerita baru. Keynes dan David Richardo adalah seorang ekonom sekaligus pedagang surat berharga. Karena posisi ini pula –lewat Richardo-- ekonomi menjadi in dikalangan kaum borjuasi. Bila sebelumya di salon-salon di Inggris dibicarakan tentang drama Shakespeare atau sonata nya Purcell, maka konon karena Richardo kelompok borjuasi bicara tentang penggunaan modal dan pembentukan harga. Sjahrir sendiri pernah memilih untuk mengambil dua posisi sekaligus : pelaku pasar modal dan ekonom. Keunggulannya : ia tentu saja mampu menghubungkan sesuatu yang kerap disebutnya “macro-micro lingkange”. Tetapi harga yang harus dibayarnya adalah kita tak menemukan lagi karya akademis yang ketat, seperti disertasi Ph.D nya.

Ketika krisis ekonomi terjadi, saya kira Sjahrir cukup jujur dengan pelbagai keterbatasan penjelasan ekonomi saat ini. Praktis memang belum ada satu ekonom pun yang dengan sempurna dapat memberikan resep untuk menjawab krisis ekonomi saat itu. Penjelasan yang ada sekarang pun, saya kira bersifat post factum. Ia seolah benar, karena menjelaskan setelah kejadian. Saya kira Sjahrir benar, kita memang butuh ruang untuk kontemplasi.

Minat dan energinya didalam politik amat kental. Ada sebuah tulisannya di Harian Neraca yang kalau tak salah berjudul ‘Yang ada dan yang tiada’, dengan nada getir dan masygul ia menulis – saya kutip dari ingatan—“yang ada kini legalitas dan konstitusi. Yang hilang adalah legitimasi. Yang ada sekarang adalah kabinet reformasi, tapi kita kehilangan pelaksanaan reformasi….” Lalu ia mengatakan: daripada mengutuk kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin. Mungkin karena itulah ia memutuskan untuk mendirikan Perhimpunan Indonesia Baru yang kemudian membidani lahirnya Partai Perhimpunan Indonesia Baru.
Sjahrir memang sebuah pesta dengan beragam warna, sederet pertanyaan dan sebuah eksplorasi yang tak sudah.

Indonesia Kembali dalam Radar Screen-MCB

2008-08-06T17:26:00.003+07:00

Berikut tulisan saya di Analisis Ekonomi Kompas, Senin 4 Agustus 2008, hal 1

ANALISIS EKONOMI
Indonesia Kembali dalam "Radar Screen"

Oleh MUHAMMAD CHATIB BASRI

Ada suatu masa ketika kita begitu galau akan lemahnya sisi permintaan, daya beli, dan daya dorong perekonomian. Data empiris menunjukkan, identifikasi itu tak sepenuhnya benar.

Melihat pertumbuhan konsumsi selama 10 tahun terakhir, sulit bagi kita membuktikan argumen tentang lemahnya daya beli. Kalau begitu, di mana masalah kita? Di sini pentingnya membaca laporan Economic Assessment of Indonesia 2008 yang diluncurkan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) minggu lalu. Hal yang positif, Indonesia masuk kelompok ”negara-negara dengan keterlibatan yang ditingkatkan” atau enhanced engagement countries, bersama Brasil, India, China, dan Afrika Selatan. Indonesia kembali dalam radar screen.

Di sisi lain, laporan ini juga mengandung pesan: problem kita yang utama adalah sisi penawaran. Problem yang utama bukanlah daya dorong, tetapi daya dukung perekonomian.

Selengkapnya

Selamat jalan, Bang Ciil -- AAP

2008-07-28T09:15:00.002+07:00

Baru 15 menit yang lalu, saat saya melangkah masuk kantor, Mas Kom (Komara Djaja) mengabarkan, "Co, adik saya yang di Singapura barusan SMS. Bang Ciil sudah pergi". Segera saya cek ke Dede (Chatib Basri). Ya, kata Dede, jam 8:30 tadi pagi. Inna lillaahi wa inna ilaihi raji'un.

Saya termasuk yang beruntung pernah menjadi asisten Bang Ciil, panggilan akrab Dr. Sjahrir, ekonom UI dan penasehat Presiden SBY. Tahun 1994/95 saya menjadi asisten Bang Ciil untuk matakuliah Perekonomian Indonesia (PI), bersama Ujang (Firman Witoelar), dan Ira Setiati (sekarang di CSIS). Saya belajar banyak dari beliau. Setiap kali rapat, kami bertiga disodori seabrek-abrek buku baru -- untuk dijadikan referensi dalam kelas PI. Sebelum kami bertiga, asisten Bang Ciil yang juga menggawangi kelas PI adalah Ican (Moh. Ikhsan) dan Dede. Pertemanan dengan Bang Ciil tidak berhenti pada kuliah PI saja. Ia mengajarkan kami bagaimana menulis dengan baik. Memperkenalkan kami dengan literatur-literatur terbaru. Dan tentu saja, mentraktir kami makanan-makanan enak.

Selamat jalan, Bang Ciil...

Catatan:
Catatan Rizal, Cafe Salemba
Catatan Ap, Cafe Salemba
Catatan Ujang, Cafe Salemba
Komentar Bang Faisal, dari blog Faisal Basri

Memprediksi Kenaikan Angka Kemiskinan? -- Ari A. Perdana

2008-07-14T19:52:00.003+07:00

Memprediksi Angka Kemiskinan?
Oleh Ari A. Perdana

Buat saya, salah satu pekerjaan tersulit adalah membuat prediksi indikator ekonomi. Saya merasa tidak pernah merasa mampu untuk memprediksi berapa angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, apalagi nilai tukar, tahun depan dan seterusnya. Makanya saya kagum kalau ada yang bisa memprediksi angka kemiskinan. Salah satunya adalah rekan-rekan saya di INDEF.

Dalam kajian tengah tahun mereka, INDEF memperikirakan angka kemiskinan akan naik sebesar 1,3 poin persen. Baru-baru ini BPS mengeluarkan angka kemiskinan bulan Maret 2008 sebesar 15,42 persen, atau sekitar 35 juta jiwa. Kalau prediksi INDEF benar, artinya angka kemiskinan bulan Maret 2009 akan menjadi 16,7 persen, atau ada tambahan penduduk miskin sekitar 4 juta jiwa. Dasar perhitungan ini adalah inflasi tahun 2008 akan naik menjadi 12-12,5 persen, sebagai akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM akan mendorong inflasi kelompok transportasi dan makanan (bahan dan produk makanan) -- kelompok barang yang paling mempengaruhi angka kemiskinan.

Karena saya tidak bisa memprediksi tingkat inflasi, saya akan gunakan prediksi inflasi INDEF sebagai patokan. Tahun 2005, ketika harga BBM naik sebesar 130 persen dan harga beras mengalami kenaikan drastis, inflasi menjadi 17-18 persen (dari sebelumnya sekitar 7 persen, artinya lonjakan inflasi sebesar 10-11 poin persen). Saat itu angka kemiskinan naik sebesar 1,8 poin persen, atau kenaikan penduduk miskin sebesar 4,4 juta jiwa. Jika inflasi naik menjadi 12,5 persen dari titik awal yang sama (sekitar 7 persen di awal 2008), maka berdasarkan ekstrapolasi sederhana ini harusnya angka kemiskinan turun, atau setidaknya tetap. Ketika inflasi ada di kisaran 10-12 persen di awal 2000-an pun angka kemiskinan terus turun. Kecuali kalau ada justifikasi yang kuat mengapa kondisi kemiskinan tahun ini berbeda secara signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1,3 poin persen menurut saya menjadi prediksi yang terlalu pesimis.

Satu variabel yang penting dalam prediksi angka kemiskinan adalah asumsi tentang dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelompok miskin. Jika tidak ada BLT, atau jika BLT sama sekali tidak punya dampak, prediksi bahwa angka kemiskinan akan meningkat cukup masuk akal. Beberapa orang, termasuk M. Ikhsan Modjo -- peneliti INDEF yang juga salah satu pembicara di kajian tengah tahun mereka -- agaknya masuk dalam kategori yang percaya bahwa BLT tidak punya dampak.

Tentunya perbedaan pendapat dan metodologi perhitungan adalah hal yang sah dan wajar. Tapi mari kita diskusikan lebih lanjut. Ada dua alasan mengapa BLT tidak punya dampak positif: jumlah BLT yang diberikan tidak cukup, atau distribusi BLT tidak mencapai sasaran.

Besar nilai BLT

Sangat berlebihan jika nilai BLT yang sebesar Rp100 ribu per bulan per keluarga dikatakan tidak berarti apa-apa bagi kelompok miskin. Hitungan sederhananya begini. Garis kemiskinan di bulan Maret 2008 adalah Rp182 ribu per bulan per orang. Jika rata-rata anggota keluarga adalah lima orang, itu ekuivalen dengan Rp 913 ribu per bulan per keluarga. INDEF memprediksi inflasi umum sebesar 12,5 persen. Selama ini, inflasi makanan adalah 40-50 persen di atas inflasi umum, artinya sekitar 18,75 persen. Inflasi garis kemiskinan ada kurang lebih di pertengahan keduanya; atau sekitar 15 persen. Artinya, pada Maret 2009 garis kemiskinan akan menjadi sedikit di atas Rp 1 juta (Rp1.050.157 tepatnya).

Asumsikan inflasi garis kemiskinan terdistribusi merata selama 12 bulan. Maka, penduduk yang pada Maret 2008 berada tepat di garis kemiskinan harus mengalami kenaikan konsumsi setidaknya Rp11.500 per bulan untuk berada pada kondisi yang tidak berubah. Andaikan tingkat pengeluaran rata-rata kelompok miskin adalah 50 persen dari garis kemiskinan atau Rp525 ribu per keluarga per bulan. Maka untuk bisa berada di atas garis kemiskinan, mereka memerlukan tambahan pendapatan setidaknya Rp44 ribu per bulan. Artinya, nilai BLT lebih dari cukup sebagai mengompensasi inflasi pasca kenaikan harga BBM. Ini pun belum memperhitungkan kebijakan-kebijakan lain yang juga dinikmati oleh kelompok miskin seperti Raskin.

Betul bahwa di tahun 2005, BLT tidak berhasil mencegah kenaikan angka kemiskinan. Itu karena inflasi yang terjadi begitu tinggi, akibat dari kombinasi kenaikan harga BBM dan -- yang lebih signifikan -- kenaikan harga beras. Tapi pertanyaan counterfactual yang lebih relevan adalah: apa yang akan terjadi dengan angka kemiskinan jika saat itu tidak ada BLT?

Ada kritik lain soal nilai BLT yang dipotong. Memang betul ada banyak kasus dimana penerima tidak mendapatkan nilai bantuan yang utuh. Tapi berdasarkan data Susenas 2006 dan 2007 yang memuat modul khusus BLT, 95 persen penerima di tahap pertama, dan 90 persen di tahap kedua, melaporkan bahwa mereka menerima secara utuh. Dari mereka yang melaporkan mengalami potongan, alasan terbanyak yang adalah "untuk pemerataan (dibagi pada keluarga lain yang dianggap miskin tapi tidak termasuk daftar penerima," "biaya transportasi" serta "administrasi (pembuatan kartu identitas)." Untuk sebuah negara yang terkenal karena korupsinya, ini adalah sebuahg prestasi.

Distribusi BLT

Faktor lain yang memengaruhi efektifitas BLT adalah distribusi bantuan. Hal pertama yang perlu diketahui adalah target penerima BLT adalah keluarga miskin dan setengah-miskin (near poor) yang berjumlah 19,8 juta keluarga; atau sekitar 35 persen dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia. Rumah tangga yang ada di bawah garis kemiskinan sendiri berjumlah sekitar 7 juta jiwa. Pertimbangannya, selain memberikan bantuan kepada penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan, BLT diharapkan juga memberikan jaring pengaman kepada mereka yang sedikit ada di atas garis kemiskinan.

Memang, berdasarkan pengalaman tahun 2005, masih banyak catatan mengenai distribusi BLT. Data Susenas menujukkan, tingkat undercoverage BLT adalah moderat: sekitar 40 persen penduduk dalam kelompok 20 persen termiskin dalam distribusi (sekitar 4,5-5 juta dari 11-12 juta keluarga dalam kelompok ini) dilaporkan tidak menerima BLT. Lebih baik dibandingkan Raskin dan Askeskin, tapi lebih buruk dibandingkan kebijakan transfer sejenis di Amerika Latin. Hal yang wajar meningat kondisi ketimpangan di Amerika Latin juga jauh lebih parah sehingga identifikasi penduduk miskin vs. non-miskin di sana juga lebih mudah.

Apakah angka kemiskinan akan naik atau turun, dan sebesar berapa, akan tergantung pada bagaimana 4,5-5 juta keluarga yang tidak menerima BLT ini terdistribusi. Berapa banyak dari mereka yang ada di luar 7 juta keluarga yang ada di bawah atau di atas garis kemiskinan. Saya tidak tahu apakah hal ini bisa dimodelkan sehingga kita bisa mendapatkan angka prediksi akhir yang cukup pasti, kecuali kalau kita bisa mengasumsikan sebuah fungsi distribusi probabilitas memperoleh BLT yang cukup spesifik.

Kalaupun kita bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak keluarga miskin yang tidak menerima BLT, untuk menyimpulkan bahwa angka kemiskinan akan naik, kita perlu mengasumsikan bahwa semua keluarga miskin yang tidak menerima BLT sama sekali tidak memiliki mekanisme atau akses untuk melakukan consumption smoothing dan bentuk-bentuk manajemen risiko lainnya, baik formal maupun informal.

Jadi, kemiskinan akan naik atau turun?

Poin utamanya, saya tidak tahu. Dari berbagai indikator ekonomi, angka kemiskinan adalah indikator yang tidak mudah untuk diprediksi.

Argumen yang saya sampaikan juga tergantung pada, antara lain, bagaimana penyaluran BLT di lapangan. Kuncinya adalah jika pemerintah bisa memperbaiki kualitas data dan penargetan. Selain itu, bagaimana pemerintah bisa lebih melibatkan komunitas dalam memperbaiki keberhasilan penyaluran. Saat ini dikabarkan PT Pos Indonesia, yang menjadi ujung tombak penyaluran BLT, tengah berusaha melakukan dan verifikasi penerima. Ini adalah langkah positif, tapi trade-off-nya adalah pengucuran dana BLT gelombang pertama yang sudah dimulai Maret lalu jadi agak terhambat. Ini adalah contoh variabel lain yang akan berpengaruh di lapangan.

Hal lain yang penting adalah seberapa jauh angka inflasi bisa dikendalikan, terutama inflasi pangan. Jangan lupa juga bahwa menjelang Pemilu akan banyak uang yang mengalir ke masyarakat lewat dana kampanye. Meski sulit diukur, pengaruh langsung maupun tidak langsungnya juga tidak bisa dikesampingkan.

*** Juga di-post di A Gallery of Mind.

Undangan Diskusi: Kesenjangan Pendapatan

2008-06-18T10:48:00.000+07:00

Kesenjangan Pendapatan di Dunia: Mengapa?

Sebagaimana yang telah menjadi diskusi serius, kita memang hidup di dunia yang tidak merata. Menurut Branko Milanovic (1999), 25% penduduk terkaya di dunia menikmati 75% pendapatan dunia. Dalam konteks antarnegara, rata-rata pendapatan per kapita 20 persen negara terkaya mencapai 25 kali pendapatan per kapita 20 persen negara termiskin di tahun 2000.

Namun sebuah potret yang diambil pada satu waktu tentu tidak bisa bicara banyak. Ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan: 1) Bagaimana kecenderungan kesenjangan pendapatan dari waktu ke waktu? 2) Mengapa terjadi kesenjangan? 3) Apakah kesenjangan pendapatan adalah sesuatu yang tidak terelakkan? 4) Apakah kita harus fokus pada menghilangkan kesenjangan, atau pada peningkatan kesejahteraan penduduk di bagian terbawah distribusi pendapatan?

Freedom Institute, Friedrich Naumann Stiftung, dan Café Salemba kembali akan mengadakan sebuah diskusi ekonomi, kali ini dengan topik di atas. Tempat di Freedom Institute, Jalan Irian No. 8, Menteng, Jakarta, hari Kamis 19 Juni 2008, 18.00 - 21.00, bersama Ari A. Perdana (FEUI, Café Salemba) dan Teguh Yudo Wicaksono (CSIS, Ruang 413) dan moderator Hamid Basyaib (Freedom Institute).

Bagi anda yang berminat untuk hadir dalam diskusi tersebut dapat menghubungi Freedom Institute, dengan kontak: Tata atau Imie pada nomor telp. 021 3190 9226.

Debat BBM (4) - Syarief Syahrial

2008-06-05T16:25:00.005+07:00

Berbagi dengan Daerah

Oleh Syarief Syahrial

Seperti kita tahu, berkaitan dengan BBM terdapat jenis pajak daerah di tingkat provinsi yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) tarif 5%. Memang namanya adalah pajak daerah tetapi, secara hakikat, mekanismenya adalah bagi hasil. Mengapa? Jika ia pajak provinsi, maka yang memungut seharusnya adalah pemerintah provinsi cq. SKPD yang berwenang dalam mengelola pendapatan daerah. Penerimaannya adalah 5% dikali dengan nilai jual objek pajak atau dalam hal ini harga jual dikali volume BBM. Saat ini, besaran penerimaan PBB KB untuk setiap provinsi diperoleh dari data Pertamina yang menentukan besaran konsumsi BBM setiap provinsi. Karenanya, jenis pajak ini bersifat “no effort” dari pemerintah provinsi seperti halnya Pajak Penerangan Jalan Umum di tingkat kabupaten/kota yang ditentukan oleh PLN. Implikasinya, kebenaran penerimaan PBB KB bagi masing-masing provinsi hanya Pertamina yang tahu. Kita pun dapat mengecek kebenaran data konsumsi BBM sebagai dasar asumsi dari penentuan besaran subsidi BBM dengan data konsumsi yang menjadi basis membagi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Memang ide ini hanya untuk jenis BBM yang digunakan kendaraan bermotor padahal subsidi BBM juga berkaitan dengan subsidi minyak tanah sehingga tentu besaran target pengurangan subsidi tidak bisa 100% tercapai dibandingkan dengan penggunaan cara yang diambil oleh Pemerintahan SBY saat ini. Ide saya adalah mengubah jenis PBB KB dari pajak provinsi menjadi pajak pusat. Sesuai dengan teori, objek pajak yang bersifat “mobile” seharusnya menjadi pajak pemerintahan yang lebih tinggi. Definisi “mobile” ini yang lalu menjadi pertanyaan. Tadinya, saya berpikiran untuk tetap menjadikan PBB KB ini menjadi pajak provinsi dengan menaikkan tarifnya dari 5% menjadi 30%. Implikasinya, jika Pemda tidak mau harga BBM naik di daerahnya, ia bisa menggunakan instrumen ini dengan memindahkan subsidi BBM dari APBN menjadi beban APBD. Tokh, kita tahu juga masih banyak Pemda yang surplus anggarannya pada saat pemerintah pusat menjalankan sistem penganggaran yang defisit. Namun, mekanisme ini akan membuat kita tidak terhindar dari potensi masalah arbitrase.

Dari kondisi ini, seharusnya PBB KB menjadi Pajak Pusat yang memang pada prakteknya merupakan mekanisme bagi hasil. Sebagai kompensasi, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menjadi pajak daerah yang memang objek pajaknya bersifat “immobile” dan selama ini secara riil berperilaku seperti Pajak Daerah padahal secara de jure ia melalui mekanisme bagi hasil. Apakah ini mengurangi pendapatan dalam APBN? Ya. Namun, tokh, selama ini PBB 100% dibagihasilkan 90% untuk daerah (termasuk bea pemungutan) 10% untuk pusat. 65% dari 10% milik pusat dikembalikan lagi dengan asas sama rata serta 35% dibagi lagi ke daerah untuk insentif bagi daerah yang "over-target". Jadi tidak bersisa, bukan? Sekarang, sedang digodok perubahan UU 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mungkin ini pula kesempatan bagi pusat mengubah jenis pajak ini. Ada banyak pihak yang takut jika mekanisme seperti ini, disparitas fiskal antar daerah meningkat. Bedakan harga tanah di DKI dengan harga tanah di Bangka Belitung. Jauh bukan? Tetapi, jika mekanisme PBB-KB juga benar, maka tentu timbul disparitas yang besar pula antar DKI Jakarta dan Babel secara jumlah dan kualitas kendaraannya jauh berbeda.

Bagaimana mekanisme dari pajak pusat untuk bahan bakar kendaraan bermotor ini? Menurut saya, ini dilakukan dengan teknik “ditumpangkan” di kantor Samsat (sekarang namanya Unit Pelayanan Teknis Daerah Dispenda Provinsi) ketika kendaraan bermotor melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Cara ini juga diikuti dengan penelitian ilmiah berapa rata-rata kilometer suatu kendaraan dalam satu tahun ia lewati. Sangat gampang pula kita mengetahui rasio kompresi berapa kebutuhan BBM (liter) untuk satu kilometer nya. Dengan cara ini kita akan tahu perkiraan kebutuhan BBM dalam satu tahun. Bagaimana jika kilometer nya melewati asumsi pengenaan? Kita juga dapat mengenakan pajak terhadap kilometer yang ia lewati seperti yang dilakukan oleh Denmark. Bagaimana jika orang bisa me-reset tera pada speedometer? Tentu ini juga dikenakan denda maksimum.

Teknik “ditumpangkan” ini juga mencontek apa yang dilakukan pada PBB selama ini. Dimana PBB, Pajak Pusat, dipungut oleh Dispenda Kabupaten Kota. Nantinya, Dispenda mendapatkan 10% berupa Bea Pemungutan. Berbeda dengan PBB yang sangat high effort, PBB KB relatif sangat mudah dilakukan karena berbarengan dengan saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Jadi, misalnya diberi Bea Pemungutan 5%, untuk aparat Samsat dan Polantas, merupakan kontribusi yang sangat besar bagi mereka. Teman saya polisi yang takut membawa duit haram untuk makanan anak istri, jadi bersemangat untuk “merazia” kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak bayar pajak.

Sebenarnya, di Indonesia saat ini pun ada juga Pajak Kendaraan Bermotor di atas air maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air. Sehingga, mekanisme yang sama pun bisa diberlakukan untuk pemilik kapal nelayan. Tapi, implementasinya di lapangan sangat sulit. “Kurang galak” aparat hukumnya dibandingkan dengan nelayan.

Hanya ada kelemahan memang dari ide ini, yaitu sulitnya kita menjamin mekanisme arbitrase yang dilakukan oleh SPBU secara langsung baik dengan menjual BBM ke industri maupun ke luar negeri. Itu jelas memerlukan pemikiran lebih lanjut.

*** Peneliti LPEM-FEUI

Undangan Diskusi: Modal dan Kekuasaan

2008-06-03T15:33:00.002+07:00

Relasi Modal dan Kekuasaan Pasca Soeharto

Majalah Tempo dan Globe Asia baru-baru ini memuat liputan tentang para pelaku bisnis di Indonesia. Globe Asia menunjukkan “ranking” termutakhir tentang siapa orang/keluarga terkaya, sementara Tempo lebih melihat siapa saja pemain lama yang bertahan dan pemain baru yang muncul setelah berakhirnya era Orde Baru. Kesimpulan kedua media itu cukup menarik: meski banyak wajah baru muncul, sejumlah pemain lama dalam peta bisnis Indonesia tetap bertahan.

Dalam perspektif yang lebih luas, kita bisa melihat fenomena ini dari kacamata relasi antara modal dan kekuasaan. Studi yang mencoba menjelaskan hubungan antara keduanya di era Orde Baru sudah cukup banyak. Ben Anderson melihatnya sebagai sebuah relasi patrimonial. Richard Robison menganggap negara sebagai kepanjangan tangan kepentingan modal global. William Liddle dan Andrew MacIntyre melihat adanya pola yang lebih kompleks. Sepuluh tahun setelah krisis dan tumbangnya Orde Baru, apa yang berubah dan apa yang tetap? Seberapa jauh teori-teori klasik tersebut bisa menjelaskan fenomena saat ini? Bagaimana desentralisasi dan pluralisme politik mengubah pola hubungan modal-kekuasaan?

Freedom Institute, bekerjasama dengan Friedrich Naumann Stiftung dan Café Salemba, akan mengadakan diskusi yang membahas topik menarik ini dengan Chatib Basri (FEUI, Diskusi Ekonomi), Rizal Mallarangeng (Freedom Institute) dan Ari A. Perdana (FEUI, Café Salemba) di Freedom Institute, Jalan Irian 8 Menteng, Jakarta, Kamis 5 Juni, pukul 19.00-21.00 (konfirmasi: Tata/Imie 02131909226)

Perlindungan Kelompok Miskin - MCB

2008-05-19T22:36:00.005+07:00

Berikut adalah tulisan saya di Analisis Ekonomi Kompas, 19 Mei 2008, hal 1

ANALISIS EKONOMI
Perlindungan Kelompok Miskin

Muhammad Chatib Basri

Mahatma Gandhi pernah menulis dengan nada lirih, kemiskinan adalah kekerasan dalam bentuk yang paling buruk. Orang miskin memang seperti sebuah representasi nasib buruk. Mereka bukanlah sebuah kesudahan yang tragis, melainkan keseharian yang harus dijalani.

Lalu bagaimana mereka mesti dilindungi, terutama ketika harga pangan dunia melonjak?

Selengkapnya

Debat BBM (3) -- Ari A. Perdana

2008-05-19T15:20:00.002+07:00

Berikut adalah komentar Ari A. Perdana atas beredarnya sebuah surat elektronik tentang subsidi dan BBM, yang antara lain menggunakan argumen Kwik Kian Gie bahwa "[adanya] subsidi adalah sebuah kebohongan". Ari menulis ini di blog pribadinya, Gallery of Mind. Kita muat kembali di sini.

Mengapa Kwik Keliru?

Oleh Ari A. Perdana

Menjelang pengumuman kenaikan harga BBM, sebuah artikel lama yang ditulis oleh Kwik Kian Gie kembali menjadi wacana. Artikel itu bertajuk “Menaikkan Harga Bensin Premium,” dimuat di harian Kompas hampir dua tahun lalu (1/8/06). Poin dari artikel itu: subsidi BBM sesungguhnya tidak pernah ada (linknya sudah ditutup oleh Kompas).

Landasan argumen Kwik adalah sebuah perhitungan akuntansi. Biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu liter bensin premium, mulai dari pengeboran, pengilangan hingga pengangkutan ke pompa bensin sama dengan 10 Dolar AS per barel (159 liter). Dengan nilai tukar Rp8.600 per Dolar AS, dua tahun lalu Kwik mengatakan bahwa biaya produksi per liter premium sama dengan Rp540. Kwik menambahkan, tidak ada subsidi karena dengan harga jual premium sebesar Rp1.810 per liter, sebenarnya untuk setiap liter premium yang dijual pemerintah mendapat surplus.

Menurut Kwik, “pemerintah merasa memberi subsidi kepada rakyat yang membeli bensin premium karena seandainya bensin premium itu dijual di luar negeri, [saat itu] harganya 50 dollar AS per barel … Pemerintah merasa memberi subsidi karena tidak bisa menjual bensin dengan harga dunia, gara-gara adanya kewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya akan bensin premium dengan harga yang rendah … Pemerintah jengkel, merasa sial benar tidak dapat menjual bensinnya di luar negeri … kesempatan itulah yang hilang [menjadi subsidi], bukan uang tunai.”

Dengan dasar logika dan perhitungan serupa, sebuah artikel yang sekarang ini berdar lewat media surat elektronik dan blog menyesuaikan perhitungan itu dengan angka-angka terbaru. Kesimpulannya sama, subsidi adalah sebuah kebohongan. Menurut artikel itu, “Jika harga minyak Internasional 125 Dolar AS/barel dan biaya 15 Dolar AS/barel serta impor 200 ribu barel/hari maka pemerintah Indonesia dengan harga Rp4.500/liter (77 Dolar AS/barel) untung 49,4 juta Dolar AS per hari atau Rp165,8 trilyun dalam setahun (1 Dolar AS = Rp 9.200).”

Yang benar dan yang keliru

Kwik (dan Agusnizami) benar, secara akuntansi harga jual domestik sekarang masih lebih besar dari biaya produksi. Artinya, untuk per liter premium pemerintah masih mendapat surplus. Kwik benar, yang disebut sebagai subsidi memang selisih antara harga internasional (harga yang akan diterima oleh penjual minyak, dalam hal ini pemerintah) dengan harga domestik. Sampai di sini Kwik benar, 'subsidi' memang terjadi karena adanya 'kesempatan yang hilang' (opportunity cost) -- pemerintah kehilangan pendapatan potensial dengan menjual bensin dengan harga di bawah harga internasional.

Tapi Kwik salah ketika ia mengatakan 'tidak ada subsidi.' Kwik salah ketika melihat bahwa masalahnya hanya sekedar "pemerintah jengkel benar" (karena tidak bisa mengambil untung lebih besar dari harga internasional karena harus melayani rakyatnya). Kwik lupa bahwa pendapatan yang hilang itu adalah dana yang bisa digunakan untuk mendanai pembangunan sekolah, jalan desa, jembatan, irigasi, Puskesmas dll. Dengan mengatakan bahwa BBM itu "milik pemerintah yang bisa didapat dengan gratis" ia sama saja dengan mengatakan "potensi pendapatan Rp120 triliun dari menjual di harga internasional juga bukan milik pemerintah." Lupa, atau pura-pura lupa?

Justru di sinilah terjadi subsidi -- dari konsumen BBM ke konsumen barang publik yang lain. Siapa konsumen (penikmat subsidi) BBM? Menurut Sakernas 2006, hampir 3/4 subsidi BBM dinikmati oleh 30% penduduk terkaya. Hanya kurang dari 5% dinikmati oleh 20% penduduk termiskin.

Saya tidak percaya Kwik tidak paham konsep opportunity cost. Yang lebih mungkin adalah ia pura-pura tidak paham. Kwik betul, memang terjadi pembodohan. Sayangnya, ia juga berkontribusi pada pembodohan ini.

Catatan: Arya Gaduh sudah pernah membahas hal ini ketika pertama kali artikel Kwik keluar. Teguh Dartanto menyajikan analisis lebih dalam berikut perhitungan-perhitungan tentang produksi dan konsumsi minyak Indonesia.

Debat BBM (2) -- Teguh Dartanto

2008-05-19T15:11:00.002+07:00

Berikut adalah tulisan dari Teguh Dartanto tahun 2005 tentang BBM, subsidi, dan kemiskinan. Tulisan ini tampaknya masih relevan dalam perdebatan BBM belakangan ini. Teguh adalah peneliti LPEM-FEUI yang saat ini kuliah di Hitotsubashi University. Tulisan ini dimuat di Inovasi Online, media komunikasi PPI Jepang.

BBM, Kebijakan Energi, Subsidi, dan Kemiskinan di Indonesia

Oleh Teguh Dartanto

Kenaikan harga minyak yang mencapai 60.63 US$/Barel memberikan masalah tersendiri bagi negara-negara pengimpor minyak. Kenaikan harga minyak secara langsung akan meningkatkan biaya produksi barang dan jasa dan beban hidup masyarakat dan pada akhirnya akan memperlemah pertumbuhan ekonomi dunia. Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga minyak secara tajam. Pertama, invasi Amerika Serikat ke Irak: invasi ini menyebabkan ladang minyak di Irak tidak dapat berproduksi secara optimal sehingga supply minyak mengalami penurunan. Kedua, permintaan minyak yang cukup besar dari India dan Cina. Ketiga, badai Katrina dan Rita yang melanda Amerika Serikat dan merusak kegiatan produksi minyak di Teluk Meksiko. Keempat, ketidakmampuan dari OPEC untuk menstabilkan harga minyak dunia.

....

Kenaikan harga minyak menjadi petaka tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya Indonesia yang saat ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak dunia sekarang merupakan salah satu negara pengimpor minyak. Kenaikan ini akan meningkatkan beban anggaran pos subsidi BBM dan pada akhirnya akan meningkatkan defisit APBN dari sekitar 0.7% Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 1.3% PDB. Upaya pemerintah untuk menutupi defisit APBN adalah menaikkan BBM pada bulan Maret 2005 sebesar 29% dan disusul kenaikan yang tidak wajar dibulan Oktober 2005 sebesar lebih dari 100%. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat dan banyak opini/pendapat muncul tanpa diikuti oleh data-data yang akurat sehingga membingungkan masyarakat.

Selanjutnya baca di sini

Ekonomi Politik Beras (6) - AAP

2008-05-12T09:47:00.003+07:00

Rekan saya Sonny Mumbunan mengomentari tulisan ini di blognya, Nomor Delapan. Komentar Sonny sangat informatif, silakan baca di sini.

Menurut Sonny, saya keliru menggunakan pendekatan Olson untuk menjelaskan interaksi agen-agen ekonomi dalam kasus beras di Indonesia. Sonny benar, bahwa kerangka Olson dapat digunakan pada agen-agen yang memiliki kepentingan yang beririsan. Dan setelah itu, baru bisa dipikirkan mekanisme insentif selektif untuk memecahkan masalah.

Saya mungkin kurang jelas sewaktu mendiskusikan interaksi antara kelompok produsen dan konsumen. Di dalam papernya sendiri (Basri dan Patunru, 2007, Why the Government Hurts the Poor, presentasi di Keio University, dalam revisi untuk sebuah jurnal), kami menggunakan ilustrasi game theory untuk menjelaskan interaksi pada level sub-kelompok, yaitu kelompok konsumen. Jadi ada kepentingan yang beririsan (common interest) di sini. Dengan logika yang sama, seharusnya ada interaksi yang paralel pada level sub-kelompok produsen. Bedanya, biaya koordinasi di dalam kelompok konsumen lebih besar daripada kelompok produsen. Di samping itu, manfaat total menjadi kecil per kapita di dalam kelompok pertama, relatif dibandingkan yang terjadi pada kelompok kedua.

Dalam gambar di atas (klik untuk memperbesar), saya mencoba menggambarkan interaksi antara konsumen dan konsumen (bukan antara konsumen dan produsen). Dengan kata lain, ini adalah interaksi pada level sub-kelompok. Memahami motif yang bertentangan (walaupun ada kepentingan yang sama: harga yang lebih rendah) di dalam kelompok konsumen diharapkan bisa memberi penjelasan mengapa konsumen (neto) beras di Indonesia "diam" saja walaupun mereka sebenarnya dirugikan. Cara ini sekaligus memberikan landasan untuk membayangkan apa yang terjadi pada kelompok produsen.

Kembali ke gambar. Misalkan ada dua sub-kelompok konsumen. Masing-masing akan memilih apakah "Fight" atau menyuarakan keberatan mereka terhadap proteksi yang menyebabkan harga naik, atau "Giveup", diam saja. Kita asumsikan bahwa biaya dan manfaat dari kedua "strategi" ini adalah seperti yang dicantumkan di dalam Tabel 3 (maaf penomoran ini mengikuti urutan aslinya dalam paper). Jika salah satunya memutuskan untuk "Fight" sendiri, maka sub-kelompok itu dan sub-kelompok lainnya akan memperoleh manfaat masing-masing sebesar b1 dengan biaya c1 yang hanya ditanggung oleh kelompok yang "Fight". Tapi jika kedua sub-kelompok tersebut bekerjasama untuk "Fight", maka manfaat untuk masing-masing adalah b2 dengan biaya masing-masing c2.

Berdasarkan anatomi biaya dan manfaat di atas, kita lalu membangun interaksi hipotetis dalam kerangka game theory seperti pada Tabel 4. Perhatikan bahwa jika kedua sub-kelompok memutuskan untuk "Giveup", masing-masing akan memperoleh manfaat sebesar d. Dalam konteks ini, d adalah biaya yang selama ini dibayarkan oleh konsumen beras rata-rata di Indonesia, sehubungan dengan proteksi yang diberlakukan (lihat juga posting Rizal di Cafe Salemba).

Ilustrasi interaksi di atas menunjukkan apa yang disebut sebagai situasi prisoners' dilemma, jika b1 > b2-c2, d > b1-c1, dan b2-c2 > d. Dalam kondisi seperti ini, tindakan paling rasional ("best response", BR) sebagai respon atas "Fight" adalah "Giveup", BR untuk "Giveup" adalah juga "Giveup". Juga dapat dilihat bahwa strategi bersama "Fight, Fight" (kedua sub-kelompok menyuarakan keberatannya dengan bersamaan) seharusnya memberikan manfaat lebih banyak kepada masing-masing sub-kelompok dibandingkan strategi "Giveup, Giveup". Seandainya, kedua sub-kelompok mau berkoordinasi dan bekerjasama, maka niscaya keseimbangannya adalah menentang bersama-sama, ketimbang masing-masing diam. Kita katakan, situasi akan optimal secara sosial, jika 2(b2 - c2) > 2b1 - c1. Namun apa daya, karena biaya koordinasi tampaknya mahal sekali, keseimbangan Nash justru terjadi pada "Giveup, Giveup": masing-masing memilih bungkam.

Dengan konstruksi yang sama, kita bisa membayangkan apa yang terjadi dalam kelompok produsen (yang mempunyai kepentingan berupa harga yang tinggi). Bedanya, ukuran kelompok ini jauh lebih kecil daripada kelompok konsumen. Akibatnya, mereka lebih mudah berkoordinasi. Dalam konteks Indonesia, tampaknya ada sub-kelompok dalam kelompok produsen yang sesuai dengan apa yang disebut Olson sebagai "privileged group" atau (sub)kelompok yang paling diuntungkan yang anggotanya bersedia membayar bahkan biaya keseluruhan untuk mencapai tujuan kelompok.

Terakhir, apa implikasi dari ilustrasi di atas? Kembali ke solusi Olsonian, ciptakan insentif selektif (lihat tulisan Sonny). Misalnya dengan jalur YLKI.

Debat Kenaikan BBM di SCTV - MCB

2008-05-09T23:17:00.002+07:00

Bagi mereka yang tertarik dan tidak sempat menonton debat mengenai kenaikan BBM antara Arianto Patunru, Dradjat Wibowo, Budiman Sudjatmiko dan saya

Silahkan lihat disini

Dilema Kebijakan Ekonomi-MCB

2008-04-28T14:42:00.001+07:00

Berikut tulisan saya di Harian Kompas, Senin 28 April 2008, hal 1

ANALISIS EKONOMI

Dilema Kebijakan Ekonomi

Pagi ini, mungkin baik kita mengingat kalimat kuno dari mantan Presiden Perancis Charles De Gaulle: ”To govern is always to choose among disadvantages (memerintah berarti memilih di antara pilihan yang tak menguntungkan).”

Pilihan kebijakan memang jadi semakin sulit. Kenaikan konsumsi energi telah mendorong peralihan produksi dari makanan kepada biofuel. Perubahan iklim juga telah mengakibatkan produksi pangan dunia menurun. Dapat diduga, harga komoditas melonjak seiring dengan naiknya harga energi. Untuk menjamin pasokan dan harga domestik, beberapa negara lalu memutuskan melarang ekspor.

Tak salah memang. Namun, jika sebagian besar negara memilih langkah ini, ketersediaan pangan di pasar dunia akan makin terbatas sehingga harga akan semakin melangit. Situasi eksternal yang tak bersahabat ini tampaknya masih akan bersama kita ke depan.

Indonesia juga berada dalam situasi yang amat dilematis. Tekanan harga minyak dan komoditas membuat beban subsidi pemerintah melonjak dan stabilitas makro dipertanyakan. Ada dua soal. Pertama, bagaimana menjaga daya beli kelompok miskin akibat kenaikan harga pangan? Kedua, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi makro?

Selengkapnya

Ekonomi Politik Beras (5) - AAP

2008-04-28T12:54:00.001+07:00

Sekalipun berita bahwa Indonesia surplus beras sulit dipercaya (lihat posting di bawah), bagaimana menjelaskan suara-suara anti eskpor belakangan ini?

Tentu ini butuh penelitian serius. Tapi berikut adalah beberapa hipotesa yang ingin saya uji.

Sekedar efek ikut-ikutan (locomotive effect): karena India, Vietnam, dan Thailand membatasi ekspor, mengapa Indonesia tidak?
Filosofi "harus menyelamatkan diri sendiri" dari ancaman krisis pangan dunia (lihat posting di bawah). Banyak yang tidak menyadari bahwa implikasi dari filosoi ini adalah "biarkan orang lain yang kelaparan".
Sekedar spekulasi dengan memanfaatkan informasi asimetrik: "Mudah-mudahan orang lain tidak ekspor, sehingga hanya saya yang ekspor dan menarik keuntungan besar dari harga internasional yang tinggi".

Catatan: perdebatan dan diskursus beras sayang sekali agak kehilangan arah. Banyak yang menyangka bahwa jika Anda setuju membuka keran impor, "harusnya" Anda tidak setuju membuka keran ekspor. Ini implikasi logis yang keliru (lihat sebuah debat di Cafe Salemba). Kebanyakan mereka yang setuju dilepaskannya keran impor juga setuju dibebaskannya ekspor, karena yang mereka tidak setujui adalah distorsi pada perdagangan (baik impor maupun ekpsor).

Ekonomi Politik Beras (4) - AAP

2008-04-28T12:45:00.001+07:00

Benarkah ada ancaman krisis pangan dunia?

Sebelumnya, apa penyebab kenaikan harga-harga pangan yang begitu tajam?

Subsidi besar-besaran pemerintah AS untuk industri biofuel berbasis dan mandat pemerintah EU untuk memproduksi biofuel. Akibatnya, insentif untuk menanam untuk tujuan konsumsi manusia menurun drastis, pindah ke menanam untuk biofuel. Kasarnya, manusia bersaing dengan mobil (SUV) untuk mendapatkan makanan.
Manusia juga bersaing dengan binatang. India dan Cina yang semakin "makmur" mengubah pola makannya menjadi lebih sedikit bergantung kepada padi-padian dan umbi-umbian (tumbuhan) dan mulai lebih banyak mengkonsumsi daging. Masalahnya, hewan butuh makanan dari tumbuhan juga. Maka, permintaan akan tumbuhan tetap tinggi. Selain itu, proses produksi makanan berbasis hewan lebih membutuhkan banyak energi ketimbang yang berbasis tumbuhan. Maka permintaan terhadap bahan bakar juga meningkat.
Gangguan alam: banjir, kekeringan dsb menyebabkan gagalnya panen di mana-mana.
Depresiasi dollar AS terhadap matauang-matauang utama menyebabkan makin mahalnya barang-barang yang dinilai dlaam dollar.
Spekulasi: disparitas harga adalah insentif yang besar untuk spekulasi/arbitrase.
Kebijakan penahanan ekspor: membuat pasar dunia semakin tipis, memberi tekanan ke atas kepada harga.

Apa akibat yang mungkin terjadi, jika tidak ada solusi?

Menurut Bob Zoellick (Bank Dunia), 100 juta orang akan jatuh miskin.
Menurut Peter Timmer (Center for Global Development), 10 juta orang terancam kematian dini (premature death).

Apa solusinya?

Tidak bisa tidak, harus ada koordinasi tingkat global (atau paling tidak regional). Karena, dunia dalam posisi prisoner's dilemma: tidak ada yang mau duluan melakukan ekspor, karena takut harga di negaranya sendiri meroket, walaupun kalau semua melakukan ekspor, kuatitas dunia bertambah dan kemungkinan malnutrisi dan kelaparan mengecil.
Pada jangka pendek, perlu ada koordinasi di antara setidaknya India, Cina, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Menurut Timmer, paling tidak mereka perlu sepakat untuk membuka diri satu sama lain selama 6 bulan, untuk sembari memikirkan rencana untuk jangka yang lebih panjang.

Ekonomi Politik Beras (3) - AAP

2008-04-28T12:23:00.002+07:00

Berikut adalah poin-poin presentasi saya dalam sebuah seminar tentang kebijakan perberasan di Indonesia beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Ekonomi Politik Beras
Arianto A. Patunru

Indonesia ikut dalam arus liberalisasi ekonomi sejak tahun 1980an. Puncaknya terjadi pada saat krisis, ditandai dengan paket reformasi IMF 1997/98. Untuk beras, hambatan impor ditiadakan.

Namun, proteksi untuk kembali marak tahun 2000-2004. Untuk beras, tarif khusus sebesar Rp430/kg dikenakan untuk impor pada tahun 2000. Tarif ini naik menjadi Rp750/kg pada tahun 2003. Selain tarif, juga ada hambatan non-tarif, seperti kuota impor. Pada tahun 2004-2006 impor dilarang sama sekali (kecuali jika dilakukan oleh Bulog dengan ijin pemerintah). Sebagai akibatnya, perbedaan di antara harga internasional dan harga domestik semakin besar. Perbedaan ini tercermin pada kecenderungan tingkat nominal proteksi (NRP). Artinya, harga domestik dipengaruhi oleh proteksi perdagangan.

Khusus untuk beras yang menarik adalah: Indonesia adalah konsumen neto beras, tapi permintaan untuk proteksi sangat kuat. Mengapa? Siapa sebenarnya yang diproteksi?

Tujuan pemerintah sehubungan dengan beras adalah 1) menjaga "stok aman", dan 2) menjaga kestabilan harga. Selama ini impor selalu ditentang oleh pihak-pihak seperti HKTI, FPSI, DPR, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pengamat, bahkan banyak ekonom. Apakah tujuan ini benar dan mengapa impor selalu ditentang?

Indeks kemiskinan naik 1,8 basis point dari 16% pada bulan Februari 2005 menjadi 17,8% pada bulan Maret 2006. Pada periode tersebut harga beras naik 33%. Dengan elastisitas indeks kemiskinan terhadap perubahan harga beras sebesar 0.04, maka setidaknya 72% dari kenaikan ndeks kemiskinan disebabkan oleh kenaikan harga beras. Dan kenaikan harga beras terutama disebabkan oleh proteksi berupa larangan impor. Artinya, proteksi justru menjadi penyebab kenaikan jumlah orang miskin. Siapakah yang paling diuntungkan? Pemilik sawah, pedagang perantara, dan sejumlah kelompok kepentingan lainnya. Siapa yang dirugikan? Sebagian besar masyarakat miskin, terutama petani pekerja yang tidak memiliki tanah (menanam padi sebagai pekerjaan, tapi harus membeli beras untuk makan). Tentu saja anggapan bahwa kenaikan harga beras bisa memberi insentif pemilik sawah untuk menambah petani pekerja. Artinya, harusnya ada penciptaan lapangan kerja yang baru atau peningkatan pendapatan petani pekerja yang sudah ada. Penelitian Warr (2005) dengan model keseimbangan umum menemukan bahwa dampak positif tidak langsung itu ternyata lebih kecil dari dampak negatif langsung kenaikan harga beras.

Konsekuensi dari proteksi. Untuk kasus restriksi impor sangat mungkin yang menjadi korban adalah mereka yang paling miskin. Terdapat 82% dari seluruh rumah tangga di Indonesia yang merupakan konsumen neto beras; 93% rumah tangga perkotaan dan 63% rumah tangga pedesaan tidak menanam padi; dan 9% dari rumah tangga pedesaan yang menanam padi ternyata adalah konsumen neto. Selanjutnya, lebih dari 28% pengeluaran rumah tangga termiskin (desil atau persepuluh terbawah dari urutan rumah tangga berdasarkan pendapatan) adalah untuk makanan (25% untuk beras sendiri). Artinya, kenaikan harga pasti memukul masyarakat miskin. Termasuk petani, dan terutama petani pekerja.

Untuk kasus restriksi ekspor, saat ini berita bahwa Indonesia surplus beras masih sangat diragukan. Pertama, bulan Desember yang lalu Indonesia masih dalam kondisi butuh tambahan impor. Kedua, terjadi kekeringan dampak El Nino tahun lalu dan kebanjiran sebagai dampak La Nina di banyak sentra produksi. Ketiga, harga yang tetap tinggi menunjukkan bahwa secara nasional, kuantitas yang tersedia di pasar relatif tidak mencukupi permintaannya (harus diingat bahwa sayang sekali tidak ada data produksi maupun konsumsi yang dapat dijadikan dasar keputusan impor atau tidak). Sentra produksi seperti Sulawesi Selatan bisa saja (dikabarkan) kelebihan, tapi sentra konsumsi di tempat lain kekurangan (bahkan beberapa sentra produksi tradisional juga masih kekurangan). Berarti masih ada masalah besar dengan distribusi. Kelima, produktivitas di Indonesia masih sangat rendah.

Lalu, bagaimana menjelaskan kenyataan bahwa proteksi tetap kuat, sekalipun yang dirugikan lebih banyak daripada yang diuntungkan? Model dan teori politik tradisional seperti "political support model", "majority voting model" dan "median voter model" tampaknya tidak dapat menjelaskan fenomena di Indonesia (dan juga di negara-negara lain) mengenai paradoks proteksi ini. Kelihatannya model "collective action" Mancur Olson yang paling bisa menjelaskan situasinya. Dalam hal ini kita bisa menjelaskan mengapa kelompok konsumen (atau tepatnya konsumen neto) yang jumlahnya besar "dikalahkan" oleh kelompok produsen yang berjumlah lebih kecil. Sebabnya adalah, bagi kelompok konsumen, biaya koordinasi tinggi sekali sementara manfaat yang bisa didapat, sekalipun besar secara total, harus dibagi sehingga masing-masing mendapatkan bagian yang kecil – sangat mungkin, lebih kecil daripada biaya untuk berkoordinasi. Di lain pihak, kelompok produsen jumlahnya kecil sehingga biaya koordinasinya juga relatif kecil. Sebaliknya, manfaat yang mereka bisa dapat lebih besar sekalipun dibagi di antara mereka. Bagaimana memecahkan masalah ini? Olson menganjurkan agar ada sistem insentif selektif untuk mengurangi biaya koordinasi kelompok konsumen. Misalnya dengan perwakilan yang diberi insentif untuk mewakili mayoritas. Dalam praktiknya, ini mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk lembaga konsumen (sayang sekali YLKI tampaknya tidak "terlalu peduli" dengan masalah ini).

Selain logika aksi kolektif, paradoks proteksi beras juga mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan murni (pure ignorance) bahwa yang dirugikan adalah petani pekerja yang miskin dan/atau semata ideologi. Eksperimen kecil yang dilakukan terhadap sekelompok petani pekerja, petani pemilik lahan, masyarakat umum, dan mahasiswa menunjukkan bahwa ada ketidaktahuan di kalanagan masyarakat umum dan mahasiswa tentang fakta konsumen neto di atas. Juga, sekalipun mereka semua setuju bahwa "inflasi itu tidak baik", mereka tidak tahu bahwa beras memegang peran besar dalam keranjang komoditi untuk menghintung inflasi. Akan halnya ideologi, secara sosial, masyarakat Indonesia sudah terlanjur percaya bahwa Indonesia adalah negara agraris dan bahwa "petani harus dilindungi". Sayangnya, "ideologi" ini kadang diterima begitu saja tanpa mau peduli bahwa "petani yang dilindungi" ternyata bukanlah petani yang termiskin. Ia menafikan para komponen masyarakat miskin lainnya yang jelas-jelas adalah konsumen: buruh angkut, nelayan, tukang becak, dsb.

Apa solusi dari semua ini? Jelas ini bukan hal yang mudah. Untuk jangka panjang, sudah saatnya memfokuskan "revitalisasi pertanian" pada isu produktivitas dan perbaikan infrastruktur untuk distribusi, ketimbang melulu berfokus pada kebijakan harga (HPP, subsidi pupuk, dsb) dan restriksi impor. Dalam jangka pendek, pangkas subsisdi BBM dan gunakan dananya untuk membantu petani miskin lewat program bantuan langsung tunai (kondisional atau tidak) atau uang-untuk-kerja (cash for work).

Inflation Overhang dan beban anggaran-MCB

2008-04-07T15:48:00.006+07:00

Berikut adalah tulisan saya di Bisnis Indonesia, 7 April 2008, hal 1

Inflation overhang dan beban anggaran
oleh : Muhammad Chatib Basri (Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi, FEUI)

Pada Kamis pekan lalu, kita mencatat gejolak di pasar keuangan nasional. Saat itu, pasar saham jatuh cukup tajam, yield surat utang pemerintah (SUP) juga melonjak, yang merefleksikan turunnya harga surat utang tersebut.

Ini memang bukan hal baru. Selama ini, gejolak pasar keuangan Indonesia umumnya dipicu oleh gejolak pasar global.

Namun, pada Kamis pekan lalu itu situasinya berbeda. Kekhawatiran mulai merebak, karena indeks regional praktis positif pada hari itu, sedangkan Bursa Efek Indonesia terpuruk.

Orang juga melepas SUP. Apa yang terjadi dalam stabilitas ekonomi makro kita? Selengkapnya

Kendala Sisi Penawaran: Infrastruktur dan Logistik (4/4) -- Arianto A. Patunru

2008-04-07T11:14:00.001+07:00

(Sambungan)

Apa yang telah dilakukan

Patut dicatat bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Untuk tujuan umum menarik investasi, pemerintah telah mengeluarkan 3 paket kebijakan pada tahun 2006: paket infrastruktur (Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.01/2006), paket investasi (Instruksi Presiden No. 3/2006), paket sektor finansial (Keputusan Bersama Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Gubernur Bank Indonesia Tanggal 5 Juli 2006). Bulan Juni 2007 pemerintah kembali mengeluarkan sebuah paket kebijakan (Instruksi Presiden No. 6/2007) untuk investasi, sektor keuangan, infrastruktur, dan UMKM. Juga pada tahun 2007 DPR akhirnya mensahkan undang-undang investasi setelah sekian lama dibahas (UU No. 25/2007) yang selain menghilangkan dikotomi PMA-PMDN juga menyederhanakan regulasi, melindungi hak milik dan investasi, dan memberikan insentif fiskal. Peraturan yang menyertai undang-undang ini antara lain adalah kriteria dan daftar negatif investasi (Peraturan Presiden No. 76 dan 77/2007). Seperti diduga, daftar negatif langsung menimbulkan kontroversi (Takii dan Ramstetter 2007). Merespon hal ini, pemerintah mengeluarkan revisi atas daftar negatif tersebut (Peraturan Presiden No.111/2007).

Lebih spesifik untuk isu infrastruktur dan logistik, pemerintah melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memberi insentif kepada pihak swasta untuk berinvestasi di sektor infrastruktur di samping kebijakan lain untuk membantu pendanaan dan untuk memperbaiki manajemen. Misalnya, pada tahun 2006 Menteri Keuangan membentuk Unit Manajemen Risiko untuk mengawasai pelaksanaan mekanisme bagi-risiko proyek-proyek kerjasama pemerintah-swasta. Pemerintah juga memutuskan memberikan dukungan kredit untuk proyek listrik 10,000 megawatt dan untuk proyek tol Trans-Jawa. Untuk memperbaiki proses pembebasan tanah yang seringkali menjadi masalah dalam proyek infrastruktur, pemerintah juga membentuk Unit Investasi Pemerintah dan mengalokasikan sekitar Rp 2 triliun tahun 2006, 2007, dan 2008 kepada unit ini untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur.

Semua upaya di atas patut dihargai. Namun kendala lagi-lagi muncul di dalam implementasi. Salah satu ciri umum dari berbagai paket investasi adalah adanya daftar rencana (biasanya dalam bentuk matriks kebijakan) yang secara eksplisit menyebutkan kebijakan, program, aksi, keluaran, waktu, serta pihak yang bertanggung jawab serta dibentukan berbagai tim ad hoc untuk membantu pelaksanaannya. Tetapi, pengamatan seksama terhadap matriks-matriks tersebut akan memberikan kesan bahwa faktor pentingnya target-target tertentu serta tingkat kesulitan untuk mencapainya dapat dengan mudah diabaikan (Basri dan Patunru, 2006). Selain itu, banyak item di dalam paket kebijakan yang secara alamiah berada pada posisi yang bertentangan dengan kepentingan kementerian teknis. Hal ini menyebabkan timbulnya resistensi yang tidak sedikit dari kalangan pemerintah sendiri (Takii dan Ramstetter 2007). Karena itu, berbagai kalangan sudah menganjurkan agar reformasi tidak bisa hanya dilakukan pada kebijakan saja, tapi juga terhadap birokrasi itu sendiri (Synnerstrom 2007). Beberapa kementerian, seperti Departemen Keuangan telah melakukan hal ini.

Namun mereformasi birokrasi akan jauh lebih susah daripada sekedar mereformasi kebijakan. Ia akan lebih mudah mengalami apa yang disebut ”dilema reformasi”: manfaat dari reformasi biasanya baru terlihat dalam jangka menengah atau panjang sementara biayanya langsung terlihat dalam jangka pendek (Basri dan Patunru 2008). Karena itu, tugas yang paling berat bukan hanya untuk memastikan keberlanjutan dari reformasi, tetapi juga untuk mendapatkan dukungan bagi reformasi itu sendiri. Ini memerlukan kemampuan menentukan prioritas, karena dalam negara yang besar dan komples melakukan reformasi menyeluruh dengan cara menghilangkan semua distorsi secara simultan akan sangat sulit; lebih mudah untuk melakukan secara bertahap dengan berfokus kepada kendala yang paling utama (Rodrik 2008). Untuk Indonesia, tampaknya, kendala utama ini ada di sisi penawaran: infrastruktur dan logistik. ***

Kendala Sisi Penawaran: Infrastruktur dan Logistik (3/4) -- Arianto A. Patunru

2008-04-07T11:11:00.003+07:00

(Sambungan)

Logistik

Studi LPEM-FEUI (2005b) menemukan bahwa biaya logistik di Indonesia mencapai 14% dari biaya produksi total, jauh melebihi biaya di Jepang misalnya yang hanya mencapai 4,9%. Survei tersebut memilah biaya logistik ke dalam tiga segmen, yaitu logistik input (dari vendor atau pelabuhan ke pabrik), logitik internal (dalam pabrik), serta logistik output (dari pabrik ke pelabuhan). Biaya logistik terbesar terjadi di segmen logistik input yaitu 7.2%, diikuti oleh logistik output 4% dan logistik internal 2.9%. Masalah-masalah utama dalam logitik meliputi infrastruktur jalan yang jelek, pungutan liar di jalan dan di pelabuhan, serta peraturan pemerintah (terutama pajak lokal dan upah minimum).

Manajemen pelabuhan yang buruk disertai infrastruktur yang tidak memadai memberi jalan lebih luas bagi pungutan liar. Waktu tunggu menjadi lebih panjang karena fasilitas seperti crane, forklift, dan docking juga terbatas, kompetensi sumber daya manusia masih rendah (lebih rendah daripada Singapura, Malaysia, China, Thailand, dan India, menurut survei Bank Dunia 2008), serta perangkat elektronik untuk pertukaran data belum berfungsi efisien. Dalam situasi seperti ini insentif untuk meminta dan membayar pungutan tambahan meningkat – untuk mempercepat proses klarifikasi barang maupun dokumen. Benar bahwa, sekalipun masih lebih kompleks daripada di Malaysia dan Singapura (Bank Dunia, 2008) prosedur impor dan ekspor mengalami perbaikan dalam hal waktu penyelesaiannya di pelabuhan (LPEM-FEUI 2007a). Namun ada indikasi bahwa semakin cepatnya proses klarifikasi adalah fungsi dari pembayaran informal.

Di jalan, hal yang serupa terjadi. Pungutan liar memang sebagian besar terjadi di dalam proses pengantaran. Pemungut bervariasi dari oknum aparat pemerintah sampai oknum petugas polisi, dari organisasi yang mengaku LSM sampai preman secara kelompok maupun individu (LPEM-FEUI 2007a). Pungutan liar ini berkisar antara 1,3% (survei 2007) sampai 1,7% (survei 2005) dari biaya produksi total, berdasarkan informasi dari responden. Studi lain juga menemukan bahwa biaya operasi kendaraan truk untuk kebutuhan usaha dagang di Indonesia lebih tinggi daripada di negara lain di Asia, sebagian dikarenakan oleh buruknya infrastrukutur jalan maupun kondisi geografis serta terbebaninya supir truk oleh berbagai pungutan: retribusi lokal, pungutan resmi maupun tidak resmi di jembatan timbang, serta pungutan oleh oknum polisi dan preman (LPEM-FEUI 2007b).

(Bersambung)

Kendala Sisi Penawaran: Infrastruktur dan Logistik (2/4) -- Arianto A. Patunru

2008-04-07T11:08:00.003+07:00

(Sambungan)

Infrastruktur

Targat pertumbuhan ekonomi pemeritahan SBY sebesar 7% akan sulit tercapai kecuali jika dilakukan perbaikan signifikan terhadap infrastruktur (LPEM-FEUI 2005a). Kondisi infrastruktur yang dianggap paling menghambat oleh pelaku bisnis terdapat di jalan, listrik, pelabuhan, air, dan telekomunikasi (LPEM-FEUI 2006, 2007a). Tidak memadainya infrastuktur menurut Kong dan Ramayandi (2008) disebabkan oleh tiga faktor: kurangnya alokasi anggaran, penggunaan yang tidak optimal atas anggaran yang ada, serta koordinasi yang buruk antara yurisdiksi. Sayangnya, partisipasi swasta juga masih kurang. Narjoko dan Jotzo (2007) mencatat bahwa pihak swasta tidak banyak terlibat dalam proyek-proyek infrastuktur karena sektor perbankan domestik juga enggan mengucurkan kredit ke sektor tersebut, implementasi dari kebijakan infrastruktur tidak efektif, serta banyak proyek infrastruktur harus beroperasi di bawah kondisi non-pasar: jasa infrastruktur kebanyakan harus dijual pada harga jauh di bawah biaya pengadaannya.

Dalam hal listrik, adalah benar bahwa penjualan PLN (dengan pertumbuhan rata-rata 15%) telah melebihi dua kali lipat penjualan sebelum krisis (Bank Dunia, 2004). Namun permintaan dan kebutuhan akan listrik pasca krisis tumbuh jauh melebihi kemampuan penyediaannya. Akibatnya, dengan tarif yang dipatok, seringkali terjadi pemutusan aliran listrik – kondisi yang sangat merugikan terutama bagi industri. Sekalipun waktu untuk mendapatkan sambungan baru tidak terlalu lama, masalah lebih besar timbul ketika perusahaan ingin meningkatkan kapasitas terpasangnya. Seringkali perusahaan harus membeli transformer sendiri lalu melakukan skema bagi-biaya dengan PLN: tarif lebih rendah selama periode waktu tertentu sampai transformer dinyatakan menjadi milik PLN dan tarif dinaikkan kembali. Biaya pembelian tansformer sendiri tidak kecil: untuk ukuran menengah sekitar Rp 500 juta.

Gambaran yang hampir sama terjadi dalam hal penyediaan air. Dalam sebuah survei (LPEM-FEUI, 2005a) responden dari kalangan industri melaporkan bahwa dalam 6 bulan mereka mengalami masalah serius dengan air rata-rata sebanyak 29 kali (berkaitan dengan bau, warna, serta pemutusan aliran air). Karena kapasitas yang terbatas, PDAM memang memprioritaskan pelayanan kepada rumah tangga ketimbang industri. Akibatnya kebanyakan industri menggunakan sumber air sendiri (umumnya sumur dalam) untuk tujuan produksi dan hanya menggunakan air yang disediakan PDAM untuk kebutuhan aktivitas kantor. Sama halnya dengan PLN, PDAM juga menawarkan skema bagi-biaya, yang umumnya dimanfaatkan oleh industri yang berada di lokasi jauh dari pipa distribusi air. Pengusaha akan menanggung biaya instalasi pipa dari terminal air terdekat ke lokasi industri.

Dalam hal telekomunikasi, gambarannya tidak separah listrik dan air. Survei LPEM tahun 2005 tersebut melaporkan rata-rata 9 kali gangguan serius dalam 6 bulan pada sambungan telpon tetap yang dioperasikan oleh PT Telkom. Namun pertumbuhan yang sangat pesat dari industri telpon seluler tampaknya telah membantu meringankan masalah dalam hal telekomunikasi. Studi LPEM-FEUI (2007a) melaporkan bahwa jumlah sambungan telpon seluler untuk setiap 100 individu di wilayah tertentu (’teledensitas’) pada tahun 2005 meningkat lebih dari 20 kali sambungan pada thaun 1999.

(Bersambung)

Kendala Sisi Penawaran: Infrastruktur dan Logistik (1/4) -- Arianto A. Patunru

2008-04-07T11:03:00.003+07:00

Pendahuluan

Sebelum krisis ekonomi 1997/1998, perekonomian Indonesia mencatat kemajuan yang mengesankan: PDB tumbuh 7,5% per tahun selama dua dekade. Namun krisis merontokkan pertumbuhan hingga minus 13% pada tahun 1998 disertai inflasi 76% dan hilangnya 2/3 pendapatan per kapita. Sepuluh tahun kemudian perekonomian pulih: PDB, pendapatan per kapita, konsumsi, dan ekspor telah melebihi tingkat sebelum krisis. Inflasi relatif terkendali pada 6-7%, nilai tukar lebih stabil di sekitar Rp 9,100, dan indeks harga saham menembus 2,000. Defisit fiskal serta hutang dapat ditekan secara signifikan. Namun investasi masih belum mencapai tingkat sebelum krisis. Perekonomian masih sangat bergantung pada konsumsi (terutama oleh pemerintah) dan ekspor (terutama karena harga internasional yang tinggi).

Ternyata pola perekonomian Indonesia pasca krisis tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Malaysia, Thailand, dan Korea: konsumsi melebihi tingkatnya sebelum krisis, namun tidak demikian halnya dengan investasi (kecuali Korea sejak 2004). Dalam hal ekspor, Indonesia masih relatif lambat dibanding negara-negara korban krisis lainnya. Kendala utama dari pertumbuhan ekspor yang lambat ini terjadi di sektor manufaktur yang mengandalkan tenaga kerja. Nilai dollar dari ekspor sektor ini turun drastis dari 23% tahun 1990-1996 ke 2% tahun 1996-2006.

Basri dan Patunru (2008) menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat investasi dan lambatnya pertumbuhan ekspor Indonesia di atas disebabkan oleh kendala-kendala di sisi penawaran yang pada gilirannya bermuara pada apresiasi nilai tukar, ekonomi biaya tinggi (termasuk kondisi infrastruktur yang jelek, pungutan liar, biaya logistik – atau masalah iklim investasi pada umumnya), serta perubahan pola investasi dari sektor tradable (umumnya adalah komoditi ekstraktif) ke non-tradable (umumnya adalah konstruksi, transportasi, dan komunikasi). Tulisan ini menyoroti masalah dan isu seputar infrastruktur dan biaya logistik.

(Bersambung)

Mimpi Aneh Kaum Muda (Bag. 2) -- Akhmad Rizal Shidiq

2008-03-29T22:08:00.004+07:00

(Sambungan)

Lalu mengapa kemudian sistem pasar tidak ditengok sebagai solusi? Mengapa kaum muda intelektual tersebut menghindari sistem pasar?

George Stigler (1984) dalam bukunya, “The Intellectual and the Marketplace” menulis bahwa ketidaksukaan kaum intelektual terhadap sistem pasar terutama sekali karena ketidaktahuan mereka terhadap logika dan cara kerjanya.

Misalnya, Bryan Caplan (2007) dalam “The Myth of Rational Voters: Why Democracies Choose Bad Policies”, mencatat bahwa sentimen anti pasar terjadi karena publik tidak memahami bahwa pembayaran dalam pasar (market payment) tidak sama dengan transfer (pemberian tanpa syarat). Atau dengan kata lain, profit (yang selalu dipandang rendah) bukan hadiah atau setoran.Profit atau pembayaran dalam pasar dilakukanhanya setelah seseorang melakukan sesuatu usaha.

Kedua, publik tidak memahami bahwa monopoli bukan hasil, tetapi bentuk kegagalan sistem pasar membentuk harga dan alokasi sumberdaya yang benar. Sistem pasar yang berhasil (dengan pergerakan keluar masuk pasar yang bebas) tidak akan menciptakan monopoli. Secara konseptual perilaku monopolistik sendiri selalu terancam gagal, apalagi bila melibatkan banyak pemain pasar. Dengan demikian, menyamakan perilaku monopoli dengan sistem pasar, tentu saja jauh panggang dari api.

Masih terkait dengan kegagalan membedakan monopoli dengan sistem pasar adalah kecenderungan publik menyalahkan monopolis (yang kemudian disamakan dengan pasar) apabila terjadi kenaikan harga. Monopoli bisa dipersalahkan untuk harga yang tinggi, tetapi bukan harga yang naik --karena monopolis sudah menetapkan harga yang paling tinggi pada tingkat penawaran dan permintaan tertentu (Landsburg, 2007).

Ketiga, terdapat kecenderungan intelektual untuk memberikan label tertentu yang salah alamat. Misalnya, menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara neo-liberal. Karakter neo-liberal, hantu yang belum terdefinisi dengan jelas, adalah pasar yang bebas dan peran negara yang minimal. Situasi ekonomi politik Amerika Serikat saat ini belum memenuhi persyaratan tersebut. Subsidi pertanian masih besar, tunjangan sosial masih dilakukan, proteksi dan pembatasan imigrasi masih kerap terjadi, dan yang jelas, peran negara masih besar dalam aktivitas ekonominya. Debat soal perlunya upaya bail out pemerintah dalam krisis sub prime mortgage belakangan ini adalah contoh jelasnya.

Agenda neo-liberal sejati, jika memang ada, masih berada di luar sistem utama ekonomi politik AS, dan masih terus disuarakan dari pinggir oleh para pendukungnya; sementara realitasnya pendulum politik bergerak tidak jauh dari tengah, sebatas isu seberapa besar subsidi atau tax cut yang akan dilakukan.

Di dalam negeri, upaya labeling juga problematis. Bagaimana mungkin kita menganggap SBY pro pasar, manakala ia menyatakan bahwa harga BBM tidak akan naik tahun depan, alias subsidi akan terus dijalankan. Atau misalnya, Megawati yang dalam masa pemerintahannya, Letter of Intent dengan IMF ditandatangani menteri-menterinya, adalah pembela ekonomi kerakyatan.

Jadi, daripada bermimpi di siang bolong, lebih baik kaum muda Indonesia bekerja dengan sebaik-baiknya, berpikir sedikit lebih jernih dan tertata, terbuka terhadap perubahan, berani berbeda pendapat (sekalipun dengan pendiri bangsa), dan menyebar dalam berbagai pandangan ekonomi politik. Demokrasi yang sehat tidak menawarkan pandangan yang seragam dan final, tetapi sebuah proses yang tidak pernah berhenti, dan membuka peluang untuk koreksi kesalahaan tanpa lewat paksaan dan kekerasan.

Dan seperti kata Kang Mohamad Sobary (Kompas, 2/12/07), kaum muda perlu menghormati demokrasi dengan menghindari kemalasan membentuk partai politik jika ingin menyatukan kekuatan untuk memperbaiki negeri ini dari jalur kekuasaan.

*** Akhmad Rizal Shidiq
Fairfax, Virginia, 6 Desember 2007.

Catatan: Artikel ini telah dikirim ke redaksi opini Kompas sejak Desember 2007, tanpa memperoleh tanggapan.

Mimpi Aneh Kaum Muda (Bag. 1) -- Akhmad Rizal Shidiq

2008-03-29T21:59:00.005+07:00

Menurut Sukardi Rinakit (Kompas, 4/12/07) kaum muda Indonesia, --entah kaum muda yang mana--, sedang dihantui mimpi buruk; didatangi arwah Soekarno, Hatta, dan Sjahrir yang meminta warisannya, Republik ini, dijaga. Salah satu caranya adalah dengan mengamalkan kembali ajaran lama, yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah istilah Ekonomi Pasar Sosial (Epasos) ala Indonesia. Saya tidak tahu apa jadinya kalau yang datang arwah Tan Malaka.

Susahnya model Epasos ala Indonesia ini tidak lazim, Model ini tidak sama dengan interpretasi Sonny Mumbunan (Kompas, 21/11/07) yang dengan jernih menguraikan asal muasal istilah Epasos, yang lahir di Jerman selepas Perang Dunia kedua. Menurut Sonny, secara singkat, Epasos ala Jerman adalah kapitalisme dengan wajah yang diusahakan humanis.

Sementara itu, definisi Epasos ala Indonesia menurut Sukardi, --supaya tidak salah interpretasi, saya kutip utuh-- adalah sebagai berikut:

“...Secara filosofis, apa yang saya bayangkan dari epasos model Indonesia adalah menempatkan keluarga sebagai unsur dominan dalam paradigma pembangunan berdampingan dengan negara. Negara-negara kesejahteraan Eropa selama ini menempatkan keluarga dalam kotak marjinal bersama dengan pasar. Adapun negara mempunyai peran dominan. Sebaliknya, negara-negara penganut neoliberal, seperti Amerika Serikat, menempatkan pasar dalam kotak dominan. Sementara itu, peran negara dan keluarga adalah marjinal...”

Dari satu paragraf ini kita akan membahas beberapa kerancuan berpikir yang terjadi dalam membayangkan sebuah konsep sistem perekonomian.

Model Epasos ala Indonesia memasukkan agen baru, yaitu keluarga. Saya kira keluarga dalam hal ini bukanlah terjemahan dari household (rumah tangga) yang lazim didapati dalam model circular flow interaksi perekonomian antara perusahaan, rumah tangga, dan negara, yang selalu diajarkan dalam kuliah pertama Pengantar Ekonomi. Keluarga dalam hal ini lebih mirip entitas sosiologis, sebuah sistem kekerabatan.

Persoalan akan muncul dalam upaya memasukkan sistem kekerabatan sebagai kategori sosiologis dalam sebuah sistem perekonomian, Tapi sebelumnya ada baiknya, kita perlebar perspektif kita tentang kategorisasi berbagai sistem perekonomian dalam kajian ekonomi politik, yang sebagian telah disinggung dalam kutipan di atas.

Kita mulai dari sistem pasar bebas. Dalam sistem ini, sumberdaya dimiliki oleh individu atau swasta. Alokasi sumberdaya tersebut, dalam mengatasi persoalan kelangkaan, dilakukan melalui mekanisme pasar, atau perdagangan. Harga, dalam mekanisme tersebut, berfungsi sebagai sumber informasi bagi para pelaku pasar (individu) dalam melakukan kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, perdagangan) dan menentukan arah pergerakan sumberdaya (alokasi) menuju efisiensi.

Bergerak ke kiri, di sisi lain, dalam sosialisme dan ekonomi terpimpin (planned economy), sumberdaya hampir semuanya dimiliki oleh negara. Alokasi sumberdaya juga dilakukan oleh negara melalui aparatus perencanaan, produksi, dan distribusi. Informasi pasar dikumpulkan dalam sebuah biro perencanaan yang serba tahu.

Tentu pada prakteknya, negara-negara di dunia berada di antara dua kutub tersebut. Seberapa besar peran pemerintah vis-a-vis swasta adalah soal derajat. Welfare states, atau negara kesejahteraan, adalah salah satu variannya. Di sini, hak milik pribadi sangat dominan dan ditegakkan, tetapi negara mengatur alokasi sumberdaya di bidang-bidang kesejahteraan sosial, terutama kesehatan, pendidikan, dan juga kesempatan kerja. Cara pembiayaan untuk subsidi dan tunjangan bidang kesejahteraan sosial tersebut adalah melalui perpajakan yang relatif tinggi.

Dalam model sosialisme, pasar bebas, dan welfare states, memang tidak pernah ada elemen sistem kekerabatan, atau keluarga. Jadi bagaimana mungkin yang tidak ada kemudian ditaruh dalam kotak marjinal, sebagiamana dilansir dalam kutipan di atas?

Menolak sistem pasar bebas sekaligus welfare states, sembari memasukkan elemen baru bernama keluarga, kemudian membawa dua pokok dalam sistem perekonomian: Apakah sumberdaya dimiliki oleh sistem kekerabatan? Bagaimana alokasi sumberdaya dilakukan dalam sistem kekeluargaan tersebut?

Sejarah kepemilikan sumber daya bergerak dari sistem komunalisme menuju ke sistem kepemilikan pribadi. Apakah kemudian kembali ke sistem kekeluargaan berarti semacam nasionalisasi, tapi kali ini dilakukan atas nama sistem kekerabatan?

Yang lebih krusial adalah soal bagaimana kemudian sumberdaya dialokasikan secara efisien dalam sistem kekeluargaan. Bagaimana informasi soal kelangkaan di satu tempat disampaikan ke tempat yang mengalami kelebihan? Bagaimana caranya anggota-anggota sistem kekerabatan menentukan berapa yang hendak diproduksi, dikonsumsi, dan dipertukarkan?

Soal-soal ini pernah dicoba dijawab dengan gagah berani melalui sistem ekonomi perencanaan, atau sosialisme. Tapi saya kira aman kalau kita bilang ekonomi sosialisme adalah proyek yang hanya berhasil menghasilkan diktator. Reproduksi model tersebut, dengan mengganti kata negara menjadi keluarga, saya kira adalah resep menuju kegagalan yang kemungkinan besar lebih dalam. Secara konseptual bahkan Epasos ala Indonesia tersebut lebih lemah ketimbang ekonomi terpimpin yang gagal tersebut.

(Bersambung)

*** Akhmad Rizal Shidiq
Fairfax, Virginia, 6 Desember 2007.
Catatan: Artikel ini telah dikirimkan ke redaksi opini Kompas sejak Desember 2007, tanpa memperoleh tanggapan.

Mana yang lebih baik: subdisi BBM atau makanan?-MCB

2008-01-21T18:34:00.001+07:00

Aco punya tulisan yang menarik soal kedele. Dalam sebuah diskusi informal, kita coba melihat langkah apa yang bisa dlakukan untuk mengatasi soal kedelai ini.
Pertama, mungkin baik untuk memahami persoalannya: harga internasional naik sangat tinggi dan kemudian dampaknya dirasakan pada harga domestik (pass-through effect). Disisi lain, produksi domestik terus menurun, sedangkan konsumsinya terus naik. Akibatnya dapat diduga: harga melambung. Yang perlu diperhatikan, fenomena ini terjadi bukan hanya pada kedelai, tetapi juga bahan makanan lain. Kita lihat pola yang mirip untuk beras sebenarnya, juga untuk terigu. Tampaknya, dampak dari perubahan iklim sedikit banyak menganggu panen dibanyak negara di dunia. Selain itu subsititusi dari makanan ke bio-fuel juga menganggu peningkatan produksi. Karena itu fenomena kedelai, adalah fenomena yang mirip dengan jenis komoditi pertanian lain.
Kedua, kalau memang soalnya adalah pass through effect, maka penambahan impor tak akan membuat harga domestik lebih rendah dari harga internasional. Namun, penambahan impor setidaknya akan menjamin harga domestik comparable dengan harga internasional. Dalam kasus dimana stok kurang, karena produksi menurun dan konsumsi naik, dan impor dihambat, maka dalam jangka pendek Indonesia pasti akan merasakan kenaikan harga. Langkah yang bisa dilakukan adalah menambah supply. Persoalannya, dengan suppply domestik yang terbatas, maka penambahan pasokan hanya bisa dilakukan melalui impor. Sayangnya hanya 4 perusahaan yang berani melakukan impor. Secara formal tidak ada larangan impor, karena importir kedelai termasuk kategori importir umum (IU) --siapa saja boleh impor. Namun, dalam praktek, karena resiko dari fluktuasi harga yang begitu tinggi, praktis tak besar insentif bagi perusahaan melakukan impor. Akibatnya terjadilah natural oligopoli. Implikasinya: impor pun terbatas. Langkah pemerintah menurunkan bea masuk menjadi 0% memang solusi jangka pendek. Namun perlu dicatat bahwa impor pun membutuhkan waktu. Selain itu, jika yang melakukan impor hanya 4 perusahaan, maka jumlah yang bisa diimpor juga akan terbatas. Karena itu seperti yang ditulis Aco, saya kira upaya penambahan impor bisa dilakukan dengan meminta Bulog untuk melakukan impor.
Ketiga, perlu dicatat solusi jangka pendek ini, maksimal hanya akan mampu membuat harga domestik hampir sama dengan harga internasional (harga kedelai+biaya transpor). Tapi dia tidak akan mampu menurunkan harga kedelai seperti sebelum kenaikan harga di pasar internasional. Implikasinya, harga masih akan tetap relatif mahal.
Ketiga, jika pemerintah menginginkan harga kedelai atau bahan makanan lain menjadi relatif murah, maka alternatifnya adalah memberikan subsidi. Persoalannya adalah kalau semua komoditi harus disubsidi termasuk juga BBM, maka pertanyaanya adalah uanganya dari mana? APBN jelas tak akan sanggup mensubsidi semuanya. Karena itu pemerintah harus menentukan prioritasnya. Porsi makanan termasuk kedelai dalam porsi pengeluaran atau konsumsi jelas lebih besar dibanding porsi konsumsi bensin, apalagi bagi penduduk miskin. Karena itu jika subsidi BBM dialukan sebagian (tetap pertahankan minyak tanah) dan kemudian dialokasikan kepada subsidi makanan, maka dampak dari transfer pendapatannya akan lebih besar dibandingkan subsidi BBM. Itu sebabnya subsidi makanan jelas akan lebih bermanfaat dibanding subsidi BBM. Lagi pula mengapa harus mensubsidi bensin yang dinikmati oleh kelompok menengah atas. Dari sisi ini saya kira lebih adil bila subsidi dialokasikan pada makanan termasuk kedelai, ketimbang premium.
Keempat, solusi subsidi jelas bukan first best solution. Sayangnya kita memang hidup bukan pada dunia first best, kita hidup pada dunia second best, karena itu mungkin subsidi harus diterima sebagai kompensasi dalam jangka pendek. Secara politik juga lebih baik mensubsidi makanan yang terkait langsung dengan kebutuhan pokok orang ketimbang premium. Dalam jangka menengah panjang, solusi yang harus dilakukan adalah meningkatkan produkftitas. Disini kita bicara tentang perlunya perbaikan irigasi, infrastruktur, bibit, teknologi, akses pasar. Dan juga mungkin penting jika Presiden memanggil bupati, gubernur untuk memastikan bahwa daerah-daerah meningkatkan produksi pertaniannya. Kasus kedelai, adalah contoh kesalahan kita bagaimana masalah produktifitas yang rendah selama ini diatasi dengan solusi kebijakan perdagangan dengan melarang impor atau memberikan bea masuk tinggi. Akibatnya tak ada kompetisi yang memaksa pertanian domestik untuk memperbaiki dirinya. Kita terlena karena toh, tanpa meningkatkan produkifitas, kita tetap aman karena impor kita hambat. Ini mirip seorang anak yang tak pernah dewasa karena si orang tua selalu melindunginya. Dan pada saat sang anak harus berinteraksi langsung dengan dunia, ia menjadi terkejut karena kenyataan tak seindah perlindungan orang tua. Itu sebabnya solusi jangka menengah panjang adalah peningkatan produktifitas. Sayangnya produktifitas tak bisa naik dalam waktu sekejap, maka solusi menambah impor adalah langkah yang tepat. Selain itu mengapa tidak mengaloksikan subsidi BBM kepada subsidi makanan? Toh, jika kita ingin melindungi, yang perlu dilindungi adalah mereka yang miskin bukan kelas menengah atas

Obligasi Indonesia di pasar yang bergejolak-MCB

2008-01-16T00:28:00.001+07:00

Berikut tulisan saya yang terbit tanggal 15 Januari 2008 di Harian Bisnis Indonesia hal 1

Obligasi Indonesia di pasar yang bergejolak

10 Januari 2008 mungkin tercatat sebagai tanggal di mana Indonesia menerbitkan obligasi pemerintah (sovereign bond) negara berkembang yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir ini.

Penawaran yang berjumlah US$2 miliar ini terdiri dari dua tahap. Senilai US$1 miliar tranche berjangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga sebesar 6,875% (pada harga 99,466%) dan US$1 miliar tranche berjangka waktu 30 tahun dengan tingkat bunga 7,75% pada harga 100,00%.

Penawaran obligasi ini menarik hampir 200 permintaan (orders) dari investor institusi di seluruh dunia dan terjadi oversubscribe sebesar 1,5 kali. Barclays Capital, HSBC, and Lehman Brothers bertindak selaku lead managers dan joint bookrunners dalam penawaran ini.

Bagaimana kita membaca penerbitan obligasi ini? Selengkapnya

Perbuatan baik dan analisa biaya-manfaat -- Akhmad Rizal Shidiq

2008-01-14T16:02:00.002+07:00

Di bagian majalah yang terbit tiap akhir pekan, harian New York Times, 13 Januari 2008, menurunkan tulisan amat menarik, walaupun agak panjang, dari Steven Pinker, Professor Psikologi dari Harvard. Judulnya “The Moral Instinct”.

Isi tulisan tersebut kira-kira mengurai bagaimana soal moral (perbuatan baik) diterangkan secara positivistik (alih-alih normatif) melalui pendekatan interdisiplin game theory, neuroscience, dan evolutionary biology --saya agak repot menerjemahkan ketiganya dalam Bahasa Indonesia, jadi biarlah seperti itu.

Dari situ saya belajar banyak hal baru. Misalnya bagaimana ilmu saraf menjelaskan secara fisiologis reaksi bagian otak tertentu ketika dihadapkan pada dilema moral, juga antropologi dan psikologi sosial memetakan beberapa nilai moral yang kurang lebih universal dan juga asal usulnya (genealogy).

Dengan segala keterbatasan terhadap ilmu-ilmu di atas, yang paling menarik buat saya adalah dengan bantuan penjelasan interdisiplin sekalipun --terutama evolutionary biology dan game theory--; soal moral (atau kenapa orang berbuat baik untuk orang lain) ternyata tidak terlalu jauh dari pertimbangan biaya-manfaat.

Bagaimana ceritanya? Pinker, mengutip biolog Robert Trivers, menyatakan bahwa dalam seleksi alam, strategi paling maksimal (tit-for-tat game, bagi yang familiar dengan game theory) bagi manusia adalah berbuat baik pada pihak lain (menjadi moralis). Dalam setting interaksi tersebut, si pelaku kebaikan tentu tidak mau dibalas dengan kejahatan, sehingga lebih memilih partner sesama pelaku kebaikan. Karena ada potensi keuntungan (gain) dalam interaksi resiprositas, maka orang berkompetisi untuk masuk dalam interaksi tersebut, alias menjadi baik.

Dalam jangka pendek, orang bisa saja pura-pura baik, tetapi dalam jangka panjang (repetitive game), strategi yang paling efektif, ya benar-benar berbuat baik.

Ini soal maksimisasi dan analisa biaya manfaat, bukan?

Di bagian lain, ketika mempertanyakan apakah soal moral ini cuma sesuatu yang semu dan sifatnya subjektif, Pinker menggunakan pendekatan filsafat Plato: ada suatu realitas abstrak (Plato realm) yang bernama kebenaran moral, seperti hal nya kebenaran matematika, yang harus digali. Manusia terlahir dilengkapi konsep mentah moral, --seperti halnya angka atau bilangan--, yang bila dilakukan operasi tertentu (reasoning), --misalnya operasi matematika--, akan menghasilkan kebenaran (truths) yang sifatnya objektif.

Soalnya kemudian bagaimana caranya kemudian manusia sampai pada kebenaran moral yang objektif tersebut --alias ada sesuatu yang baik dan buruk yang ditentukan secara objektif? Operasi atau reasoning seperti apa yang dilakukan?

Pinker, lagi-lagi, menggunakan logika game theory di atas. Dalam kehidupan, yang sebagian besar bukan zero sum game, berbuat baik untuk orang lain adalah strategi yang paling optiman. Inilah reasoning --sesuatu yang identik dengan operasi matematika dalam kasus konsep bilangan-- yang membawa kita pada realitas objektif moral

Oh ya, logika game theory tersebut di atas berangkat dari premis bahwa manusia mengoptimalkan utilitasnya dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian berbuat baik.

Demikian.

** Akhmad Rizal Shidiq adalah dosen FEUI, peneliti LPEM, dan anggota Cafe Salemba. Rizal menulis dari George Mason University.

Ketika insentif tidak cukup -- Ari A. Perdana

2008-01-11T22:34:00.000+07:00

Seperti halnya MCB, saya sangat menikmati serial diskusi tentang faktor non-ekonomi di blog ini. Saya, dan tentunya juga rekan-rekan ekonom di sini, belajar banyak dari perspektif yang ditawarkan melalui komentar rekan-rekan.

Dari berbagai tanggapan, satu isu menarik dilontarkan oleh Tirta. Ia bertanya, dalam kasus apa pendekatan insentif tidak cocok, atau kurang powerful, sebagai pisau analisis? Reaksi spontan saya dan Aco adalah "tidak ada." Dalam pemikiran saya, pertanyaan yang lebih relevan adalah insentif macam apa, tapi semua hal terkait dengan pilihan dan keputusan individu (atau agent) tetap bisa dijelaskan dalam kerangka insentif.

Harus saya akui, tanggapan-tanggapan lanjutan dari Tirta dan juga Roby membuat saya (setidaknya saya, tidak tahu bagaimana dengan Aco) terus berpikir ulang. Dalam komentar lanjutan, saya sempat mengatakan bahwa pendekatan insentif tidak cocok untuk kasus agent yang mengambil keputusan secara random -- artinya, tidak ada motivasi atau 'fungsi utility' yang mendasari keputusan yang diambil. Ada dua kondisi lain yang saya rasa tidak bisa didekati lewat kerangka insentif, meski tidak sekuat kondisi yang saya ajukan pertama kali:

Kondisi dimana agent tidak memiliki kendala yang mengikat, baik itu kendala biaya, waktu, spasial dan apapun yang menjadi kendala. Saya tidak bisa memikirkan contoh yang realistis untuk kondisi ini, selain tokoh Q dalam serial Star Trek: The Next Generations.
Kondisi dimana agent tidak memiliki kehendak bebas. Dalam kondisi ini, agent tidak memiliki fungsi utility pribadi, melainkan bergerak atas dasar utility atau motivasi yang murni eksternal. Contohnya adalah komunitas Borg dalam, lagi-lagi, serial Star Trek.

Yang menarik adalah beberapa kasus yang terletak dalam wilayah abu-abu. Maksudnya, kasus dimana kita tidak bisa menyimpulkan apakah pendekatan insentif bisa/cocok menjelaskan perilaku agent. Atau, kalaupun bisa, pendekatan insentif hanya mampu menjelaskan sebagian (kecil). Contohnya adalah ilustrasi yang diajukan Tirta tentang seorang anak yang memutuskan membaca buku karena melihat kembarannya membaca buku.

Seperti halnya Aco, saya setuju bahwa teori ekonomi -- dalam hal ini pendekatan insentif -- tidak bisa menjelaskan hal itu. Mungkin saja perilaku si anak murni copycat kembarannya, dan ini membutuhkan teori psikologi atau neuroscience untuk menjelaskannya. Tapi bukan berarti pendekatan insentif jadi tidak punya tempat. Mungkin saja si anak punya motivasi, misalnya keinginan untuk menjadi mirip, dan berlaku mirip, dengan kembarannya.

Kalau penjelasan ini terdengar lemah, mungkin kita bisa membandingkan dengan fenomena tawuran. Kita banyak mendengar cerita tentang pelaku tawuran yang kalau tidak bersama rekan-rekannya adalah seorang pendiam dan berperilaku baik. Begitu ia ada bersama rekan-rekannya, ia menjaid beringas. Ini sedikit banyak terkait dengan apa yang dilontarkan Roby soal diskrepansi antara perilaku individu dan agregat/sosial. Banyak penelitian psikologi dan sosiologi yang coba menjelaskan fenomena ini, setahu saya. Dan salah satu penjelasannya adalah adanya motivasi untuk tampil, diakui, atau mirip dengan yang lain. Dengan kata lain, ada insentif bagi si agent untuk tidak menjadi dirinya sehari-hari.

Mengapa orang ikut pemilu?

Kasus lain yang sudah cukup banyak menjadi objek studi adalah perilaku individu dalam pemilihan umum. Ada dua pertanyaan: a) mengapa seseorang memutuskan untuk memilih di hari pemilihan, dan b) mengapa ia menjatuhkan pilihan pada partai/kandidat tertentu?

Dalam kerangka insentif, atau sering disebut juga dengan model 'pilihan rasional,' jawaban untuk (a) adalah cost si individu untuk datang ke tempat pemilihan lebih kecil dari benefitnya. Pertanyaannya, apakah benefit dari ikut pemilu? Secara sederhana, jawabannya adalah memastikan bahwa kandidat yang didukung menang. Di sini timbul paradoks. Dalam pemilu yang diikuti oleh jutaan orang, maka suara satu individu menjadi tidak penting. Apakah si individu memutuskan ikut pemilu atau tidak, ia tidak punya kontrol atas benefit potensial yang akan ia terima. Kecuali kalau memang ada mekanisme koordinasi dimana ia bisa memastikan bahwa orang-orang lain yang akan memilih kandidat sama juga akan memilih (alasan lain adalah adanya penggalangan pemilih atau politik uang).

Bagaimana menjelaskan paradoks ini? Satu kemungkinan adalah si individu menganggap bahwa ada peluang sebesar x persen bahwa suaranya akan mempengaruhi hasil akhir. Ia akan memutuskan untuk datang ke tempat pemilihan hanya jika ia percaya bahwa x lebih besar dari nilai tertentu.

Kemungkinan lain adalah keputusan untuk memilih bukan didasarkan semata-mata atas cost vs. benefit dari pergi ke tempat pemilihan, melainkan sebagai bentuk ekspresi tertentu. Entah sebagai dukungan atau penolakan terhadap sebuah ideologi, isu yang diusung, platform atau figur partai atau kandidat yang bersangkutan. Artinya, bentuk utility si individu adalah 'menunjukkan ekspresi' itu sendiri.

Tapi seberapa jauh kita bisa mengatakan bahwa insentif atau kalkulasi cost-benefit tidak menjelaskan keputusan untuk memilih? Untuk itu, kita perlu menjawab pertanyaan (b). Kalau memang faktor cost-benefit tidak berperan dalam menjelaskan orang datang memilih, maka yang akan memilih di hari pemilihan (selain yang dibayar) adalah mereka yang i) benar-benar memutuskan secara random, atau ii) memilih karena kedekatan identitas dengan partai/kandidat.

Dari berbagai studi mengenai perilaku pemilih, (i) bisa kita tolak karena ada pola yang sistematis antara latar belakang pemilih dengan pilihannya. Spesifik untuk kasus Indonesia, Saiful Mujani, lewat beberapa studi empirisnya, menunjukkan bahwa (ii) masih menjadi alasan bagaimana seseorang menjatuhkan pilihan. Ini berlaku untuk 'massa tradisional,' misalnya yang memilih PDIP, PAN atau PKB karena keluarganya dari dulu memilih PNI. Muhammadiyyah atau NU. Tapi, menurut Saiful, hipotesis bahwa pemilih memutuskan berdasarkan kalkulasi rasional juga tidak bisa ditolak. Salah satunya, seperti ia tunjukkan di studi ini, adalah tidak signifikannya identitas agama, dan pentingnya variabel kepemimpinan, dalam menjelaskan pilihan. Lanjut Saiful, ada kecenderungan bahwa pemilih menggunakan pemilu sebagai mekanisme reward dan punishment, yang menunjukkan bahwa pemilih Indonesia memang punya ekspektasi terhadap hasil pemilihan, dan bukan semata-mata didorong atas faktor-faktor psikologis atau kedekatan identitas.

Kesimpulannya? Sebenarnya, saya tidak sedang berusaha menyimpulkan apapun. Saya hanya ingin, sekali lagi, menunjukkan beberapa kasus dimana pendekatan insentif dan lainnya selalu bisa saling melengkapi.

** Ari A. Perdana adalah dosen FEUI, peneliti CSIS, dan anggota Cafe Salemba.

Selamat jalan, Pak Sadli -- AAP

2008-01-09T15:58:00.000+07:00

Ironi memang seringkali tidak terduga. Walaupun kami sadar akan kesehatan Pak Sadli yang cukup naik-turun beberapa bulan belakangan, berita kepergian beliau tetap mengagetkan. Dosen FEUI Kahlil Rowter bertanya di milis pengajar kemarin apakah ada yang dapat memberikan update terakhir kabar kesehatan Pak Sadli. Pertanyaan itu berjawab duka. Pak Sadli telah pergi untuk selamanya tadi malam, 8 Januari 2008 di usianya yang ke-85.

18 Agustus 2007, Pak Thee Kian Wie mengirim email kepada saya dan beberapa kawan, mengatakan bahwa kondisi Pak Sadli yang memang sudah sakit beberapa waktu, memburuk. "I regret to say that Pak Sadli looked bad, his eyes were wide open, but he did not recognize me and could not talk. His breathing was helped with an oxygen tent. I felt bad and helpless seeing him", demikian email Pak Thee. Kami semua sedih dan mendoakan Pak Sadli.

Harapan itu bersambut. Tanggal 5 September kembali Pak Thee mengirim email. Rupanya kondisi Pak Sadli sudah membaik dan karenanya sudah dirawat di rumah. Dalam bahasa gado-gado Chris Manning, "That is marvellous, meskipun not ideal, of course...".

Dalam suasana lebaran, saya menghubungi Pak Thee dan bertanya apakah Pak Sadli bisa ditengok. Pak Thee menjawab, mungkin sebaiknya tidak dulu, mengingat Pak Sadli membutuhkan banyak sekali istirahat. Dan saya menunggu.

Maka ketika email Pak Kahlil muncul di milis, saya segera mem-forward ke Pak Thee. Dan ironi itu pun datang. Pagi tadi M. Ikhsan menelpon saya dengan kabar duka itu, hampir bersamaan dengan SMS dari Adi Z. Afiff. Inna lillaahi wa inna ilaihi raji'un. Saya segera menelpon Pak Thee dan Pak Thee pun kaget. Jam 10 saya bersama Pak dan Ibu Thee tiba di rumah duka. Kepada Ibu Sadli saya sampaikan rasa duka dan simpati segenap staf dan karyawan LPEM, lembaga yang pernah dipimpin oleh Pak Sadli.

Saya memang tidak banyak berinteraksi langsung dengan Pak Sadli. Tapi saya adalah pengagum beliau. Tulisan-tulisannya yang tajam dan jernih selalu saya ikuti. Produksi kolomnya yang sangat produktif selalu di-forward ke milis FEUI. Dan kami belajar banyak dari situ. Pak Sadli memang akrab dengan teknologi. Walaupun suatu hari beliau mengeluh kepada saya, betapa banyaknya spam yang ia peroleh di inbox-nya. Itu di suatu pagi ketika Pak Sadli main-main ke LPEM sembari mengantarkan buku kumpulan tulisannya yang baru tentang pemerintahan SBY-JK. Sekaligus Pak Sadli memberitahu saya bahwa "ada typo dalam tulisan kamu (dan M. Chatib Basri) tuh di BIES (jurnal tentang Indonesia, dari Australian National University)". Pak Sadli memang teliti sekali.

Saya menjadi tahu lebih banyak tentang Pak Sadli ketika saya, Thee Kian Wie, dan Chris Manning menjadi convenor untuk acara The Sadli Lecture, sebuah acara seminar akademik yang disponsori oleh Australian National University dan FEUI untuk menghormati Pak Sadli. Acara itu berlangsung di Jakarta tanggal 24 April 2007. Di malam sebelum acara berlangsung, kami masih sempat makan malam dengan Pak Sadli di Kemang. Makan yang akrab itu dihadiri juga oleh Chatib Basri, Prema-chandra Athukorala, Howard Dick, dan Peter McCawley. Rencananya, besok dalam acara Lecture, Pak Sadli akan memberikan beberapa patah kata, sebelum kuliah umum dari Athukorala. Namun ternyata, keesokannya Pak Sadli sakit lagi. Jadilah acara The Sadli Lecture tanpa Pak Sadli. Ibu Mari Pangestu, ketika memberikan sambutan, menceritakan beberapa pengalaman menariknya bersama Pak Sadli. Sayang Pak Sadli tidak hadir.

Sejak itu saya masih menunggu. Beberapa kali kesehatan Pak Sadli membaik, namun juga beberapa kali memburuk lagi. Lebaran berlalu. Dalam acara ulang tahun LPEM November lalu, beberapa mantan kepala LPEM hadir: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, S.B. Joedono, Rustam Didong, Arsjad Anwar, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Faisal Basri. Kami pun "menunggu" Pak Sadli.

Dan ketika ketemu pagi tadi, Pak Sadli adalah jenazah. Selamat jalan, Bapak.

Update

Catatan Ari A. Perdana (Cafe Salemba)
Catatan Arya Gaduh (Indonesia|Economics)
Catatan Akhmad Rizal Shidiq (Cafe Salemba)
Catatan Rizal Mallarangeng (Kompas)
Catatan Mari Pangestu (The Jakarta Post)
Catatan M. Chatib Basri (Majalah Tempo)

Mengapa jumlah kunjungan ke blog ini naik ? (lanjutan faktor non-ekonomi)-MCB

2008-01-05T13:01:00.000+07:00

Ketika kita menempatkan eksplorasi menjadi sesuatu hal yang sama pentingnya --bahkan kadang lebih penting-- dibanding konklusi, maka diskusi menjadi sesuatu yang amat memikat dan memperkaya kita semua. Diskusi blog ini dalam seminggu terakhir praktis didominasi oleh perdebatan mengenai faktor non-ekonomi baik oleh posting dari AAP, Ari A. Perdana , ARS, dan saya, yang kemudian ditanggapi oleh banyak rekan-rekan seperti Sonny, Dendi, Roby, Tirta, Anymatters, Go-clean-corporate dsb (maaf kalau ada yang tertinggal). Dan diskusi serta kritik yang muncul saya kira sangat memperkaya --paling tidak pemahaman saya. Disana saya belajar banyak. Dan satu hal yang penting: saya semakin optimis akan begitu banyak kualitas-kualitas yang baik untuk sebuah diskusi yang substantif. Terima kasih

Dalam tulisan ini saya ingin menggunakan studi kasus perdebatan faktor-non ekonomi sebagai bahan diskusi kita mengenai soal benefit-cost analysis. Saya minta maaf terlebih dahulu kepada rekan-rekan semua jika ada yang merasa menjadi sample penelitian tanpa minta izin terlebih dahulu.

Data dari Stat-counter menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan ke blog ini meningkat tajam pada minggu pertama Januari 2008 dibanding minggu sebelumnya (lihat grafik). Stat-counter tentu punya berbagai kelemahan dalam mencatat statistik yang ada (silakan lihat kualifikasi yang dibuat oleh stat-counter sendiri, namun secara umum ia punya kemampuan untuk memberikan profil suatu blog. Saya sendiri seorang pemula dalam dunia blog. Guna stat-counter ini diberikan oleh Aco kepada saya). Statistik menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan relatif rendah ketika blog ini "istirahat" karena AAP dan saya "menjadi tawanan pekerjaan kita". Namun sejak blog ini kembali aktif, maka frekuensi meningkat dan semakin meningkat tajam sejak 1 Januari 2008.

Dari data ini pertanyaan penelitiannya adalah: mengapa kunjungan ke blog ini (berdasarkan jumlah hit) meningkat tajam selama minggu terakhir? Atau faktor apa yang mempengaruhi peningkatan kunjungan ke blog ini? Apakah ini pengaruh tahun baru? Apakah ini pola ini random? Posting ini tentu bukan penelitian yang sangat serius, ia hanya mencoba merekam dan melihat sebuah pola.

Kita dapat menggunakan model demand for leisure untuk menjelaskan ini. Saya tidak akan masuk pada penjelasan formal dan teknis (mereka yang tertarik dapat membuat model formal matematika nya). Anggaplah mengunjungi blog ini adalah leisure. Misalnya, pengunjung blog harus memilih berapa banyak waktu yang digunakan untuk bekerja (disini membaca blog dikategorikan bukan bekerja tetapi kesenangan) dan berapa banyak waktu membaca blog. Harga dari per jam membaca blog adalah pendapatan yang harus dikorbankan karena tidak bekerja. Karena itu harga dari membaca blog adalah upah perjam. Dalam prinpsi optimisasi anda akan mendapatkan titik optimal pada saat marginal utility membaca blog dari tambahan jam berikutnya tidak lagi lebih besar dibanding upah per jam. Ketika anda menganggap bahwa tambahan utility dari membaca blog ini masih lebih besar dibanding upah per jam, maka anda akan mengkonsumsi membaca blog ini. Dari sisi ini kita bisa menduga bahwa permintaan mengunjungi blog ini meningkat karena tambahan dari kepuasan mengunjunginya masih relatif besar dibandingkan dengan pengorbanan yang anda lakukan (saya sama sekali tak bermaksud mengklaim blog ini baik).

Penjelasan ini sebenarnya refleksi dari cost and benefit analysis. Karena itu motivasi membaca blog ini mungkin bisa dijelaskan dengan besarnya manfaat yang lebih besar dibanding biayanya. Jika misalnya rekan-rekan yang memberikan komentar terhadap posting faktor non-ekonomi merasa tidak ada gunanya melakukan posting dan lebih baik mengerjakan pekerjaannya atau menyelesaikan disertasinya, maka mereka tidak akan memilih mengunjungi blog ini. Motivasinya tentu saja bisa bermacam-macam seperti ingin mematahkan argumen neo-classic, ingin memberikan kontribusi approach baru, ingin menimbulkan noise. Walau motivasinya bisa berbeda, pengunjung blog ini akan mengunjungi blog selama manfaat atau kepuasan yang ia rasakan lebih besar dari pengorbanan yang harus ia berikan. Apakah ada kemungkinan motif lain mengunjungi blog ini diluar analisis diatas? Jawabannya: ada. Yaitu jika keputusan mengunjungi blog ini hanyalah sekedar random atau sekedar kebiasaan saja.

Untuk menguji ini maka kita coba lihat data statistik dari Stat-Counter. Hasilnya menarik! Statistik minggu pertama Januari menunjukkan bahwa 80% dari posting-posting yang dikunjungi adalah posting Faktor non-ekonomi (MCB, ARS, Ari A Perdana dan AAP). Hal ini juga tercermin dari tingginya komentar dalam topik ini. Selain itu jika kita lihat dari referring link nya, hampir 80% langsung masuk ke blog ini tanpa melalui google atau link dari web-site atau blog lain. Artinya, ada kemungkinan pengunjung memang secara khusus masuk ke blog ini. Yang tak kalah menariknya juga, 71% dari pengunjung menggunakan waktu lebih dari 5 menit sampai lebih dari 1 jam di blog ini. Dari kelompok ini porsi yang terbesar adalah yang lebih dari 1 jam. Statistik ini menolak bahwa motif mengunjungi blog ini hanyalah sekedar random saja. Jika random, maka pengunjung mungkin tidak akan menggunakan waktunya sedemikian panjang di blog ini. Mungkin jika random, ia masuk dan dan kemudian meninggalkan blog ini segera. Motif sekedar kebiasaan juga tidak konsisten dengan statistiknya. Jika memang mengunjungi blog ini sekedar kebiasaan saja, maka frekuensi kunjungan akan praktis konstan. Namun data menunjukkan ada perubahan dari pola kunjungan dalam seminggu terakhir, dimana posting yang dicari adalah faktor non-ekonomi.

Jika kita menggunakan analisis regresi untuk menguji data statsitik ini dimana jumlah kunjungan (yang mencerminkan permintaan aktual blog ini) adalah dependent variable sedangkan dummy posting faktor non-ekonomi sebagai independent variable, saya duga dummy posting faktor non-ekonomi akan signifikan mempengaruhi permintaan terhadap blog ini.

Disini kita bisa melihat kemungkinan pendekatan ekonomi dalam menjelaskan motif anda mengunjungi blog ini. Apakah pasti benar? Apakah ini bukan sekedar analisa post factum? Bisa saja. Bagaimana cara mengujinya? Saya teringat risalah Milton Friedman yang berjudul The Methodology of Positive Economics. Milton Friedman menulis bahwa model ekonomi hanya dapat diterima, jika ia konsisten dengan fakta atau bukti empiris. Lebih jauh ia berargumentasi: teori atau model tidak bisa disimpulkan benar hanya karena model itu konsisten dengan bukti empiris, namun teori atau model dapat dikatakan salah jika ia tidak konsisten dengan bukti empirisnya. Artinya penjelasan model optimisasi mungkin saja hanya sekedar spurious atau penjelasan cost-benefit belum tentu benar, ia hanya kebetulan konsisten dengan data empiris. Kita tak bisa menyimpulkan. Namun saya bisa mengatakan tidak ada bukti empiris yang mendukung bahwa mayoritas kunjungan ke blog ini sekedar random atau sekedar kebiasaan. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa analisa cost benefit belum tentu benar, tetapi argumen bahwa kunjungan ke blog ini sekedar random atau sekedar kebiasaan tak punya basis empiris.

Ini jelas bukan sebuah penelitian ilmiah. Ini hanyalah sebuah upaya memanfaatkan data dan mencoba menguji hipotesa apakah analysis cost-benefit konsisten dengan fenomena meningkatnya pengunjung blog secara tajam. Bagaimana predictive powernya? Kita harus lihat, namun mungkin kita bisa membangun hipotesa bahwa tema-tema seperti ini akan membuat permintaan terhadap blog meningkat. Tentu ini harus dibuktikan. Yang menarik adalah ketika saya menyatakan hal ini, bisa saja setelah ini pungunjung blog menjadi turun karena mungkin ingin membuktikan bahwa prediksi ini salah. Bisa saja terjadi demikian. Kalau toh begitu, ini sebenarnya adalah bentuk ekspresi lain dari komentar atau reaksi terhadap blog ini, yang tetap bisa dijelaskan dalam kerangka pilihan diatas. Disini, saya kira penggunaan game theory akan sangat menarik. Selamat berdiskusi

P.S: Minggu depan saya akan berada di US untuk urusan pekerjaan, jadi mungkin tidak bisa terlalu rutin melihat blog ini. Namun saya akan coba untuk tetap mengunjungi blog ini dan memberikan komentar semampu saya, jika memang waktunya memungkinkan. Selamat berdiskusi

Catatan: Keterangan Grafik 1 (dari StatCounter):

Returning Visitors - Based purely on a cookie, if this person is returning to your website for another visit an hour or more later

First Time Visitors - Based purely on a cookie, if this person has no cookie then this is considered their first time at your website.

Unique Visitor - Based purely on a cookie, this is the total of the returning visitors and first time visitors - all your visitors.

Page Load - The number of times your page has been visited.

Faktor non-ekonomi (menambahi MCB, ARS, AP) - AAP

2008-01-02T16:46:00.000+07:00

Membaca diskusi tentang faktor non-ekonomi (MCB, ARS, dan AP), saya teringat kepada sebuah landasan berpikir yang pernah saya gunakan untuk sebuah paper. Saya coba tampilkan di sini (klik gambar di sebelah untuk memperbesar).

Salah satu alat analisis ekonometrik yang lebih fleksibel dalam memperlakukan keputusan agen ekonomi adalah choice modeling. Dalam perkembangannya sekarang alat ini mengintegrasikan teori pilihan dasar dari ilmu ekonomi dan teori perilaku dari ilmu psikologi. Implikasi praktisnya di lapangan adalah dimungkinkannya data-data survei yang bersifat atitudinal dan persepsi ke dalam model. (Catatan: ekonom cenderung lebih percaya data historis berdasarkan observasi ketimbang data subjektif berdasarkan survei. Namun ada saat-saat di mana data historis objektif tidak ada sama sekali. Hal ini jamak terjadi dalam sub-bidang ekonomi lingkungan, ekonomi kesehatan, dan lain-lain). Kedua sumber informasi ini membentuk apa yang disebut oleh D. McFadden sebagai data psikometrik. Gambar di atas adalah proses keputusan konsumen yang diadopsi dari paper McFadden di Marketing Science tahun 1986. Kotak-kotak yang putih dalam gambar menunjukkan faktor-faktor yang dapat diamati (baik historis maupun melalui eksperimen), sedangkan kotak-kotak berbayang adalah apa yang disebut variabel laten. Kerangka berpikir ini memungkinkan kita untuk mengakomodasi heterogenitas konsumen yang ikut berpengaruh dalam perilaku pilihan mereka, selain faktor-faktor ekonomi semata. Operasi modelnya biasanya dilakukan dengan apa yang dikenal sebagai latent segmentation modeling. Di sini, faktor-faktor "lain" (termasuk "faktor non-ekonomi" jika risetnya adalah ekonomi) di-"perbolehkan" untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan agen-agen yang diamati.

Teknik ini sudah biasa dipakai di sosiologi (a.l. Eid, Langeheine, dan Diener, 2003; Yamaguchi, 2000), studi opini publik (McCutcheon dan Nawojcyzk, 1995), dan relatif baru di dalam aplikasi ekonomi (ekonomi kesehatan: Thacher, Morey, dan Craighead, 2005; ekonomi lingkungan: Boxall dan Adamowicz, 2002). Saya sendiri menggunakannya untuk mengestimasi manfaat ekonomi dari pembersihan lingkungan di sebuah pelabuhan terkontaminasi di Chicago, AS (Patunru, Braden, dan Chattopadhyay, 2007). Dalam paper tersebut, saya "meminjam" peralatan yang dibangun para ilmuwan dari psikologi, sosiologi, dan matematika. Dan memang mereka sangat membantu memperkaya analisis biaya-manfaat. Pada akhirnya, rekomedasi kebijakan (jika ada) adalah hal memperbandingkan manfaat dan biaya.

Faktor non-ekonomi (menanggapi MCB dan ARS) - Ari A. Perdana

2008-01-02T16:34:00.000+07:00

Dede (MCB) dan Rizal (ARS) membahas sebuah isu yang cukup klasik: bagaimana harusnya 'faktor non-ekonomi' diperlakukan dalam analisis ekonomi? Ada dua pesan penting dari mereka. Pertama, jangan terburu-buru mengakhiri sebuah analisis dengan membuang hal-hal yang belum bisa dibahas ke dalam keranjang 'faktor non-ekonomi.' Kedua, kembalilah ke analisis tentang pilihan, juga demand dan supply. Maka apa yang disebut sebagai 'faktor non-ekonomi' itu tetap masih bisa dijelaskan dalam kerangka analisis ekonomi.

Di posting ini, saya akan memberikan catatan tambahan bagi kedua posting terdahulu. Ada sejumlah studi yang saya kira relevan untuk disebutkan sebagai contoh bagaimana 'faktor non-ekonomi' menjadi fokus pembahasan dalam sebuah studi ekonomi. Studi-studi itu juga menunjukkan, 'faktor non-ekonomi' bukan hanya sebatas membantu menjelaskan menjelaskan preferensi atau pilihan produksi, seperti dikatakan ARS. Ada dua kerangka berpikir lain yang akan saya tuliskan di sini.

Faktor non-ekonomi sebagai penjelasan atas preferensi individu/masyarakat

ARS menulis bagaimana Becker mendapat Nobel sekaligus dibenci oleh akademisi dari disiplin lain atas karya-karyanya yang memasukkan aspek politik, sosiologi, krimonologi atau antropologi dalam analisis ekonomi. Sebenarnya, Becker cukup rendah hati dengan mengatakan "ilmu sosial lain punya banyak pertanyaan menarik, ekonomi punya metodologi yang solid untuk menganalisisnya."

Kebanyakan artikel Becker berupa model atau penjelasan teoretis. Tapi banyak juga studi-studi ekonomi empiris yang memasukkan 'faktor-faktor non-ekonomi' untuk menjelaskan berbagai fenomena ekonomi. Contohnya adalah sejumlah studi mengenai household decision making. Duncan Thomas menulis sejumlah paper mengenai hal ini, termasuk beberapa tentang Indonesia. Fumio Hayashi (1995) pernah melihat apakah pola kekeluargaan di Jepang dan banyak negara Asia, dimana orang tua lanjut usia tinggal bersama anak mereka yang sudah dewasa, ada kaitannya dengan pola konsumsi. Contoh lain adalah studi Andrew Foster dan Mark Rozensweig (1996) yang menunjukkan bahwa pola perkawinan patrilocal exogamy di beberapa daerah di India ada kaitannya dengan manajamen risiko.

Analisis soal preferensi dan ketimpangan gender juga sebuah topik yang menjadi persimpangan antara ekonomi dan sosiologi atau antropologi. Pertanyaan utamanya adalah mengapa di banyak negara berkembang perempuan berada dalam posisi marginal dibandingkan laki-laki. Apakah ini adalah sesuatu yang alami, atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap perempuan? Dan kalau memang ada perbedaan perlakuan terhadap perempuan, apakah itu bisa dirunut hingga ke aspek preferensi: bahwa masyarakat memang lebih suka punya anak laki-laki dibanding perempuan? Beberapa memperkuat dugaan bahwa memang sejumlah masyarakat punya preferensi tertentu terhadap anak laki-laki. Ini berdampak pada perbedaan alokasi sumber daya rumah tangga terhadap anak laki-laki dan perempuan, dan ujungnya adalah perbedaan endowment yang dimiliki kedua gender (Monica DasGupta 1997, Lena Edlund 1999, serta sebuah paper Robert Jensen yang masih dalam proses tentang kaitan antara preferensi gender, perilaku fertilitas dan alokasi sumber daya rumah tangga di India).

Tahun 1990, Amartya Sen pernah menulis sebuah paper tentang 'perempuan-perempuan yang hilang' (the missing women). Pertanyaan penting dalam paper itu adalah mengapa di banyak negara berkembang tingkat mortalitas lebih tinggi di kalangan perempuan. Menurut Sen, hal ini lebih banyak disebabkan oleh faktor sosial alias preferensi terhadap perempuan ketimbang faktor alamiah. Paper Sen ini disusul oleh sejumlah studi lain yang terkait. Salah satunya, Emily Oster menunjukkan bahwa hampir separuh dari perempuan yang hilang versi Sen bisa dijelaskan secara medis: Hepatitis B. Sekedar catatan, paper Oster juga sempat mengalami kritik dan penolakan oleh kalangan ahli kesehatan dan kedokteran yang tidak menganggap serius pendekatan ekonometrik dalam menganalisis penyakit menular (informasi dari rekan Firman Witoelar).

Faktor non-ekonomi sebagai kendala yang mengikat

Ekonom biasanya berpikir dalam kerangka 'maksimisasi sesuatu dengan kendala tertentu.' Jika kita menganggap bahwa proses pembangunan adalah upaya memaksimalkan sebuah variabel hasil (pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dll). Dalam mencapai tujuan itu, seringkali kita terbentur pada kendala. Faktor non-ekonomi bisa -- seringkali -- menjadi kendala yang mengikat (binding constrain) atas proses pembangunan, baik secara umum atau pada intervensi-intervensi spesifik.

Satu contoh anekdotal yang cukup klasik adalah penolakan kelompok agama terhadap program Keluarga Berencana (terlepas dari apakah kita menganggap program Keluarga Berencana adalah sesuatu yang perlu), upaya pencegahan HIV/AIDS dan penyakit hubungan seksual lainnya, atau diadopsinya sebuah teknologi baru. Sejumlah inisiatif kredit mikro tidak berjalan efektif karena tidak mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat penerima (menganggap jika sebuah inisiatif berhasil di satu tempat akan berhasil juga di tempat lain). Bantuan bagi masyarakat terbelakang sering tidak mencapai sasaran karena menempatkan kepala keluarga (laki-laki) sebagai penerima, sementara perempuan lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan spesifik terkait kesejahteraan anggota keluarga.

MCB secara spesifik menulis tentang korupsi dan latar belakang budaya. MCB benar -- soal budaya memang tidak bisa menjelaskan mengapa ada korupsi, atau mengapa korupsi di satu tempat lebih tinggi dari yang lain. Tapi ia tidak sedang berbicara dalam konteks budaya sebagai kendala yang mengikat dalam pemberantasan korupsi. Mungkin memang benar, pemberantasan korupsi di Korea dan Jepang bisa lebih efektif karena latar belakang budaya di sana membuat pelaku korupsi lebih memilih untuk dihukum dibandingkan 'malu.' Dan itu yang mungkin tidak ada dalam konteks Indonesia.

Satu catatan, meski benar budaya adalah kendala mengikat, pada akhirnya solusi yang ditawarkan oleh ekonomi (lewat mekanisme insentif, hukuman, hadiah atau semacamnya) tetap menjadi sebuah pilihan terbaik. Namun pemahaman lebih baik mengenai apa yang menjadi kendala spesifik untuk satu negara dan satu kasus membantu kita menemukan solusi yang paling efektif dari sejumlah alternatif yang ada.

Faktor non-ekonomi sebagai variabel eksogen bagi perbedaan kinerja ekonomi

Bergeser dari analisis mikro (individu) ke makro (antarnegara). Pertanyaan yang sering terlontar adalah: mengapa ada negara kaya dan negara miskin? Menurut teori pertumbuhan standar seperti Solow dan berbagai variasinya, kemungkinan penyebabnya adalah perbedaan dalam akumulasi modal fisik, tingkat pendidikan, pertumbuhan penduduk, keterbukaan ekonomi, dan dalam jangka panjang teknologi. Kelemahan terbesar dari teori pertumbuhan standar adalah variabel-variabel yang dianggap mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah endogen. Apakah sebuah negara menjadi kaya karena perdagangan, investasi dan pendidikan, atau sebaliknya? Bahkan teknologi pun tidak sepenuhnya eksogen.

Belakangan, banyak ekonom mencari jawaban lewat pendekatan sejarah. Adakah hal-hal di luar variabel ekonomi yang menjelaskan perbedaan kinerja ekonomi tiap negara ratusan, bahkan ribuan, tahun lalu? Saya pernah menulis sebuah posting mengenai hal ini di blog Ruang 413. Saya akan mengulangi sedikit di sini.

Menurut Jared Diamond dalam Guns, Germs and Steel, jawabannya adalah geografi (catatan: saya pernah menyinggung bagaimana Diamond secara eksplisit menunjukkan bahwa nenek moyang kita juga seorang ekonom). Jeffrey Sachs juga menunjuk geografi untuk menjelaskan mengapa Afrika begitu terbelakang, meski saya tidak terlalu sepakat pada solusinya yang ia tulis dalam bukunya. Tapi Menurut David Landes dalam The Wealth and Poverty of Nations, penjelasannya adalah budaya. Spesifiknya, menurut Landes, adalah budaya yang mendukung sekularisasi dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Itu yang menjelaskan mengapa sejarah ekonomi modern ditulis oleh Eropa, bukannya Cina atau dunia Islam. Terkait soal budaya, Glaeser dan kawan-kawan mengatakan bahwa tingkat fraksionalisasi bahasa, budaya dan agama suatu negara menjelaskan mengapa ada negara yang berhasil maju sementara yang lain mengalami hambatan.

Menurut pandangan lain, perbedaan kinerja ekonomi tidak bisa lepas dari perbedaan kualitas institusi antarnegara. Kalau kita ingat, Milton Friedman selalu mengangkat pentingnya property rights dalam mekanisme pasar. Institusi suatu negara menentukan bagaimana property rights didefinisikan, dibuktikan, dilindungi dan ditegakkan. Argumen institusi dikemukanan oleh, antara lain, Douglass North dalam bukunya tahun 1990. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjelaskan kualitas institusi sebuah negara? Interaksi antara kondisi geografi dan strategi kolonialisme menyebabkan perbedaan dalam kualitas institusi tiap negara, demikian tulis Acemoglu, Johnson dan Robinson dalam paper mereka tahun 2001. Sebelumnya La Porta, Lopez, Schleifer dan Vishny (1998) juga menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum yang dianut sebuah negara akan berpengaruh pada perlindungan hak kepemilikan.

Moga-moga ini bisa menunjukkan betapa dinamisnya ilmu ekonomi dan bagaimana ekonom punya ketertarikan dan antusiasme dalam melihat variabel-variabel non-ekonomi.

** Ari A. Perdana adalah dosen FEUI, peneliti CSIS, dan anggota Cafe Salemba.

Faktor non-ekonomi (menanggapi MCB) - Akhmad Rizal Shidiq

2008-01-01T06:50:00.000+07:00

Catatan pendek ini tanggapan dari tulisan menarik MCB dengan judul Faktor Non Ekonomi. MCB menolak ketergesa-gesaan untuk menggunakan istilah faktor non-ekonomi, --misalnya faktor budaya--, dalam analisa, -- misalnya korupsi--, yang sebenarnya masih bisa menggunakan alat ukur standar biaya-manfaat.

Saya jadi ingat tulisan lama dari Gary Becker dari Chicago tahun 1974, The Economic Approach to Human Behavior , yang kemudian bersama dengan The Methodology of Positive Economics dari Milton Friedman menjadi semacam manifesto atau proklamasi dari apa yang sering disebut, dengan sinis, imperialisme ilmu ekonomi terhadap ilmu-ilmu sosial lainnya.

Becker menulis bahwa yang disebut pendekatan ala ilmu ekonomi itu terdiri dari tiga hal: Pertama, asumsi perilaku maksimisasi dari agen ekonomi. Kedua, adanya pasar yang dengan berbagai derajat efisiensi mengatur tindakan (action) dari agen ekonomi. Dan ketiga, adanya preferensi yang stabil terhadap berbagai bentuk-bentuk pilihan (objects of choice). Tiga hal inilah yang kemudian membedakan ekonomi dari ilmu sosial lainnya.

Soalnya kemudian begini: Jika misalnya terjadi situasi di mana ada peluang atau kesempatan yang tidak dieksploitasi agen-agen ekonomi (yang katanya maximizer) --misalnya ada duit seratus ribu tergeletak di pinggir jalan--; ilmu ekonomi tidak akan buru-buru menyatakannya sebagai faktor perbedaan budaya, atau pergeseran nilai (shift of value). Alih-alih ilmu ekonomi membuat semacam postulat: terdapat biaya-biaya yang menghalangi agen mengambil kesempatan tersebut, yang tidak dengan mudah dapat diamati pihak di luar transaksi.

Apakah postulat ini lazim dalam metodologi ilmiah? Ya. Fisika, biologi, kimia, lazim menggunakan postulat semacam ini untuk menggenapi sebuah sistem yang diamati. Soalnya adalah apakah hal ini bermanfaat dan bukan hanya sekedar menjadi semacam tautologi kosong? Ya, kata Becker. Sebab asumsi preferensi (values) yang stabil antar manusia dan antar waktu, memberikan landasan yang bermanfaat untuk memprediksi respon dari berbagai perubahan variabel, lanjutnya.

Bersama Stigler, Becker kemudian menulis De Gustibus Non est Disputandum tahun 1977, yang mendukung klaim soal preferensi (taste, value) yang stabil tersebut, sekaligus memperkenalkan variabel untuk menjembatani analisa maksimisasi, yang mereka sebut sebagai consumption capital. Dari sini muncul analisa-analisa ekonomi untuk hal-hal yang dulunya berada di luar domain ekonomi standar misalnya soal diskriminasi, fertilitas, keluarga, pernikahan, dan sebagainya, yang membawa Becker ke Swedia untuk hadiah Nobel, dan melahirkan generasi baru semacam Freakonomics Steve Levitt.

Juga ketidaknyamanan dari teman-teman dari ilmu-ilmu sosial non ekonomi.

Pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman tersebut adalah di mana letaknya struktur (sosial) dalam pendekatan ekonomi. Becker menjawab singkat dalam satu kalimat: sistem pasar dan instrumen-instrumennya menjalankan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh “struktur” dalam teori-teori sosiologi. Dengan pernyataan semacam ini, saya tidak heran reaksi seperti apa yang akan muncul di sana.

Lalu di mana kontribusi ilmu-ilmu yang lain, baik sosial maupun eksakta? Kata Becker lagi, itu letaknya pada pengaruhnya terhadap pemahaman terhadap choices dan production possibilities yang tersedia bagi agen ekonomi.

Katakanlah antropologi misalnya. Ilmu tersebut membantu ekonomi mengidentifikasi dengan lebih baik pilihan-pilihan (dan biaya-biayanya) --misalnya untuk korupsi--, yang kemudian dianalisa dengan prinsip maksimisasi biaya manfaat standar (jargon teknisnya: maksimisasi pada saat marginal benefit dari korupsi sama dengan marginal cost nya (misalnya tertangkap polisi, atau hukuman sosial).

Posisi semacam ini, bisa dimengerti, menyebalkan betul buat antropologi.

Tetapi saya kira ekonom juga tidak teramat menyebalkan. Tentu wajar bagi tiap profesi

untuk percaya bahwa profesinya tersebut bisa menyelesaikan suatu soal, dengan cara yang, pada derajat tertentu, lebih baik ketimbang profesi yang lain. Kalau tidak ada keyakinan semacam itu, buat apa kita memilih profesi kita saat ini, bukan?

Selepas Friedman, Becker, dan Chicago School, yang amat kuat pengaruhnya tidak hanya dalam akademis tetapi juga kebijakan, apakah kemudian agenda ilmiah mencari metodologi ekonomi yang pas berhenti di sini?

Tidak. Metodologi ilmu ekonomi terus berkembang. Setidaknya sampai sekarang, buat saya, tercatat beberapa perkembangan menarik. Yang pertama adalah soal bagaimana logika metodologi berbasis mikroekonomi seperti yang di atas berlaku untuk agregat? Thomas Schelling saya kira pionir di sini, sekaligus menandai masuknya analisa game theory dalam merekatkan perilaku antar individu menjadi perilaku agregat. Proyek ini berhasil masuk menjadi bagian integral metodologi ilmu ekonomi --dan membuat pusing para mahasiswa pascasarjana nya.

Kedua, soal pembentukan preferensi. Daniel Kahneman, dengan latar belakang psikologi adalah dedengkot garis depan untuk hal ini. Dan ketiga, dalam soal perilaku maksimisasi, experimental economics, dengan ernon Smith sebagai figur utamanya, saya kira menjanjikan kontribusi besar dalam metodologi ilmu ekonomi.

Menarik untuk ditunggu, apakah dua hal terakhir nantinya secara integral masuk ke dalam buku standar pengajaran ilmu ekonomi. Walaupun begitu, buat saya, sama seperti MCB, dengan metodologi yang ada sekarang pun, ilmu ekonomi berguna untuk memberikan jawaban pada banyak hal, tanpa perlu tergesa-gesa mengkambinghitamkan soal-soal semacam perbedaan budaya dan nilai.

Jadi kita tunggu saja.

** Akhmad Rizal Shidiq adalah dosen FEUI, peneliti LPEM, dan anggota Cafe Salemba. Rizal menulis dari George Mason University.

Faktor non-ekonomi - MCB

2007-12-29T12:32:00.000+07:00

Ketika saya kuliah dulu, ada satu mata kuliah yang diberi nama Faktor Non-Ekonomi dalam Pembangunan. Pengajarnya: Prof. Dordojatun Kuntjoro-Jakti. Dordojatun adalah dosen yang baik dalam membawa mahasiswa untuk tertarik terhadap sesuatu hal. Didalam kelas ini kita belajar berbagai hal, soal-soal non ekonomi, yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi. Bagi ekonom, ini adalah hal yang amat penting. Karena kritik yang sering muncul mengatakan bahwa ekonom kerap tak mengindahkan faktor non-ekoonomi. Saya kira kritik ini punya dasarnya, namun ada baiknya kita tak membuat faktor non-ekonomi sebagai kerangjang sampah penjelas semua faktor. Artinya ketika kita tak mampu menjelaskan sesuatu hal, maka kita kemudian mengatakan soalnya adalah non-ekonomi, soalnya adalah budaya, atau soalnya adalah moral. Bila ini terus terjadi, faktor non-ekonomi menjadi pelarian dari semua kegagalan analisis. Karena itu saya ingin menunjukkan bahwa berbagai hal yang dianggap sebagai faktor non-ekonomi dan kerap dianggap sebagai penjelas motif ekonomi pun ternyata tak sebaik penjelasan ekonomi.

Misalnya soal korupsi. Kita sering mendengar bahwa korupsi adalah bagian dari budaya kita. Bahkan ada antropolog dan sosiolog yang secara spesifik merujuk kepada pola dan perilaku pada suku tertentu. Misalnya, suku Jawa, Dijelaskan bahwa struktur Deva Raja dan Priyayi (yayi itu artinya adik raja) telah tumbuh sejak dulu. Dan dalam sejarahnya Deva Raja memberikan hak tanah kepada priyayi untuk kemudian disewakan. Priyayi kemudian membayar upeti dan begitu seterusnya. Artinya komersialisasi jabatan telah terjadi sejak dulu. Upeti adalah bagian dari budaya Jawa. Yang menarik: pola yang sama juga terjadi diberbagai belahan bumi termasuk di Cina, di Afrika dan Amerika Latin. Kalau kita percaya bahwa penjelasannya adalah budaya Jawa, maka itu berarti kita juga percaya bahwa pengaruh budaya Jawa sebegitu kuatnya, sehingga mempengaruhi kebudayaan Cina, di Afrika dan juga Amerika Latin. Rasanya agak terlalu fantastis menyimpulkan begitu. Saya kira analisa benefit dan cost masih mampu menjelaskan korupsi. Korupsi akan selalu terjadi ketika "manfaat" dari tindak korupsi lebih besar dibanding "biaya atau pengorbanan" yang harus ditanggung ketika orang melakukan aktifitas korupsi. Jika pengawasan tak ada, maka praktis biaya melakukan korupsi nol. Dalam sistem seperti ini secara rasional orang akan cenderung korup. Karena itu walau Indonesia adalah negara Pancasila atau negara dengan penduduk Muslim terbesar tak ada jaminan bahwa korupsi akan kecil. Apapun budayanya, latar belakangnya selama sistem yang ada tak membuat biaya melakukan korupsi lebih besar dibanding manfaatnya orang akan korup. Kita melihat di negara yang agnostic tingkat korupsi justru rendah. Apakah kita lalu menyimpulkan bahwa karena ia agnostic maka ia tidak korup? Kalau kita percaya ini, artinya kita cenderung suka kepada fantasi.

Soal lain adalah keserakahan. Kapitalisme erat dan selalu dikaitkan dengan keserakahan. Bahkan sebagian dari kita mungkin masih ingat kepada film kuno dari Oliver Stone yang berjudul Wall Street. Disana ditampilkan tokoh Gordon Gekko (yang diperankan oleh Michael Douglas dengan sangat baik). Gekko adalah prototipe orang yang berani dengan tegas mengatakan Greed is good. Dengan lancar Gekko akan berbicara dan mengutip Giambattista Vico dari abad ke 18 yang mengatakan: justru dari kebengisan dan ambisi manusia telah lahir berbagai hal yang baik di dunia. Bukankah keserakahan yang telah mendorong orang untuk menemukan teknologi untuk menjadi lebih. Kita cenderung sepakat dan mengatakan bahwa tindakan ekonomi kerap didorong oleh keserakahan. Jika kita percaya itu, ada baiknya kita membaca Thomas Sowell dalam bukunya Basic Economics: A Citizen's Guide to the Economy. Dengan baik Sowell menulis:

Jika greed menjadi penjelas harga-harga yang mahal dalam transaksi ekonomi, maka pertanyaannya adalah mengapa harga berbeda dari satu tempat ke tempat lain? Apakah keserakahan bervariasi sebesar itu dan memiliki pola yang sama? Di Los Angeles basin misalnya, rumah tepi pantai lebih mahal ketimbang rumah sejenis yang terletak di daerah yang berkabut. Apakah ini berarti udara yang bebas kabut akan mendorong keserakahan, atau kabut membuat keserakahan menurun?

Sowell tentu agak sedikit sinis didalam penjelasannya. Tetapi ia kemudian menjelaskan bahwa pesoalannya bukanlah keserakahan tetapi lebih karena interaksi antara hukum permintaan dan penawaran. Tentu supply dan demand bisa dijelaskan lebih kompleks lagi dan akan ada diskusi yang amat panjang soal ini. Namun yang ingin saya katakan,ketidakmampuan kita didalam analisis seringkali membuat kita mencari alasan dengan mengatakan bahwa soalnya adalah faktor non-ekonomi atau kalau tdak kita lari kedalam penjelasa teori konspirasi. Kalau benar begitu teori konspirasi dan faktor non-ekonomi akan mirip seperti obat gosok dikaki lima yang sanggup menyembuhkan semua penyakit mulai dari jantung, gatal-gatal, kanker sampai encok --artinya ia sanggup menjelaskan semua hal.

Ketika Rekening Pemerintah Ditertibkan-MCB

2007-12-24T07:58:00.000+07:00

Berikut adalah tulisan saya di Harian Kompas, 24 Desember 2007, hal 1

ANALISIS EKONOMI
Ketika Rekening Pemerintah Ditertibkan

Pesan terpenting dari sejarah mungkin adalah pesan tentang kesalahan. Sejarah panjang birokrasi agaknya bisa bercerita tentang bagaimana perencanaan bisa meleset, prosedur bisa macet, dan mesin birokrasi bisa mandek. Dalam kemandekan, kadang timbul improvisasi untuk mencari jalan pintas, untuk membuat mesin tetap berjalan.

Minggu lalu media masa ramai mengulas soal temuan Tim Penertiban Rekening Pemerintah tentang sejumlah rekening yang tidak dilaporkan—atau oleh media disebut sebagai "rekening liar". Sejarah rekening yang tak dilaporkan barangkali sebuah sejarah tentang improvisasi di tengah kemandekan birokrasi. Selengkapnya...

Konspirasi-MCB

2007-12-24T07:26:00.000+07:00

Mengapa ada kecenderungan kita untuk begitu senang dengan teori konspirasi? Setiap kali kita melihat sebuah keputusan politik dibuat, atau kebijakan ekonomi dilahirkan, dikepala kita selalu muncul: ini adalah skenario Amerika Serikat atau negara maju. Ada semacam sikap, yang mengingatkan saya pada sebuah film Woody Allen, tentang seorang Western Liberal dengan Western guilty feeling. Sikapnya kurang lebih begini: bahwa yang salah selalu si Barat, segala sesuatu yang buruk di negara berkembang disebabkan oleh Barat. Noam Chomsky, saya kira sampai derajat tertentu punya sikap seperti ini. Ironisnya, tak disadari oleh banyak orang, sikap yang seperti membela ini, sebenarnya adalah sikap yang amat merendahkan negara berkembang. Logikanya, jika semua kesalahan hanya bisa dibuat oleh si Barat, itu artinya negara berkembang tak mampu berbuat apa-apa. Bahkan untuk berbuat dosa pun, negara berkembang tak sanggup. Ini mirip orientalisme baru.

Kegemaran kita akan konspirasi sebenarnya menunjukkan sikap kita yang tak percaya kepada diri sendiri. Mengapa kita selalu bicara tentang bahaya Neo-liberal atau komunisme? Jika kita yakin dan cukup percaya diri bahwa Pancasila atau keyakinan bangsa kita kuat, maka kita tak perlu kuatir dengan itu semua. Bukankah Amerika Serikat atau China tak pernah berbicara tentang pengaruh bahaya Pancasila didalam ideologi mereka? Setiap kali kita kuatir dan mulai menyusun teori konspirasi, setiap kali itu pula kita tahu: kita tak pernah percaya akan kekuatan bangsa sendiri. Dan menganggap bahwa bangsa ini begitu bodoh, sehingga bisa didikte diatur hanya oleh sekelompok orang. Secara tidak langsung, cara berpikir seperti ini amat merendahkan kita sendiri.

Kondisi ini kemudian mengingatkan saya kepada film tua Forrest Gump yang mendapat hadiah Oscar. Forrest Gump bercerita tentang tokoh yang "biasa” dengan cerita yang juga "biasa-biasa" saja. Sebuah film kadang menarik bukan karena ia menampilkan kekuatan atau keluarbiasaan si tokoh, tetapi justru karena ia bersikap "biasa-biasa" saja terhadap hidup yang sudah tidak " biasa" ini. Forrest Gump adalah seorang tokoh yang lugu dan ditampilkan secara karikatural. Sebuah parodi tentang orang jujur --atau mungkin orang bodoh--. Dan seperti biasa, kita tidak pernah bisa mengharap sebuah pameran kepahlawan dari seorang yang bodoh dan kelewat jujur -- terus terang dalam situasi dunia saat ini sudah semakin sulit bagi kita untuk membedakan mana bodoh dan mana jujur -- . Tapi disini cerita itu kemudian menjadi menarik, karena dalam keseharian kita sekarang ini, ada sebuah kecenderungan untuk mengidentikkan sikap sederhana, jujur dan bersahaja sebagai bahagian dari satu sikap protes. Bagian inilah yang kemudian mendapatkan tempatnya dalam teori persekongkolan. Dalam konteks teori persekongkolan sikap bersahaja bisa saja diterjemahkan sebagai suatu produk menentang kemapanan.

Pendeknya kita telah dikonstruksi oleh bayangan kita tentang sesuatu. Kita selalu berpikir dalam kerangka bahwa ada sesuatu motif besar dibalik setiap tindakan. Didalam kepala kita telah ada kamus yang siap menterjemahkan setiap motif manusia. Ada satu permainan politik dibalik setiap sikap. Karena itu kesederhanaan dan kebersahajaan pun merupakan satu protes. Sesorang yang berpakaian ala "seorang seniman" ditengah para Yuppies akan dikatakan pemberontak. Rambut gondrong pun kemudian punya arti sebagai satu simbol kebebasan. Musik juga dapat diterjemahkan sebagai suatu pemberontakan. Kesenian kemudian memiliki misi. Segala sesuatu harus punya motif. Barangkali itu ada benarnya, bahwa tidak ada satu tindakan pun yang berjalan tanpa satu motif yang perlu diperhitungkan. Tapi bila itu benar, agaknya kita masih tejerat dalam fenomena tahun 1960 dan 70 an, ketika sebuah generasi muncul dalam hiruk pikuk pemberontakan. Dimana rambut gondrong dan menghisap ganja adalah bagian dari upaya menentang kemapanan. Kita mungkin masih terjerat dengan kerangka pemikiran kita "yang terlalu pintar". Dimana semua fenomena sosial dan hubungan manusia di konstruksi dalam kerangka atau kiri atau kanan, atau barat atau timur, atau menghina atau mendukung dan berbagai klasifikasi lainnya. Kita telah mengkonstruksi segala sesuatu dengan format skenario yang kita punya dan kemudian kita terjemahkan dalam konteks itu.

Karena itulah ketika Forrest Gump dalam film itu memutuskan untuk berlari selama lebih dari tiga tahun, tidak ada satu orangpun yang percaya, bahwa ia berlari hanya karena sekadar karena ia ingin berlari. Dan para wartawan pun bertanya," Apakah anda berlari untuk perdamaian ? Apakah anda berlari untuk suatu rekor ?" Dan segala macam pertanyaan. Dan tak ada seorangpun yang percaya bahwa ia berlari hanya karena ia ingin berlari. Tetapi mungkin ada baiknya juga bila kita sadari bahwa manusia tak harus selamanya pintar. Ia kadang-kadang punya sesuatu yang dia lakukan hanya karena motif yang sederhana. Seseorang yang duduk menatap Istana Merdeka di Jakarta berjam-jam bukan kemudian berarti seorang mata-mata atau seseorang yang ingin menjadi Presiden, ia bisa saja seorang dari desa yang terkejut melihat: "Kok ada satu rumah kosong yang dikawal begitu ketat". Ada hal-hal yang mungkin berada diluar "skenario" kita yang "pintar" ini.

Saya jadi teringat pada satu diskusi Ariel Heryanto di Australian National University beberapa tahun yang lalu. Ariel berkisah bagaimana pemerintah melarang kaset Atiek CB karena ada gambar palu dan arit di sana. Ariel bercerita bagaimana anak-anak kecil bermain "PKI-PKI an" dimana sebagian anak menjadi "Pak Harto dan RPKAD" dan sebagian lagi menjadi "PKI". Tidak ada satu motif politik disana. Anak-anak kecil itu hanya merekam apa yang mereka lihat di televisi setiap tahun di tanggal 30 September. Dan kemudian mereka mainkan dalam dunia mereka sehari-hari. Permainan PKI-PKI an ini toh tak ada bedanya dengan permainan petak umpet atau perang-perangan "dor nama" yang sering kita mainkan dulu ketika kita masih kecil.

Sayangnya dijaman yang serba tak biasa ini, kita sudah tak sanggup lagi melihat satu persoalan yang sederhana. Dan kita pun kemudian mendengar Mozart dengan kerangka filsafat yang dalam, kita melihat lukisan Renoir dengan tinjauan restrospektif atau kita melihat humor dari misi politik yang ia sampaikan. Kalau betul begitu, maka segalanya kemudian hanya tersisa buat "orang pintar". Lalu bagaimana dengan mereka yang "tak pintar" ? Padahal dalam banyak hal, suatu peristiwa dapat terjadi dalam konteks yang bebas dari misi dan persekongkolan. Begitu pula dengan kesenian, seperti yang pernah ditulis oleh Goenawan Mohamad, kesenian tak membuat kita menjadi lebih kuat atau lebih pintar. Karena ia hanya sekedar menautkan kembali ikatan kita dengan hidup : mungkin dengan harum tanah, bau rumput atau suara burung gereja . Disini kita kembali bereksperimen dengan kebebasan : termasuk kebebasan untuk lepas dari suatu misi dan persekongkolan. Dalam dataran ini mungkin independensi dan kemungkinan munculnya suatu pemikiran alternatif justru terbuka. Mengutip Goenawan, konon karena itu bahkan sosialisme pun tidak pernah berhasil mengontrol para penyair. Karena sebuah kekuatan birokrasi pemerintahan, struktur politik dan partai barangkali tak akan pernah bisa menangkap kebebasan perasaan hati. Saya jadi tak tahu lagi apa yang pasti hari ini. Tapi saya kira agaknya kita memang sudah menjadi terlalu rumit

Penyerangan terhadap Ahmadiyah-MCB

2007-12-24T07:06:00.000+07:00

Saya kira sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memerintahkan Polisi untuk bertindak terhadap para penyerang aliran Ahmadiyah patut dipuji. Kita tahu, sikap itu bukanlah sikap yang populer, namun itu adalah sebuah sikap yang berani untuk menyelamatkan kebebasan dan pluralisme. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah seseorang atau sekelompok orang berhak diadili atau dihukum atau diserang hanya karena ia memiliki cara pikir, cara pandang dan keyakinan yang berbeda dengan kita? Yang menyedihkan, tak banyak orang atau media yang berani mengangkat ini. Saya mencoba mencari di Google, dan tak banyak yang bisa saya temukan. Saya kira, di negeri ini ada kecenderungan para tokoh atau media untuk berani dan tajam mengkritik pemerintah --karena secara politis mungkin akan menguntungkan dan dianggap pahlawan-- tetapi menjadi begitu pendiam dan bungkam ketika harus berbeda atau mengkritik mayoritas. Itulah sebabnya blog ini secara khusus memuat kalimat Henrik Ibsen tentang bahaya tirani mayoritas. Karena itu sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla pantas dipuji.

Global Warming is not cool - MCB

2007-12-20T08:28:00.001+07:00

Berikut tulisan saya di Bisnis Indonesia, hal 1, Senin 17 December 2007

Analisis Ekonomi

Global warming is not cool

Global warming is not cool. Kelakar itu benar dalam arti sesungguhnya. Perubahan iklim memang bukan sesuatu yang asyik, bukan pula sesuatu yang menyejukkan bagi kita.

Indonesia tidak sendiri. Berbagai belahan bumi juga mengalami hal yang sama.

Perubahan iklim terjadi sejak lama. Dampak dari perubahan tersebut mulai terlihat dari meningkatnya temperatur bumi. Akibatnya, di masa depan bukan tidak mungkin glaciers akan mencair yang menimbulkan potensi banjir dan naiknya permukaan laut.

Di sisi lain, pemanasan global mengakibatkan kekeringan di belahan bumi lain. Siklus dari el-nino menjadi semakin pendek. Akibatnya, produksi pangan dunia akan terganggu.

Kenaikan temperatur juga akan mengganggu ekosistem. Produksi pangan yang menurun dan banjir akan membuat negara-negara miskin semakin sulit..... Selengkapnya

Roket, ekspektasi dan tingkat bunga- MCB

2007-12-20T08:13:00.000+07:00

Berikut adalah tulisan saya di Bisnis Indonesia, hal.1, Selasa 11 December 2007,

Analisis Ekonomi

Roket, ekspektasi & tingkat bunga

Keputusan Bank Indonesia pekan lalu menurunkan BI Rate ditanggapi positif oleh berbagai kalangan. Saya kira keputusan mempertahankan SBI menjadi 8% pada akhir 2007 adalah tepat.
Kita tahu ada ekspektasi yang tinggi terhadap BI untuk terus menurunkan tingkat bunganya, bahkan sampai jauh di bawah 8%. Padahal, di tengah situasi global yang tidak pasti, tekanan inflasi akibat harga minyak mentah dunia yang melambung tinggi, kendala sisi penawaran, dan masalah informasi yang tidak simetris antara bank dan peminjam, kebijakan moneter harus tetap dijaga dengan hati-hati. Kehati-hatian ini membantu meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter.

Memang selalu ada godaan bagi bank sentral di mana pun untuk 'terlibat' dalam isu lain di luar kebijakan moneter, seperti mendorong pertumbuhan atau menurunkan pengangguran. Kita mungkin masih ingat, hampir empat puluh tahun lalu pembuat kebijakan dan para ekonom cenderung sepakat dengan argumen tingkat pengangguran yang rendah dapat dicapai dengan "sedikit mengorbankan inflasi."....Selengkapnya

Demokrasi dan ekonomi -- Ari A. Perdana

2007-11-30T13:08:00.000+07:00

Wapres Jusuf Kalla baru-baru ini mengundang kontroversi lewat pernyataannya bahwa demokrasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan.

Ini bukan kali pertama Kalla melontarkan pendapat seperti itu. Tahun lalu, Kalla mengatakan bahwa demokrasi tidak selalu membawa kemakmuran. Sebaliknya, banyak negara yang otoriter seperti Singapura bisa makmur. Saya sempat membahas pernyataan Kalla tahun lalu di Kompas dan The Jakarta Post. Apa yang saya tulis di situ ternyata tetap relevan jika diulang untuk menanggapi pernyataannya baru-baru ini.

Intinya, dalam konteks akademik, Kalla memang tidak salah. Hubungan kausalitas antara demokrasi dan tingkat kesejahteraan ekonomi memang tidak bisa ditarik secara tegas. Secara teoretis, demokrasi bisa jadi baik atau buruk terhadap kesejahteraan. Ini adalah perdebatan klasik antara argument the authoritarian advantage vs. democratic advantage. Selebihnya silahkan baca dalam artikel yang saya tulis.

Jika kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara teoretis, yang bisa kita lakukan adalah melihat fakta empiris. Di sini timbul pertanyaan: indikator apa yang digunakan? Untuk ukuran tingkat kesejahteraan, kita bisa menggunakan data PDB per kapita. Mengukur tingkat demokrasi lebih rumit. Yang biasa dilakukan dalam sejumlah studi adalah menggunakan indeks demokrasi yang disusun atas beberapa kriteria.

Salah satu indikator demokrasi yang paling terkenal adalah Indeks Kebebasan Politik (Political Freedom Index) dan Indeks Kebebasan Sipil (Civil Liberty Index) yang dikeluarkan oleh Freedom House (FH). Setiap tahun sejak 1972, FH mengeluarkan skor tingkat demokrasi di hampir seluruh negara di dunia. Skor 1 diberikan untuk negara paling bebas, dan skor maksimum 7 untuk negara paling tidak bebas.

Dari analisis scatterplot sederhana (Gambar 1), kita bisa melihat adanya korelasi terbalik yang kuat antara rata-rata indeks gabungan FH 1972-2004 dengan PDB per kapita tahun 2000. Artinya, negara-negara termakmur dalam hitungan PDB per kapita juga merupakan negara paling bebas, jika kebebasan sipil dan politik menjadi proksi yang akurat bagi tingkat demokrasi suatu negara.

Gambar 1.

Indikator lain yang juga banyak digunakan adalah Indeks Demokrasi Vanhanen, disusun oleh Tatu Vanhanen. Jika Indeks FH disusun berdasarkan hasil dari demokrasi yaitu kebebasan, Indeks Vanhanen lebih menggambarkan prosedur demokrasi. Skor tingkat demokrasi ditentukan oleh variabel-variabel seperti komposisi suara yang diperoleh kontestan peserta pemilu dan tingkat partisipasi pemilih.

Analisis scatterplot juga menunjukkan hubungan yang positif dan kuat antara Indeks Demokrasi Vanhanen dan PDB per kapita (Gambar 2 – semakin tinggi nilan Indeks Vanhanen, semakin demokratis suatu negara). Artinya, secara umum kedua indeks itu cukup konsisten mengukur tingkat demokrasi suatu negara. Tapi jika kita lihat lebih teliti, ada beberapa negara yang berpindah posisi. Dalam indeks FH, Amerika Serikat termasuk negara paling bebas. Tapi dalam indeks Vanhanen, AS bukanlah negara paling demokratis. Justru Rusia, ironisnya, menjadi negara yang paling demokratis. Mengapa begitu? Ingat bahwa indeks Vanhanen disusun berdasarkan tingkat kompetisi dan partisipasi pemilu, dan data yang digunakan adalah data awal dekade 2000an.

Gambar 2.

Perbandingan dua indikator di atas menunjukkan bahwa ukuran tingkat demokrasi di suatu negara sangat sensitif terhadap metode yang digunakan dalam membuat ukuran yang dimaksud. Sebagai ilustrasi tambahan, bandingkan gambar 1 dan 2 dengan Gambar 3 berikut ini. Dalam gambar 3, ukuran demokrasi yang digunakan adalah Indeks Polity. Indeks ini mencakup lebih banyak aspek demokrasi seperti adanya seberapa besar batasan atas kekuasaan eksekutif atau banyaknya posisi eksekutif berdasarkan penujukan. Skor lebih tinggi menunjukkan negara yang semakin demokratis. Terlihat bahwa penggunaan Indeks Polity menghasilkan hubungan yang nonlinier antara demokrasi dan PDB per kapita. Sampai satu tingkat tertentu, pergerakan dari pemerintahan otoriter ke demokratis justru berasosiasi dengan PDB per kapita yang lebih rendah.

Gambar 3.

Perlu diingat, data-data di atas hanya menunjukkan korelasi, bukan kausalitas. Dalam setiap analisis empiris, ada dua alasan mengapa korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Yang pertama adalah adanya kausalitas dua arah. Apakah suatu bisa menjadi makmur karena demokrasi, atau apakah suatu negara harus makmur dulu baru menjadi demokratis? Problem kedua adalah adanya berbagai variabel lain yang mempengaruhi demokrasi sekaligus PDB per kapita, seperti sejarah, kolonialisme, institusi sosial dan lain-lain. Selain itu, bagaimana kita menjelaskan sejumlah pengecualian seperti Filipina atau India yang demokratis tapi miskin, serta Singapura dan negara-negara Timur Tengah yang kaya sekaligus otoriter?

Menggunakan laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator, bukan tingkat PDB per kapita, juga tidak menghasilkan kesimpulan yang lebih tegas. Banyak negara otoriter berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi seperti sejumlah negara Amerika Latin di tahun 1970- 1980-an dan Asia Timur tahun 1980-1990-an. Sementara itu negara-negara berkembang yang relatif demokratis, seperti Filipina, Fiji, atau India, setidaknya hingga pertenganan 1990a-n, terpuruk pada siklus pertumbuhan rendah. Robert Barro pernah melakukan studi tentang hal ini. Hasilnya, ia gagal membuktikan bahwa demokrasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Meski tidak ada bukti yang tegas bahwa demokrasi membawa kemakmuran, bukan berarti demokrasi itu tidak penting. Ada banyak alasan lain, di luar alasan ekonomi, untuk mengatakan bahwa demokrasi tetap sebuah pilihan terbaik. Selain itu, saya ingin mengulang penutup artikel saya:

...pernyataan Wapres juga perlu dilihat sebagai sebuah pesan pada para politisi. Demokrasi itu sendiri bukanlah satu-satunya tujuan akhir. Demokrasi akan berarti jika ia juga bisa membawa kesejahteraan. Dan negara-negara maju menjadi contoh bagi kita bagaimana demokrasi bisa bertahan dan dipilih oleh rakyat ketika ia berhasil menghasilkan kemakmuran bagi masyarakatnya.

** Ari A. Perdana adalah dosen FEUI, peneliti CSIS, dan anggota Cafe Salemba.

Polling 1: Koran dengan berita/editorial ekonomi terbaik

2007-11-02T18:25:00.001+07:00

Voter: 60

Tiga teratas:

Kompas 43%
Bisnis Indonesia 16%
Koran Tempo 11%

Bisakah pemikiran baru muncul dari intelektual publik yang "populer"?-MCB

2007-10-28T11:59:00.000+07:00

Pertanyaan ini menganggu saya. Peran dari public intellectual saya kira cukup penting. George Stigler dalam Memoirs of an Unregulated Economist menulis tentang pentingnya peran intelektual publik dalam memberikan pencerahan.

Apakah bisa diharapkan satu pemikiran terobosan --seperti harapan Stigler-- muncul dari intelektual publik yang "populer"? Atau ia justru cenderung akan dikuasai oleh persepsi publik yang populer atau pandangan mayoritas, sehingga tak banyak argumentasi baru?

Terus terang saya tak tahu jawaban yang pasti. Tetapi tulisan Avinash K. Dixit dan Barry J. Nalebuff dari buku ini tentang game theory bisa diaplikasikan untuk mencoba menjawab pertanyaan ini. Mereka menulis tentang lomba layar:
Dalam empat balapan yang terjadi, kelompok A menang 3-1 terhadap B. Berikutnya akan diadakan balapan yang kelima. Orang sudah menduga A akan menang lagi. Dan memang, dalam balapan yang ke lima, awalnya perahu A sudah unggul 30 detik di depan B. Tetapi kemudian B mengambil inisiatif untuk bergerak lebih ke kiri, dengan harapan tekanan angin di kiri akan lebih kecil, sehingga mereka akan dapat menyusul A. B bergerak ke kiri. A melakukan respon dengan tetap bertahan di kanan. Hasilnya B dapat melampaui A. B keluar menjadi pemenang dalam lomba layar yang kelima ini.
Kritik kemudian diberikan kepada tim A: seharusnya ketika B bergerak ke kiri, A juga bergerak ke kiri. Didalam lomba layar, tidak ada bedanya menang dengan lebih cepat 30 detik atau 45 detik. Yang lebih dulu sampai di garis finish akan menjadi pemenang. Jika A mengambil keputusan mengikuti B, maka besar kemungkinan A akan tetap di depan karena memanfaatkan situasi angin yang sama. Moral dari game ini: jika anda sudah jadi leader maka yang anda harus lakukan untuk tetap memimpin adalah justru mengikuti respon follower. Menarik! Dan ini banyak diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah well established

Argumen Dixit dan Nalebuff ini mungkin bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Jika seorang intelektual publik sudah dikenal luas, maka untuk tetap memimpin opini piblik: jangan buat argumentasi yang berbeda dengan pandangan publik. Sebelum tahun 2000, ketika pandangan publik dominan tentang lemahnya intervensi pemerintah, maka ada kecenderungan kuat untuk bicara mengenai peran pemerintah yang minimal. Ketika pasar banyak dikritik tentang kelemahannya akhir-akhir ini, maka ada kecenderungan untuk bicara soal pentingnya peran pemerintah. Ketika kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka yang dominan adalah kritik untuk setiap kebijakan pemerintah --apapun itu. Kalau situsi tidak baik, maka yang tepat adalah membuat argumen yang pesimis.
Dan ini menurut Dixit dan Nalebuff --sayangnya-- adalah strategi yang tepat. The leader immitates the follower even when the follower is clearly pursuing a poor strategy. Itu sebabnya tak banyak Presiden yang mau mengambil sikap tak populer, walau itu dibutuhkan bagi negara. Analis dari pasar modal atau ekonom yang membuat prediksi juga bisa terkena gejala ini. Seperti di tulis oleh Dixit and Nalebuff:

"Leading forcasters cenderung punya insentif untuk mengikuti dan menghasilkan prediksi yang mirip dengan orang lain. Sebaliknya pendatang baru akan cenderung utuk datang dengan prediksi yang lebih radikal (memprediksikan ekonomi akan boom atau sekaligus mungkin kiamat).Umumnya memang salah. Kalau itu yang terjadi mereka tak terdengar lagi. Namun sekali prediksinya benar posisi mereka akan naik dan populer."

Jika argumen ini benar, maka sebenarnya tidak banyak insentif bagi intelektual publik yang "populer" untuk membuat argumentasi dan pemikiran yang baru. Mereka akan cenderung mengikuti pandangan populis atau mayoritas. Kecuali, mereka yang memang tak populer atau berani untuk tak populer. Biaya atau pengorbanannnya: publik akan marah, dan mereka bisa menjadi menjadi musuh publik yang utama --walau mungkin saja argumen mereka benar, dan publik salah. Kalau benar begitu, jangan-jangan pemikiran baru memang tak banyak bisa diharap dari professor yang sudah dapat tenure, dari intelektual publik yang "populis". Pemikiran baru lebih banyak bisa diharapkan dari intelektual publik yang baru, dari intelektual publik yang mau mengambil resiko menjadi musuh publik atau dari professor yang sedang berusaha mendapat tenure

Tentu argumen ini juga punya kelemahan. Bukankah argumentasi tak ada hubungannya dengan seberapa besar dukungan. Bisa saja kebetulan argumen populis itu benar. Ia menjadi populer karena benar dan kemudian diikuti orang.
Bukankah ada adagium yang mengatakan Vox populi, vox dei (pendapat publik adalah pendapat Tuhan). Walau kita tahu, ini adalah bagian dari kesesatan logika. Ada satu pepatah latin yang berbunyi Tantum valet auctoritas, quantum valet argumentatio yang artinya kurang lebih nilai wibawa itu hanya setinggi nilai argumentasinya. Tentu untuk menjawab soal "kebenaran relatif", yang harus dilakukan adalah membuktikan penalaran ilmiahnya -- dan bukan kutipan para ahli atau banyak sedikitnya dukungan publik. Argumentasi adalah soal penalaran, soal kompetensi dan dia tidak bisa dibuktikan dengan jumlah pendukung, apalagi lewat sms model idol yang banyak muncul di TV

Saya jadi ingat pada kalimat terkenal Henrik Ibsen yang digunakan di blog ini:

Mayoritas selalu salah; minoritas jarang benar
Golongan terbanyak adalah musuh terbesar dari kebenaran dan kebebasan.

Hendrik Ibsen

Saya kuatir akhir-akhir ini kita memang mulai takut pada mayoritas dan mulai melakukan self-sensorhsip untuk hal-hal yang berhubungan dengan pandangan mayoritas...

Tantangan Asia Pacific: pesimisme Malthusian? -MCB

2007-10-28T08:47:00.000+07:00

Tanggal 25-26 Oktober 2007 lalu, saya kebetulan menjadi chair dan panelist dalam International Conference on Sustainable Growth in the Asia Pacific di Kyoto University. Banyak yang dibahas, mulai perkembangan ekonomi di Asia Pacific, production-network, potensi pertumbuhan, sampai dengan masalah climate change, ketersediaan air dan aging .

Kebetulan saya menjadi panelist dari presentasi Charles E. Morison, President East West Centre. Yang menarik: Indonesia tidaklah unik. Apa yang terjadi di Indonesia terjadi juga di negara-negara lain, yang kadang-kadang dengan skala yang lebih menguatirkan. Saya ambil contoh soal angka bunuh diri. Dalam beberapa waktu terakhir, kita mencatat kasus bunuh diri terjadi, dan --selalu-- argumennya yang ditulis oleh media: kemiskinan mendorong bunuh diri. Tentu saja ada kebenaran disini. Tapi tahukah anda bahwa angka bunuh diri juga semakin meningkat dinegara-negara lain. Tebak: angka tertinggi ada di negara-negara tergolong maju seperti Eropa, Jepang, Australia dan New Zealand! Artinya argumen bahwa ini didorong oleh kemiskinan tak bisa menjelaskan pola yang terjadi secara global ini.

Dalam masalah aging, Indonesia relatif lebih beruntung dan mungkin bisa memanfaatkan situasi. Karena bersama India, prosentase penduduk berusia diatas 75 tahun terhadap total populasi relati rendah. Tahun 2050, sangat mungkin sekali ketergantungan tenaga kerja migran akan meningkat, dan Indonesia dan India memiliki potensi pekerja muda. Tentunya dengan syarat: pendidikan harus diperbaiki.

Masalah lain adalah soal keterbatasan air. Kita mengeluh soal Jawa di masa depan yang akan mengalami kekurangan yang amat serius soal air. Yang menarik: China akan punya persoalan yang tak kalah --kalau tak mau dibilang lebih -- serius dibanding kita.

Satu data lagi yang ditunjukkan oleh Charles adalah poultry density . Poultry density ini dianggap sebagai salah satu potensi sumber terjadinya penyakit seperti SARS, avian flu dsb. Yang diluar dugaan, poultry density tertinggi ada di Belanda. Namun yang perlu diingat sistem peternakan di Belanda sudah jauh lebih maju dan hati-hati. Sehingga di luar Belanda kita melihat bahwa daerah yang sangat potensial untuk mengalami persoalan adalah China, Hong Kong , Taiwan (daerah Asia Timur).

Kecederungan global yang lain adalah aktifitas anak-anak. Sekarang, dari setiap 4 anak, kurang dari 1 anak yang terlibat didalam olahraga atau aktifitas permainan di luar ruangan atau yang bersifat fisik. Aktifitas utama permainan adalah bermain computer games, membaca dan nonton TV.
Yang menarik ada data mengenai data-data kecepatan lari anak-anak untuk jarak 50 meter. Ada kecederungan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan rata-rata waktu tempuh yang dibutuhkan untuk lari 50 M meningkat, dari 8.6 detik menjadi 8.9 detik (anak laki) dan dari 8.9 detik ke 9.2 detik (anak perempuan). Artinya kecepatan lari anak-anak menurun. Rata-rata jarak lemparan permainan Soft-Ball juga menurun dari 33 M ke 29 M untuk anak laki, sedang untuk perempuan dari 20 M ke 17 M. Jadi kecenderungan kemampuan fisik turun

Data-data Morrison mengingatkan saya kepada pesimisme Malthusian dalam bentuk lain. Pesannya sebetulnya mengingatkan kita kepada dasar ilmu ekonomi: keinginan yang tak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Asia Pacific akan berkembang, perdagangan barang, jasa, pasar dan ekonominya akan tumbuh. Persoalannya apakah sumber daya dan sisi supply sanggup mendukungnya. Problema dari pesimisme Malthusian adalah, kita kerap melupakan issue distribusi dan teknologi. Kita pernah melihat bagaimana rasio makanan per kapita di China meningkat, dimana pada saat yang sama kelaparan terjadi. Issue yang paling penting adalah akses. Begitu juga, hal yang kerap dilupakan adalah bagaimana manusia melakukan penyesuain ketika menghadapi sumbr daya yang terbatas. Teknologi ditemukan, subsidi sumber daya alam dicabut-- supaya konversi energi bisa terjadi. Menghilangkan subsidi untuk energi misalnya akan memban tu menyadarkan orang bahwa energi itu mahal dan tak bisa dikonsumsi semau kita. Ironis, karena pasar yang kerap dikritik tak membela lingkungan, dalam hal tertentu merupakan signal yang paling baik terhadap kekuatiran kita soal lingkungan dsb.
Dalam kasus climate change, lihat bagaimana kemudian orang bereaksi, bersama-sama berusaha mengatasi issue ini. Sejauh ini kita selalu selamat dan bisa menjawab pesimisme global ini. Apakah kali ini juga?

Apakah harga minyak sekarang paling tinggi dalam sejarah? - AAP

2007-10-26T15:56:00.000+07:00

Kawan saya MCB telah menganalisis kemungkinan dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia di sini.

Di media kita membaca bahwa harga minyak telah mencapai rekor tertingginya.

Benarkah demikian?

Ya, jika kita hanya melihat harga nominal. Tidak, harga saat ini bukanlah yang tertinggi dalam sejarah, jika kita melihat harga riil-nya.

Harga riil adalah harga satu barang dilihat dari satu waktu yang konstan. Jika harga nominal minyak tahun ini adalah $110 dollar per barrel dan tahun lalu $100 dollar per barrel, sementara inflasi sepanjang tahun adalah 10%, maka sebenarnya secara riil tidak ada perubahan. (Untuk mudahnya, bayangkan bahwa semua harga naik 10% termasuk gaji Anda. Maka tingkat kesejahteraan Anda sebenarnya tidak berubah). Karena itu, untuk memberikan perspektif yang lebih lengkap, maka ada baiknya untuk mengetahui pergerakan harga riil, di samping harga nominal.

Pada gambar pertama di atas (klik gambarnya untuk perbesar), kita plot dua deret harga: nominal (biru) dan riil (merah) mulai dari Januari 1970 sampai September 2007. Untuk harga nominal saya menggunakan data harga minyak mentah West Texas Intermediate (bisa diakses lewat sini). Untuk mendapatkan harga riil, saya keluarkan faktor inflasi dengan menggunakan data indeks harga konsumen total (data inflasi bisa diakses lewat sini) di Amerika Serikat (kenapa harga AS? Pertama, karena harga minyak mentah dinyatakan dalam dollar dan kedua, dollar memang telah menjadi acuan harga untuk transaksi di pasar internasional). Dalam gambar pertama, saya gunakan patokan rata-rata harga antara tahun 1982-84. Artinya, kita menganggap bahwa uang yang digunakan dalam tahun 1982-84 mempunyai kekuatan beli yang sama di periode waktu sebelum dan sesudahnya di seluruh deret harga di atas. Terlihat bahwa ternyata harga riil saat ini (data di atas sampai 1 September 2007) masih di bawah harga nominalnya, dan masih di bawah harga riil awal tahun 80-an. Jika menggunakan konstan 1982-84, harga riil tahun ini (Sept 2007) adalah sekitar $38/b, walaupun harga nominalnya sendiri adalah $80/b.

Jika kita ingin melihat deret harga riil pada kondisi saat ini, maka kita bisa menggeser harga konstan, misalnya ke 1 September 2007. [Ini sebenarnya tidak lazim dilakukan (mengingat adanya faktor musiman -- karena itu di gambar pertama di atas kita gunakan rata-rata 1982-84, bukan satu titik waktu saja). Namun anggap saja ini sekedar ilustrasi untuk memperjelas diskusi kita]. Pada gambar kedua di atas, saya gunakan harga riil yang konstan pada 1 September 2007 (makanya kedua kurva bertemu di ujung sebelah kanan), pada harga $80/b. Sekali lagi terlihat bahwa harga ini masih di bawah kondisi pada akhir 70-an dan awal 80-an, di mana harga minyak melonjak drastis melebihi $100/b (pada daya harga saat ini) akibat dua guncangan: Revolusi Iran dan Perang Iran-Irak. Dalam gambar yang sama juga, saya plot beberapa kejadian lain yang tampaknya signifikan berperan pada kenaikan harga minyak, yaitu Perang Arab-Israel, Perang Teluk, dan Tragedi 9/11.

Kita lalu bertanya, sekarang praktis tidak ada perang sekaliber perang-perang di atas, mengapa harga minyak meroket? Kejadian belakangan tampaknya lebih disebabkan oleh guncangan di sisi permintaan, bukan penawaran (sekalipun produksi memang juga terganggu). Tentang apakah harga akan naik terus, saya kurang paham. Tetapi harga nominal yang tinggi saat ini 'mestinya' memberikan insentif yang besar sekali bagi diversifikasi energi, penghematan, pencarian sumur baru, dan lain-lain yang cenderung akan memberi tekanan menurun kembali kepada harga; namun jika permintaan neto tetap tinggi, ada kemungkinan harga masih akan naik.

Catatan: Untuk analisis yang lebih lengkap (plus perspektif sejarah) lihat misalnya di sini.

Update: Kompas menurunkan laporan khusus tentang krisis harga minyak dalam rubrik Fokus mereka hari ini (Sabtu). Laporan mereka juga sangat informatif, misalnya ini dan ini. Namun, mungkin perlu sedikit klarifikasi. Kompas mengatakan bahwa "Pada level sekarang ini, harga minyak mentah terhitung sudah naik di atas 300 persen dibandingkan dengan tahun 1990". Ini adalah perbandingan harga nominal (dengan faktor inflasi di dalamnya -- angka yang lebih tepat adalah sekitar 268 persen dengan patokan rata-rata harga tahun 1990). Namun, jika kita menggunakan harga riil, harga saat ini "baru" sekitar 130 persen di atas harga riil tahun 1990 (saya memakai harga nominal sekarang sama dengan yang ditulis Kompas, yaitu $90/b, namun karena data inflasi Oktober AS baru akan diumumkan tanggla 15 November 2007, saya asumsikan inflasi bulan Oktober sama dengan September. Saya gunakan indeks harga rata-rata 1982-84 sebagai harga konstan).

Melacak mahasiswa bohong -- AAP

2007-10-23T09:12:00.002+07:00

Cerita di bawah diambil/diadaptasi dari Dixit dan Skeath (Games of Strategy, 1999).

Ujian mikroekonomi akan diadakan hari Senin. Ada dua orang mahasiswa yang kebetulan diundang oleh kawan-kawan mereka dari fakultas lain untuk sebuah pesta di hari Sabtu, dua hari sebelum ujian. Kedua mahasiswa ini yakin bisa membaca materi ujian di hari Minggu.

Namun, pesta hari Sabtu itu betul-betul all-out hingga Minggu dini hari. Setiba di rumah, kedua mahasiswa kita ini sudah teler dan hanya bisa tidur panjang sehari penuh. Akibatnya, mereka tidak bisa mempersiapkan diri untuk ujian. Mereka lalu sepakat untuk minta dispensasi untuk ujian susulan.

Besoknya, Senin, mereka datang ke dosen mereka. Dengan wajah sedih mereka bilang bahwa mereka mendapatkan 'musibah'. Mereka cerita, mereka pergi ke Bandung untuk menghadiri pernikahan seorang sahabat pada hari Sabtu dan berniat kembali ke Jakarta siang itu juga. Namun ban mobil mereka pecah menginjak paku dan mereka tidak punya ban cadangan. Mereka menunggu lama sebelum mendapatkan bantuan, dan alhasil sampai rumah sudah malam sekali, dan lebih parah lagi, mereka kehabisan tenaga untuk belajar pada hari Minggu. Karena itu, mereka meminta pengertian Pak Dosen agar mereka dibolehkan ujian susulan pada hari Selasa.

Pak Dosen setuju. Besoknya, Selasa, mereka ditempatkan di dua ruangan terpisah. Masing-masing diharuskan menjawab 2 pertanyaan saja. Soal pertama yang diberikan di satu kertas terpisah, sangat mudah, dan bobotnya cuma 10 persen. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka sudah menyelesaikannya. Lantas mereka mengumpulkannya. Pak Dosen kemudian memberikan kertas kedua berisi pertanyaan berikutnya. Bobot soal kedua ini 90 persen. Soal itu berbunyi:

Ban mana yang bocor?

Update: A.p. dari Cafe Salemba baru saja memberitahu saya bahwa Yudo di Ruang 413 telah menulis varian dari cerita ini.

Update: A.p. frustrasi dengan betapa tidak elegannya cara mahasiswa menipu dosen (Catatan: Tentu saja dosen hanya bisa mengamati mereka yang gagal menipu alias ketahuan; sementara yang berhasil tidak pernah terdeteksi. Dalam riset, persoalan ini harus di-sterilkan dari apa yang disebut "selection bias" ini: kita mengamati sebagian saja dari sampel yang relevan, sehingga kesimpulan yang ditarik harus dikualifikasi).

Update: Fik dari Youthful Insight melihat dari sudut pandang mahasiswa. Jangan lewatkan.

Apa yang akan terjadi pada para pendatang (di Jakarta)?-AAP

2007-10-22T12:11:00.000+07:00

Kita mencoba menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan Model Todaro (Todaro, 1969, 1997; Corden-Findlay, 1975) seperti ditunjukkan oleh gambar di sebelah.

Permintaan tenaga kerja di sektor formal di Jakarta ditunjukkan oleh kurva berwarna biru, sementara permintaan di luar Jakarta oleh kurva merah (kita asumsikan saja bahwa "luar" Jakarta adalah satu daerah yang cenderung homogen -- tentunya ini hanya penyederhanaan). Sumbu mendatar adalah jumlah total tenaga kerja di mana alokasi untuk daerah di luar Jakarta mulai dari OL dan alokasi untuk Jakarta mulai dari OJ. Kedua kurva permintaan tenaga kerja berkemiringan negatif karena semakin tinggi upah, semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja. Jika upah bersifat fleksibel sempurna, maka upah di Jakarta akan sama dengan upah di luar Jakarta (UL* = UJ*) dengan OLBL* adalah jumlah tenaga kerja yang diserap daerah luar Jakarta dan OJBJ* adalah mereka yang bekerja di Jakarta. Keseimbangan ditunjukkan oleh titik A, di mana tidak ada pengangguran.

Masalahnya, upah sektor formal di Jakarta tunduk kepada peraturan upah minimum. Ia bisa dikatakan tidak mungkin turun. Misalkan saja upah minimum itu adalah UJmin (yang lebih tinggi daripada UJ*). Apabila pengangguran tetap tidak ada, maka tenaga kerja yang terserap di sektor formal Jakarta hanyalah OJBJ, sementara bagian terbesar tenaga kerja, OLBJ "terpaksa "kembali ke daerahnya masing-masing, untuk bekerja dengan upah sebesar UL** (yang lebih rendah daripada UL*). Akibatnya, tercipta kesenjangan upah sebesar UJmin-UL*.

Sekali lagi, kenyataannya tidak demikian. Mereka yang sudah terlanjur ke Jakarta biasanya tidak akan serta-merta pulang ketika menemukan bahwa mereka tidak bisa masuk ke sektor formal yang kaku. Mereka lalu bekerja di sektor non formal (asongan, dsb.) atau menjadi penganggur di Jakarta. Dalam istilah teknisnya, mereka disebut indifferent antara Jakarta dan luar Jakarta. Posisi mereka dalam gambar di atas diwakili oleh kurva berwarna hitam. Jika ini yang terjadi, maka keseimbangan baru terjadi pada titik B, di mana kesenjangan upah menjadi UJmin-UL (yang lebih kecil daripada UJmin-UL*, karena tidak semua tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal Jakarta kembali ke daerah asalnya). Di titik ini, tenaga kerja berjumlah OLBL kembali ke kampung halamannya (dengan upah UL), OJBJ bekerja di sektor formal di Jakarta, dan BLBJ tetap di Jakarta dengan upah di bawah upah minimum (di sektor non-formal) atau bahkan menjadi penganggur.

Dampak kenaikan harga minyak-MCB

2007-10-18T19:25:00.001+07:00

Beberapa hari terakhir ini banyak sekali pertanyaan yang muncul tentang dampak kenaikan harga minyak terhadap ekonomi Indonesia. Karena seringnya pertanyaan itu diajukan, maka saya pikir soal itu menarik di bahas disini.
Tabel diatas saya ambil dari Nota Keuangan RAPBN 2008. Ia menunjukkan analisis sensitifitas dari berbagai variabel terhadap defisit anggaran.

Kenaikan harga minyak $1 per barrel misalnya diperkirakan akan mengurangi defisit anggaran sebesar Rp 0.04-0.05 trilyun. Sehingga dari sisi ini saya tidak terlalu menguatirkan dampak kenaikan harga minyak yang tajam terhadap anggaran. Saya kira, perhitungan sensitifitas ini cukup sensible. Dalam anggaran kenaikan harga minyak memiliki dua sisi : dari sisi penerimaan akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari minyak, sedang disisi pengeluaran akan meningkatkan beban subsidi. Kita tahu: subsidi BBM untuk bensin, solar sebagian besar sudah dihapus tahun 2005. Yang masih disubsidi dengan cukup besar adalah minyak tanah. Karena itu dampak pada anggaran saya kira tak terlalu besar atau cenderung netral. Dalam hal ini saya sepakat dengan Faisal Basri di Kompas. (18/10/2007, hal 1).

Yang perlu diperhatikan saya kira adalah soal-soal yang lain:
Pertama, dampak kenaikan harga minyak akan membuat disparitas harga domestik dengan internasional meningkat. Akibatnya, insentif untuk menyelundup meningkat. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin konsumsi BBM akan meningkat -- karena aktifitas penyelundupan yang naik. Konsumsi BBM yang naik, akan mendorong kenaikan impor. Tekanan impor ini akan berpengaruh ke dalam neraca perdagangan. Jika berkepanjangan, maka dampaknya akan terjadi pada tekanan rupiah

Kedua, variabel yang sensitif terhadap defisit anggaran adalah produksi minyak. Jika produksi minyak menurun, maka akan meningkatkan defisit anggaran dengan cukup signifikan. Issue ini saya kira perlu diperhatikan

Ketiga, dampaknya kepada industri. Ada dugaan efek pass-through (efek yang diteruskan ke ekonomi domestik) akan besar. Misalnya kenaikan harga minyak dipasar internasional akan membuat biaya produksi naik, inflasi naik dsb. Saya kira kita perlu hati-hati dengan argumentasi ini. Sebetulnya BBM untuk industri sudah dibebaskan ke mekanisme pasar bahkan sebelum kenaikan BBM yang amat tajam Oktober 2005. Faktanya, pertumbuhan ekonomi masih relatif tinggi sampai dengan bulan September 2005, padahal waktu itu harga minyak sudah naik tajam. Produksi baru berkurang secara signifikan ketika pemerintah menaikkan BBM bulan Oktober 2005. Kenaikan BBM bulan Oktober itu ditujukan untuk BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat (bukan industri, karena industri sudah dibebaskan kepasar sebelumnya). Artinya penurunan produksi setelah Oktober 2005 lebih disebabkan oleh karena menurunnya permintaan akibat kenaikan BBM. Jadi selama permintaan tak menurun, saya tak melihat dampak yang besar kepada produksi dari industri.

Keempat, apakah kenaikan BBM ini akan membuat inflasi meningkat dan mengurangi daya beli? Basri, Damayanti dan Sutisna (2002) menunjukkan bahwa sumber inflasi yang paling besar dalam inflasi di Indonesia adalah ekspektasi inflasi, depresiasi nilai tukar dan base money. Artinya selama kebijakan moneter tetap hati-hati, maka dampak inflasinya dapat ditekan. Namun penting dicatat bahwa ekspektasi inflasi bisa meningkat, karena pelaku ekonomi menganggap pass-through effect dari kenaikan harga minyak ke harga domestik tinggi (walau sebetulnya tidak). Jika hal ini dipercaya maka akan terjadi self-fulfilling, akibatnya inflasi memang akan naik dan ekspektasi depresiasi rupiah juga meningkat.

Mungkin beberapa issue yang harus kita perhatikan dengan baik. Tentu pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah harga minyak yang tinggi ini akan bertahan seperti ini sampai akhir tahun, atau hanya sekedar fenomena lonjakan saja? Terus terang, saya tak berani membuat prediksi tentang itu.

10 tahun setelah krisis-MCB

2007-10-18T11:52:00.002+07:00

Berikut tulisan pendek saya mengenai 10 tahun krisis yang diterbitkan di Special Issue JBIC Today . Lihat juga diskusi menarik dari Takatoshi Ito dan Masahiro Kawai etc. di dalam terbitan ini, mengenai krisis Asia.

Bagaimana ekonomi melihat kejahatan? - AAP

2007-10-16T23:19:00.001+07:00

Seseorang melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas karena ia melihat manfaat yang akan ia peroleh melebihi biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukannya. Bagi pencuri barang (mis. arloji, baju, dsb.), "manfaat" meliputi mulai barang yang ia berhasil curi sampai bahkan ketenaran dan respek di kalangan pencuri. "Biaya"-nya mungkin mencakup pengeluaran untuk membeli alat congkel, topeng, waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lain, serta kemungkinan tertangkap berikut hukumannya.

Solusi untuk mengurangi tindak kejahatan seperti di atas relatif “sederhana”. Buat biayanya lebih besar daripada manfaatnya. Namun dari daftar manfaat dan biaya bagi si pencuri di atas, hampir semuanya berada dalam kendali pencuri itu sendiri. Yang paling bisa diintervensi adalah yang biaya yang terakhir, yaitu “kemungkinan tertangkap berikut hukumannya”.

Meningkatkan “kemungkinan tertangkap” dapat dilakukan dengan polisi yang efektif, sistem pengamanan yang handal, dsb. Sementara itu, hukuman harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil insentif bagi calon pencuri. Jika kemungkinan tertangkap kecil (misalnya karena polisi tidak dapat diandalkan) maka paket hukuman harus dibuat lebih berat lagi (ya, ini membutuhkan sistem pengadilan efektif). Karena, “kemungkinan tertangkap berikut hukumannya” adalah “perkalian”: untuk mendapatkan hasil yang sama, penurunan di salah satunya harus dikompensasi oleh peningkatan di yang lain.

Hukuman tidak harus berarti penjara. Denda berupa uang adalah pilihan yang lain. Penjara dalam banyak hal mempunyai kelemahan: ia tidak memberikan pemasukan kepada negara dan jumlahnya yang terbatas tidak memadai untuk wilayah yang penjahatnya melimpah. Denda, di lain pihak, memberikan pemasukan dan tidak memerlukan ruang fisik. Kelemahan dari denda adalah ia lebih sulit dalam administrasi dan stigma yang diberikannya kepada terhukum lebih kecil daripada penjara (”Si X adalah mantan napi” lebih berat stigma sosialnya daripada ”Si Y sudah membayar denda Rp 3 milar atas korupsinya yang Rp 1.5 miliar itu”).

Intinya dengan demikian adalah, buat hukuman dalam konteks sistem insentif dan disentif. Seorang pengendara mobil yang melanggar batas kecepatan mungkin saja punya justifikasi yang bisa dibenarkan (ada penumpang yang mau melahirkan, dsb). Karena itu, akan lebih efisien jika semua pengendara tahu apa konsekuensi dari pelanggaran mereka atas batas kecepatan maksimal. Lebih bagus lagi kalau ia dibuat bertahap. Misalnya: Batas kecepatan maksimum adalah 100 km/jam; setiap kelebihan sampai 110 km/jam diganjar denda Rp 100 ribu, antara 110-120 km/jam Rp 250 ribu, dan seterusnya. Dengan demikian, setiap orang bisa ”membeli hukuman yang pantas” bagi keperluannya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Beberapa negara bagian di Kanada menerapkan sistem seperti ini. (Mungkin yang lebih baik lagi adalah memasukkan faktor penghasilan si pelanggar dalam formula, untuk mengakomodai efek pendapatan: ”Karena saya kaya -- bukan: karena saat ini istri saya bukaan dua-- , saya ngebut”, misalnya).

Dengan logika seperti di atas, kita mungkin akan menyimpulkan bahwa karena semakin berat ancaman hukuman, semakin kecil insentif untuk melakukan kejahatan dan bahwa hukuman paling berat adalah hukuman mati (jika denda, berapa denda yang sama nilainya dengan hukuman mati? – kita akan coba diskusikan ini lain kali), maka ancaman hukuman mati tentunya ampuh untuk meminimalkan potensi tindak kejahatan pembunuhan. Jawabnya adalah: ya dan tidak.

”Ya”, jika efek pematah semangat (deterrence effect) dari hukuman mati bagi para calon pembunuh berikutnya memang berjalan sesuai harapan. Namun, beberapa studi sampai saat ini belum bisa membuktikan hipotesis ini secara konklusif.

”Tidak”, bagi para pembunuh yang tidak melihat hukuman mati sebagai ”bad”, tapi justru sebagai ”good”. Misalnya mereka yang membunuh sembari mengatasnamakan ”jihad” dan karenanya memang berharap mati. Untuk orang-orang seperti ini (misalnya pelaku pemboman Bali 1 dan 2, Marriott, dsb.), dihukum mati justru sesuatu yang mereka inginkan. Bagaimana solusi agar baik efek hukuman dan efek deteren bisa terlaksana? Salah satunya adalah menghukum mereka seberat-beratnya -- namun tidak sampai mati. Misalnya -- sekali lagi, misalnya -- memotong tangan dan kaki mereka satu demi satu, sembari memastikan mereka tetap hidup.

Kesimpulannya, kita perlu berhati-hati dalam mendesain mekanisme untuk memastikan berjalannya sistem yang dibangun berdasarkan insentif-disinsentif.

Catatan: Bacaan yang bagus untuk topik ini misalnya adalah Economic Analysis of Law (Richard Posner) dan Law's Order (David Friedman).

Pacaran tanpa sunk cost? - MCB

2007-10-16T07:04:00.000+07:00

Aco di cafe Salemba menulis sebuah tema yang menarik: Pacaran is Sunk Cost (biaya yang tak bisa di peroleh kembali). Intinya dalam pacaran, biaya yang sudah dikeluarkan oleh kedua pasangan -- untuk menarik satu sama lain-- tidak bisa di peroleh kembali. Oleh karena itu jika pasangan anda menyatakan bahwa dia telah menyerahkan segalanya, dan sebagai balasan dia mengharapkan bahwa anda untuk tetap bersama dia -- menurut Aco-- anda bisa mengatakan: Hei, itu adalah sunk cost !

Penggunaan analisis ekonomi dalam soal ini sangat menarik. Pertanyaan lanjutannya adalah: apa yang terjadi jika pacaran bukan sunk cost?

Dalam analisis industrial organization, sunk cost adalah salah satu penyebab hambatan untuk keluar dari pasar. Dalam suatu pasar dimana sunk cost nya tinggi, maka akan ada dis-insentif bagi perusahaan untuk keluar dari pasar, karena biaya yang telah dikeluarkan tidak bisa diperoleh kembali (not recoverable). Bayangkan anda sudah investasi besar, pabrik sudah dibangun dan semua investasi anda tidak bisa dijual kembali, maka anda akan enggan untuk keluar dari bisnis tersebut. Alasannya: saya sudah keluar uang banyak dan tidak bisa memperoleh uang yang telah saya keluarkan kembali.

Dalam kasus pacaran, bagi banyak pihak, struktur pacaran memang diharapkan memiliki hambatan untuk keluar (barrier to exit), sehingga tak mudah untuk putus hubungan dan ganti-ganti pasangan. Semakin besar sunk cost yang terjadi (baik dalam arti moneter maupun non-moneter), maka semakin besar dis-isentif untuk meninggalkan pasangannya. Apa yang terjadi jika, pacaran tidak menimbulkan sunk cost? Pasar pacaran akan menjadi persaingan bebas dengan dimana pelaku bisa keluar masuk setiap waktu (free entry dan free exit). Dalam situasi seperti ini, volatilitas hubungan akan menjadi sangat tajam, dimana nilai dari hubungan (yang dicerminkan melalui harga yang terbentuk dari demand dan supply pacaran akan cenderung berfluktuatif seperti dalam pasar persaingan. Sunk cost akan mereduksi kemungkinan untuk exit dari pasar.

Dalam pola hubungan tanpa komitment atau one night stand, sunk cost yang muncul (walaupun ada) relatif kecil. Karena itu keputusan untuk keluar dari dari pasar akan relatif mudah dan dapat dilakukan setiap waktu.

Sunk cost, sebenarnya berguna untuk menjadi signal keseriusan. Berapa besar sunk cost yang dianggap cukup sebagai barrier to exit? Jawabannya berbeda untuk tiap individu. Dan akan sangat tergantung kepada berapa besar kesediaan untuk mengeluarkan biaya yang tak bisa di peroleh kembali. Bagi mereka yang cukup well-endowed (tidak hanya dalam arti moneter), walau sunk cost yang dikeluarkan secara nominal cukup besar, tak menyebabkan hambatan berarti untuk keluar. Namun bagi individu dengan sumber daya (moneter dan non-moneter) yang terbatas, sunk cost yang relatif kecil sudah akan menjadi faktor penghambat.

Itu sebabnya, dalam proses pacaran, seringkali besar komitmen dicoba dilihat dari seberapa besar kesediaan berkorban dari masing-masing pasangan dan perhatian yang diberikan(dalam bentuk hadiah), . Dengan kata lain, keseriusan kerap dinilai dari besarnya sunk cost. Lalu secara empiris apakah signal mengenai keseriusan dapat diukur hanya dari nominal sunk cost? Mungkin tidak. Yang paling tepat mungkin mengukurnya dari seberapa besar prosentase sunk cost yang dikeluarkan terhadap total resources. Bagi banyak orang, pasar pacaran tampaknya memang tak diharapkan untuk menjadi contestable market. Itu sebabnya pacaran oleh mereka harus dibuat menjadi sunk cost, seperti analisis Aco.

Desain mekanisme - AAP

2007-10-16T05:31:00.000+07:00

Dalam sebuah ujian di FEUI, saya menanyakan soal sebagai berikut

Bayangkan bahwa pemerintah bermaksud memberikan ijin kepada sebuah perusahaan gas untuk melakukan eksplorasi di Sidoarjo. Hal ini ditentang oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah merencanakan untuk memungut pajak khusus dari perusahaan tersebut, yang uangnya akan digunakan untuk mengkompensasikan eksternalitas. Untuk mengambil keputusan, pemerintah lalu meminta para wakil masyarakat untuk menghitung dan melaporkan besarnya costs yang akan mereka hadapi jika perusahaan tersebut jadi melakukan pengeboran sumur. Di samping itu pemerintah juga meminta pihak perusahaan untuk menghitung dan melaporkan besarnya benefits dari proyek mereka. Asumsikan Anda adalah staf ahli pemerintah. Desain sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa truth-telling adalah strategi yang optimal bagi kedua belah pihak.

Persoalan di atas adalah apa yang kita kenal dengan masalah desain mekanisme (mechanism design problem). Tahun ini, Nobel untuk ilmu ekonomi diberikan kepada Hurwicz, Maskin, dan Myerson atas jasa mereka mengembangkan alat analsis untuk desain mekanisme.

Catatan: Ini contoh sederhana penerapan desain mekanisme, dari Cafe Salemba. Yang ini dari Reason.

Lebaran dan Konsumsi-MCB

2007-10-15T19:27:00.001+07:00

Berikut tulisan saya mengenai perkembangan ekonomi Indonesia yang berjudul Lebaran dan Konsumsi yang terbit pada Analisis Ekonomi Harian Kompas Senin (15 Oktober, hal 1). Intinya menunjukkan bahwa perekonomian sudah mulai menggeliat ditandai dengan meningkatnya konsumsi ritel dan juga kredit investasi. Pertanyaanya apakah kenaikan konsumsi ini sekedar fenomena puasa dan lebaran saja, atau ada alasan untuk melihat perekembangan ini lebih sustainable? Jika ya, apakah ada alasan untuk optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2007?

Di kesempatan ini kami juga mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1428.
Mohon maaf lahir dan Bathin

MCB dan AAP

ANALISIS EKONOMI

Lebaran dan Konsumsi

Optimisme memang tak punya banyak sahabat dalam perekonomian Indonesia. Namun, ada pertanda ekonomi mulai bergerak lebih cepat dalam beberapa bulan terakhir.

Harian Kompas (9/10), misalnya, mencatat penjualan ritel yang luar biasa dalam sepekan menjelang Lebaran. Omzet 162 kios pakaian dan aksesori melonjak 50-300 persen. Omzet beberapa pusat penjualan ritel lain pun meningkat hampir dua kali lipat.

Apa artinya ini bagi ekonomi kita? Penjualan ritel adalah indikator pendahulu (leading indicator) dari konsumsi nonmakanan. Naik-turunnya penjualan ritel dapat menjadi indikasi awal naik turunnya konsumsi nonmakanan, yang dapat dipengaruhi oleh ekspektasi. Lengkapnya

Migrasi menolong buruh miskin?-MCB

2007-10-11T23:14:00.000+07:00

Dalam buku Memoirs of an Unregulated Economist, pemenang nobel ekonomi George J. Stigler dari University of Chicago menulis:

(You won't agree to this). Because Political Economists have really done more for the labouring classes by their advocacy of free trade , etc. , than all the philathropists put together.

Seperti diduga Stigler, kita tak percaya. Walau begitu,baiklah kita mencoba melihat argumen ini dengan lebih hati-hati.

Grafik di kiri atas menunjukkan analisa tentang migrasi buruh. Tentu, ini adalah penyederhanaan persoalan, tetapi baik untuk membantu melakukan analisa. Sebelum migrasi, jumlah buruh yang bekerja di domestik adalah sebesar OL1( dilihat dari kiri ke kanan), sedangkan buruh di negara asing O*L2 (kanan ke kiri). Dalam kondisi ini upah riil di domestik adalah dititik C dan upah di luar negeri ada di titik B. Disini upah domestik lebih rendah dibanding luar negeri. Jika terjadi migrasi, maka tingkat upah riil keseimbangan terjadi di dititik A, dimana upah di kedua negara sama. Pada titik itu, jumlah buruh domestik adalah OL2 dan buruh asing O*L2. Apa yang bisa disimpulkan dari grafik ini?

Pertama, akan terjadi konvergensi dari upah riil, dimana upah buruh domestik naik dan buruh asing turun (secara riil). Dalam kenyataan, buruh domestik dan asing bukanlah substitusi sempurna, karena itu kesamaan upah praktis tak sepenuhnya terjadi karena hambatan perdagangan, perbedaan teknologi dan juga sumber daya. Namun ada kecenderungan bahwa konvergensi terjadi --walau tak membuat upah domestik sama dengan luar. Williamson (1995) menunjukkan bagaimana upah riil di negara tujuan migrasi menurun dan di negara asal migran meningkat.
Kedua, Buruh domestik diuntungkan karena upahnya naik, buruh asing akan rugi karena upahnya turun secara riil. Pemilik modal (capitalists) di luar negeri akan untung, karena upah buruh riil yang relatif lebih murah dibanding sebelum migrasi, sedang capitalists domestik akan rugi karena upah buruh lebih tinggi setelah terjadinya migrasi.

Analisa ini menunjukkan: yang dirugikan dengan migrasi sebenarnya adalah buruh asing dan kapitalis domestik. Benarkah begitu?

Mari kita lihat dalam kasus Indonesia. Jika pasar tenaga kerja dibuka, dapatkah kita membayangkan bahwa pekerja dari Singapura, Malaysia, Jepang, Australia akan datang ke Indonesia dan mengambil alih pekerjaan tenaga kerja tak terampil (pekerjaan yang dilakukan oleh buruh miskin)? Rasanya agak sulit membayangkan itu. Tapi bisakah kita membayangkan bahwa pekerjaan tenaga kerja tak terampil di Singapura, Malaysia, Jepang, Australia diambil oleh pekerja Indonesia dan mereka mendapat upah lebih tinggi? Tak sulit untuk membayangkannya, karena hal itu telah terjadi pada buruh migran kita di Singapura, Malaysia. Persoalannya adalah perlindungan terhadap buruh migran kita yang lemah, sehingga mereka diperlakukan dengan buruk di luar. Jadi soalnya bukanlah upah yang makin buruk, atau kesejahteraan yang buruk, tetapi perlindungan yang buruk, yang membuat mereka tak memperoleh manfaat yang seharusnya. Artinya jika perlindungan buruh migran dilakukan, maka buruh migran Indonesia sebenarnya diuntungkan dengan liberalisasi tenaga kerja. Itu artinya pula bahwa buruh miskin sebenarnya dapat memperoleh pekerjaan dan manfaat dari migrasi.

Bagaimana dengan pekerja terampil? Kita dapat menduga bahwa pekerja terampil (umumnya berpendidikan lebih baik dan relatif lebih kaya) akan mendapat saingan yang ketat dari Malaysia dan Singapura misalnya. Posisi pengacara, akuntan, arsitek, dokter di dalam negeri mungkin akan terancam --walau belum tentu juga, karena mungkin tak banyak dokter, akuntan, pengacara, ekonom asing yang mau bekerja dengan upah yang lebih rendah. Untuk sementara anggaplah mereka mau, analisis ini menunjukkan bahwa yang paling kuatir dengan liberalisasi pasar kerja adalah kelas menengah. Merekalah yang dirugikan. Sedangkan buruh tak terampil di untungkan. Pola yang sama juga terjadi di Eropa dan Amerika. Itu sebabnya Amerika Serikat tak mau membuka diri terhadap tenaga kerja dari Meksiko. Amerika Serikat, Australia cenderung proteksionis, karena pekerja tak terampil mereka dirugikan.

Jika benar demikian, apakah ini berarti bahwa liberalisasi pasar kerja ternyata baik bagi buruh miskin? Apakah proteksi pasar kerja hanya membela kelas menengah? Bisa jadi begitu. Jangan-jangan yang kita lakukan dengan menutup pasar tenaga kerja dari luar adalah upaya membela kelas menengah dengan mengatasnamakan buruh miskin. Jika benar begitu, proteksi ternyata justru membela yang relatif kaya dan bukan yang miskin.

Insentif-insentif menuju pemilu - AAP

2007-10-11T20:55:00.000+07:00

Menarik, tulisan Endy Bayuni (EB) di Jakarta Post kemarin (10/10/2007). EB meragukan bahwa JK (dan beberapa menteri di dalam kabinet) akan tetap loyal kepada SBY dalam dua tahun mendatang, mengingat JK sebagai pimpinan Golkar pasti akan mencalonkan diri (atau dicalonkan) sebagai presiden. Akan terjadi konflik kepentingan. Karenanya, menurut EB, salah satunya (JK atau SBY) harus mundur. (Tulisan EB mengimplikasikan bahwa: JK yang harus mundur). EB juga berpendapat bahwa mudah sekali bagi siapa pun di dalam kabinet untuk menjegal ambisi SBY untuk menjadi presiden kembali: cukup dengan melemahkan perekonomian (maksud EB mungkin lewat membiarkan beberapa program ekonomi gagal).

Jika tujuan Golkar adalah menggolkan JK sebagai presiden, maka insentif untuk melakukan penjegalan atas program ekonomi (dan lainnya) dari pemerintahan sekarang sesungguhnya kecil. Mengapa? Karena Golkar, lewat JK dan beberapa menteri, adalah bagian dari pemerintahan sekarang. Karena itu, menggagalkan (untuk tidak mengatakan sabotase) program pemerintahan sekarang sama dengan mencoreng muka sendiri. Ini akan menyulitkan Golkar dalam kampanye dan dalam mencoba merebut simpati pemilih, kecuali jika Golkar nantinya bisa muncul dengan argumen-argumen seperti ”itu bukan kesalahan kami”, ”kami sudah mencoba, tetapi Presiden tidak sepakat”, dan sebagainya. Argumen seperti ini murahan, tidak meyakinkan, dan justru menunjukkan bahwa peran Golkar ternyata kecil – citra yang tentunya tidak menguntungkan bagi Golkar. Akan lebih menguntungkan bagi Golkar untuk berjuang menyelesaikan semua program pemerintahan sekarang dengan baik dan simpatik, untuk kemudian nantinya mengklaim kredit untuk itu, sebagai bekal ke dan di pemilu. Itu yang dilakukan Fauzi Bowo dalam konteks Jakarta – dan berhasil.

Popularitas SBY, paling tidak sampai Oktober 2007, masih tetap tertinggi. Jika peringkat popularitas memang proksi yang baik untuk memprediksi pemenang pemilu, jika SBY bisa mempertahankan posisinya selama waktu yang tersisa, dan jika metode survei LSI benar valid, maka kemungkinan SBY menjadi presiden terpilih pada pemilu mendatang menjadi paling tinggi.

Hal ini tentunya menyulitkan Golkar yang berambisi mendudukkan JK sebagai presiden. Kecuali jika dalam dua tahun tersisa ini SBY melakukan sesuatu yang sangat merugikan citranya. Salah satu titik lemah SBY adalah kesulitannya mengambil keputusan. Ini tentunya disadari oleh lawan-lawan politiknya (paling tidak Sutiyoso akan menggunakan isu kepemimpinan yang tegas). Namun sifat indecisiveness ini pun tampaknya tidak berpengaruh banyak pada popularitas SBY, sebagaimana kita telah saksikan beberapa kali.

Jika semua asumsi di atas benar terjadi, maka Golkar harus puas dengan kursi wapres seperti saat ini. Dan itu berarti JK, bukan Akbar Tanjung atau yang lainnya. Mengapa? Karena eksponen Golkar yang paling bisa bekerjasama dengan SBY adalah JK, terlepas dari sederet friksi yang pernah terjadi. Selain itu, posisi JK seperti di atas tentunya juga disadari oleh orang-orang Golkar. Mereka yang berkepentingan untuk dekat dengan pusat kekuasaan secara rasional akan mendukung dia yang memang paling dekat dengan bakal presiden. Orang itu adalah JK, bukan Akbar Tanjung.

Yang tersisa untuk melengkapi argumen di atas adalah: apa insentif SBY untuk bersanding dengan JK kembali? Tidak terlalu sulit untuk menjawab yang satu ini. Karena Golkar adalah partai terbesar dan secara historis sangat kuat di republik ini. Partai Demokrat sendiri sepertinya tidak akan mampu berjuang sendiri.

Kesimpulannya, pertama, kemungkinan JK untuk mengundurkan diri dari pemerintahan saat ini kecil. Kedua, kekuatiran EB bahwa akan terjadi penjegalan terhadap SBY oleh kabinetnya sendiri tampaknya berlebihan.

Tentu saja ini hanya pengamatan yang dibangun atas asumsi-asumsi dan pengamatan atas insentif di seputar kabar-kabar menuju pemilu 2009. Kita paham, dalam politik, apa pun bisa terjadi.

Apakah spekulan beras jahat? - AAP

2007-10-10T05:08:00.000+07:00

Di media massa kita sering mendengar dan membaca bahwa spekulan-spekulan (atau spekulator) beras (atau barang lain) harus dihukum. Benarkah mereka ini 'jahat'?

Spekulan beras (sekali lagi, atau barang lain) adalah orang yang membeli beras pada saat harganya rendah dan menjualnya pada saat harganya tinggi. Bukankan ini hal biasa, yang memang dilakukan oleh semua pengusaha, pedagang, dan mereka di bursa saham? Tapi mari kita renungkan lebih jauh.

Asumsikan dulu bahwa saat ini tidak ada program stabilisasi harga maupun larangan impor oleh pemerintah. Ekpektasi berperan penting dalam pengambilan keputusan. Ketika spekulator memperkirakan bahwa akan terjadi puso dan kekeringan atau sekedar penurunan produktivitas padi, ia memperkirakan harga beras akan naik di masa yang akan datang (cepat atau lambat). Karena itu, ia akan membeli beras sekarang, karena harganya relatif lebih murah ketimbang ekpektasi harganya di masa mendatang. Ternyata spekulan bukan hanya satu orang, tetapi banyak. Dan mereka semua berpikir sama: beli sekarang untuk dijual nanti. Karena para spekulan turun ke pasar untuk memborong beras, maka harga beras sekarang (atau tepatnya, harga sebelum 'masa akan datang' di atas terealisasi) terdorong naik.

Konsumen tentu saja tidak berpangku tangan. Dengan kenyataan harga yang bergerak naik sekarang, mereka akan lebih berhati-hati dengan pola konsumsi beras mereka. Sebagian kecil membeli dalam jumlah yang lebih besar (untuk 'stok'), namun tidak akan terlalu besar: mereka toh tidak bermaksud menjualnya seperti spekulan. Sebagian yang lain melakukan diversifikasi: memperbanyak kentang, indomie atau bahan makanan lain. Sebagian yang lain mengimpor. Efeknya adalah bahwa ketika 'saat itu' datang (saat di horison ekpektasi spekulan, di mana mereka memperkirakan akan terjadi kenaikan harga yang signifikan), harga tidak akan naik sebanyak yang dikuatirkan. Karena, para pelaku ekonomi (termasuk konsumen) telah melakukan antisipasi -- dan itu karena 'informasi' yang disampaikan secara tidak langsung oleh spekulan.

Dengan kata lain, spekulan memuluskan gejolak harga sehingga tidak terlalu fluktuatif (ya, "menstabilkan harga", jika Anda lebih suka istilah ini). Mereka membeli barang ketika mereka melihat bahwa harganya lebih rendah daripada harga ekspektasi (atau dengan kata lain: harga jangka panjang). Hal ini meningkatkan harga menuju keseimbangan. Dan mereka menjualnya ketika mereka melihat bahwa harganya lebih tinggi. Hal ini menurunkan harga menuju keseimbangan (D. Friedman, 1996).

Sesungguhnya apa yang dilakukan spekulan persis seperti apa yang diinginkan pemerintah lewat program 'stabilisasi harga' mereka. Bedanya, pada yang pertama hampir tidak ada insentif untuk melakukan korupsi.

Efficient grease-MCB

2007-10-09T13:52:00.000+07:00

Studi yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) (Ari Kuncoro, Thia Jasmina, Isfandiarni, Siti Budi Wardhani, Ainul Huda, Deasy and Anton Hendranata) tentang iklim investasi Indonesia menunjukkan: ada perbaikan dalam proses import clearance di beberapa pelabuhan utama di Indonesia dalam pertengahan 2007 dibanding tahun sebelumnya. Namun menariknya, disisi lain, studi ini menemukan bahwa prosentase mereka yang tidak pernah membayar suap dalam proses import clearance juga menurun. Prosentase mereka yang membayar suap meningkat dari 88% (pertengahan tahun 2006) menjadi 91% (pertengahan tahun 2007). Artinya suap semakin sering. Bagaimana kita menjelaskan fenomena ini, dimana proses makin cepat, tetapi suap makin sering ini?

Salah satu kemungkinan penjelasnya adalah adanya efficient grease atau pelicin untuk mempermudah proses.

Keputusan dunia usaha untuk menyuap adalah keputusan ekonomi rasional. Keputusan ini akan selalu didasarkan kepada perhitungan manfaat (benefit) dan biaya (cost) dari aktifitas penyuapan. Artinya, seandainya suap dapat melancarkan urusan dengan birokrasi atau memungkinkan memperoleh proteksi--sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan besarnya suap yang harus dibayar—maka ada insentif untuk menjadi pemasok suap.

Grafik diatas dapat menjelaskan pola ini. Manfaat yang dapat diperoleh pengusaha dengan menyuap ditunjukkan oleh grafik berwarna merah. Manfaat yang diperoleh pengusaha dengan menyuap, semakin lama semakin kecil karena ada batas manfaat dari suap, karena itu kurva manfaat semakin lama semakin datar.

Untuk menyuap, tentu ada biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari besarnya suap, proses lobby dsb. Semakin besar fasilitas/proteksi atau kemudahan yang akan diperoleh dari suap, maka semakin besar pula biaya suap. Itu sebabnya kurva biaya suap yang berwarna biru semakin lama semakin tajam kenaikannya.

Tingkat optimum suap terjadi ketika slope dari kurva manfaat sejajar dengan kurva biaya. Pada titik ini, tambahan manfaat (marginal benefit) dari menyuap akan sama dengan tambahan biaya (marginal cost) dari menyuap. Lewat dari titik optimum ini ke kanan, tambahan manfaat dari menyuap akan lebih kecil ketimbang tambahan biaya yang muncul dari menyuap. Karena itu insentif bagi pengusaha untuk menyuap sudah mulai menurun. Bagian dari titik otimum ke sebelah kiri adalah bagian yang disebut sebagai eficient grease.

Jadi, seringnya penyuapan yang dilakukan seperti temuan LPEM mungkin mencerminkan area disebelah kiri dari titik optimum. Dalam kondisi ini bagi dunia usaha pilihan menyuap --sayangnya-- adalah pilihan rasional. Secara konseptual korupsi atau penyuapan (bribery) adalah semacam pajak tak resmi untuk dunia usaha (MacLeod, 2001). Bagi dunia usaha tak ada bedanya antara membayar suap dengan membayar pajak (buat mereka adalah biaya). Perbedaannya ada disisi pemerintah. Pajak resmi masuk kas negara, sedang suap masuk kantong aparat. Karena itu selama suap masih menguntungkan, dunia usaha akan melakukannya.

Studi yang dilakukan oleh Lui (1985) misalnya, menunjukkan bahwa dalam beberapa hal korupsi malah bisa meningkatkan efisiensi. Argumen Lui memang terkesan mengejutkan, tetapi ada alasan teoritis yang cukup kuat dibelakang argumen ini. Perspektif ini dikenal dengan nama efficient grease atau pelumas yang efisien. Pola ini dapat terjadi dari bentuk yang sederhana, seperti membayar uang rokok atau uang mengurus KTP, sampai bentuk yang canggih seperti lobby dan aktifitas ekonomi rente.

Mengapa itu bisa terjadi? Penyebabnya adalah adanya pasar untuk jual beli masalah yang pada gilirannya membuka pasar bagi suap. Kita kenal adagium : uang tak menjadi masalah, tetapi masalah bisa menjadi uang. Dalam kondisi ini dunia usaha terpaksa menjadi supplier suap karena “masalah“ yang diciptakan pejabat pemerintah.

Bagaimana mengatasinya? Upaya penyelesaiannya suap dapat dilakukan dengan mengurangi insentif untuk menyuap dan mengurangi ruang untuk memperoleh suap. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memudahkan peraturan (deregulasi dan debirokratisasi ekonomi) dan mengurangi pertemuan antara aparat dengan pengusaha melalui on line system. Tentu yang ideal adalah penegakan hukum, di mana penyuap dan yang disuap diberikan hukuman yang berat. Sayangnya, di negeri ini, justru hukum amat rawan suap. Karena itu, walau ideal, mungkin tak efektif.

Penyuapan memang sebuah proses interaksi antara pengusaha dengan aparat pemerintah. Beberapa tahun lalu (2003) saya pernah menulis artikel yang berdjudul Tutu Tango di Harian Kompas. Ironisnya, empat tahun setelah itu, artikel itu masih relevan.

Tercapaikah target inflasi ?- MCB

2007-10-08T04:51:00.000+07:00

Berikut tulisan saya mengenai inflasi 2007 yang berjudul Tercapaikah target inflasi? yang terbit di Harian Bisnis Indonesia hari Senin (8 Oktober 2007, hal 1) Intinya menunjukkan bahwa inflasi ternyata lebih disebabkan oleh inflasi inti (core inflation)-- yang sedikit banyak ada dibawah kendali Bank Indonesia-- ketimbang akibat inflasi dari harga yang bergejolak atau tak diatur pemerintah (volatile). Akan tercapaikah target inflasi? Bagaimana antisipasi kebijakannya?

Dalam beberapa bulan terakhir ini diskusi mengenai inflasi mengemuka di media massa. Ada semacam kekhawatiran inflasi terus merayap naik.

Tak heran bila kemudian muncul pertanyaan apakah target inflasi yang ditetapkan ((6±1 %) akan tercapai? Pertanyaan ini tidak sepenuhnya salah. Lengkapnya...

Love is not enough - MCB

2007-10-06T11:20:00.000+07:00

David Friedman, mungkin tak dikenal luas dinegeri kita. Tulisannya dicaci dibanyak tempat dibelahan dunia. Sebabnya sederhana : ia pengajur libertarian yang paling radikal. Bukunya, yang kemudian mengundang caci maki dari mereka yang tak setuju dengan pandangan libertarian, diberi judul : The Machinery of Freedom :Guide to a Radical Capitalism, yang ditulis di tahun 1970-an.

Tentu, kita bebas untuk tak setuju pada David Friedman –anak dari pemenang nobel Milton Friedman ini. Idenya mungkin dianggap terlalu liar bagi negeri ini – yang sekian tahun hidup dalam sebuah ‘konstruksi sosial’ tentang bagaimana masyarakat harus bersikap. Namun demikian, ada satu risalah David Friedman didalam buku itu yang begitu memikat. Judulnya : Love is not enough.

Intinya, : ada tiga cara yang bisa dilakukan agar orang lain bersedia untuk melakukan suatu aktifitas yang diinginkan oleh orang lain. Cara pertama, adalah cinta. Bila seseorang mencintai orang lain dengan sepenuh hati, maka ia akan melakukan permintaan orang itu dengan sukarela. Maka dengan cinta, kita bisa mengharapkan adanya voluntary action. Cinta, mungkin adalah terminologi yang terlalu ketat untuk menjelaskan kesukarelaan. Bisa saja orang melakukan sesuatu secara sukarela karena ada tujuan yang sama. Seseorang aktif dalam kampanye hidup sehat, bukan karena ia sekedar cinta hidup sehat, tetapi ia mungkin menganggap bahwa hidup sehat itu baik baginya. Namun sayangnya, didalam realitas kita tak bisa mengharapkan semua orang mencintai kita. Tak ada orang yang bisa dicintai oleh semua orang, dan kemudian orang lain dengan sukarela melakukan apa yang diinginkan orang tersebut, terutama untuk tujuan-tujuang yang rumit. Karena itu, love is not enough.

Alternatif kedua : paksaan atau coercion. Dengan paksaan kita bisa saja membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Dengan coercion, kita menerapkan sanksi, hukuman dan juga tindak represi. Pilihan ini kerap efektif untuk membuat orang lain menuruti atau melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi, sampai batas tertentu, paksaan akhirnya memiliki limitasinya. Ada biaya yang sangat besar untuk ini, pengawasan dan pelaksanaan hukum. Tindakan kekerasan tidak bisa berjalan terus menerus dan berkesinambungan. Sampai batas tertentu, paksaan atau hukum adalah sebuah syarat perlu. Mekanisme pasar pun mensyaratkan hukum. Bila tidak, bagaimana sebuah kontrak dapat dijaga, bagaimana property right dapat dijamin. Bagaimana keamanan dapat dipertahankan. Tanpa hukum akan terjadi chaos. Namun paksaan yang berlebihan akan menimbulkan resistensi yang akhirnya akan bersifat kontra produktif. Kita bisa melihat bagaimana rezim diktator di banyak negara, termasuk Indonesia, akhirnya digulingkan. Kita melihat bagaimana koersi dan represi di terjadi di Myanmar. Dan kita juga mencatat, bagaimana biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat dari sebuah negeri yang tertindas. Karena itu Friedman mengatakan ada limitasi dari paksaan.

Dengan kendala itu, ia masuk kepada alternatif ketiga : trade. Didalam trade, terjadi pertukaran. Seseorang akan bersedia melakukan aktifitas bagi kepentingan orang lain, jika kepentingannya juga diakomodasi oleh orang itu. Dengan kata lain, disini terjadi pertukaran. quid pro quo, atau ini untuk itu. Didalam konteks ini ketika seorang agen merasa bahwa dengan melakukan sesuatu hal ia akan menerima manfaat dari tindakan itu, maka keputusannya untuk melakukan suatu tindakan akan bersifat sukarela. Selama kepentingan-kepentingan itu berinteraksi, dan masing-masing pihak melihat keuntungannya melakukan transaksi satu dengan yang lain, maka selama itu pula proses interaksi sosial berjalan.

Dari kacamata inilah relasi negara dan masyarakat juga harus dipandang.Pertanyaannya adalah : apakah pola interaksi antara negara dan masyarakat memang berjalan dalam relasi saling menguntungkan. Artinya, apakah memang ada insentif bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu demi kepentingan negara dan sebaliknya. Jika ya, maka kita bisa mengharapakan proses interaksi negara dan masyarakat berjalan menurut kaidah saling menguntungkan. Sayangnya, kita kerap punya gambaran yang lain pada negeri ini. Kita bisa melihat bagaimana tuntutan negara pada masyarakat tidak bisa dipenuhi dan sebaliknya. Kemudian ketika terjadi konflik yang tajam, kita menyimpulkan bahwa tidak ada lagi kecintaan pada bangsa ini ? Love is not enough. Soalnya memang tidak cukup cinta kepada bangsa dan tanah air. Tetapi harus ada sesuatu hal yang bisa diberikan oleh negara dan sebaliknya. Dengan kata lain, ada insentif bagi orang untuk berperilaku cooperative .
Jika kemudian insentif ini tidak ada, maka seperti yang dikatakan David Friedman, proses interaksi sosial dan ekonomi akan terganggu. Dan pemerintah kemudian tak bisa lagi menyalahkan masyarakat tentang tidak adanya kecintaan pada negara. Love is not enough begitu tulis David Friedman. David Friedman terkesan terlalu liar – mungkin bagi banyak orang dianggap tak cocok dengan kultur kita. Tapi pesannya yang ditulis tahun 1970 an terasa begitu penting dihari ini. Setuju atau tidak setuju? Anda bebas untuk itu, sebebas Friedman melihat persoalan ini.

Draft buku NBER East Asia Seminar on economics-MCB

2007-10-05T17:19:00.001+07:00

Fukao et. all menulis sebuah makalah yang menarik tentang merger dan akusisi industri di Jepang. Berbeda dengan anggapan selama ini bahwa akusisi tak berpengaruh kepada produktifitas, Fukao et.all menunjukkan ada bukti secara statistik bahwa merger dan akusisi yang dilakukan perusahaan asing ternyata meningkatkan produktifitas perusahaan-perusahaan yang diambil alih asing tersebut.

Bagi mereka yang tertarik dengan Seminar NBER tentang ekonomi East Asia bisa membaca kumpulan draft makalah tentang International Financial Issues in the Pacific Rim: Global Imbalances, Financial Liberalization, and Exchange Rate Policy, East Asia Seminar on Economics Volume 17 yang rencananya akan diterbitkan menjadi buku oleh NBER dan University of Chicago tahun depan. Buku ini diedit oleh Takatoshi Ito dan Andrew Rose. Di buku ini ada paper yang ditulis antara lain oleh dari Barry Eichengreen, Takatoshi Ito, Linda Goldberg, Michael Dooley, Peter Garber dan beberapa ekonomi lain.

Benarkah pembangunan infrastruktur mengurangi pengangguran? -MCB

2007-10-05T00:28:00.000+07:00

Masalah pengangguran adalah problema besar negeri ini. Dan memang tak salah. Tabel disebelah kiri menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia memang relatif besar. Benar, prosentase pengangguran terbuka sudah mulai menurun dari 10.4% (Feburari 2006) menjadi 9.75% (Februari 2007). Artinya mulai ada perbaikan, namun perlu dicatat angka ini masih relatif tinggi.

Hal lain penting lainnya adalah adanya perbedaan pola penganggur terbuka di Indonesia dibanding di negara-negara maju yang memiliki tunjangan sosial. Di negara seperti Australia misalnya, ada tunjangan sosial bagi penganggur dalam jumlah tertentu. Implikasinya: mereka yang menganggur masih bisa hidup --walau tentunya dengan sangat pas-pasan. Para penganggur ini hanya akan bekerja jika upah dari pekerjaan yang mereka lakukan lebih tinggi dari tunjangan pengangguran. Mudahnya, apa gunanya bekerja kalau upahnya lebih rendah dibanding tunjangan mereka sebagai penganggur? Artinya tunjangan pengangguran disini merupakan reservation wages mereka.

Di Indonesia, kita tidak mengenal tunjangan seperti ini. Akibatnya hanya mereka yang relatif kaya yang "mampu menganggur". Pengangguran adalah barang mewah. Seorang tamatan SMA atau sarjana ,yang masih tinggal dengan orang tuannya, yang masih memiliki non-labour income, memiliki kemewahan untuk menganggur. Alasannya ada pendapatan dari orang tua atau tabungan yang memungkinkan mereka menganggur. Kelompok ini memiliki kemewahan untuk memilih pekerjaan berdasarkan upah atau kondisi kerja yang mereka sukai. Jika belum cocok, toh tak apa jadi penganggur dulu.

Namun, tak demikian halnya mereka yang miskin. Mereka yang miskin, tak punya kemewahan untuk menganggur. Jika anda miskin, tak ada tabungan, tak ada orang tua yang dapat mendukung, maka anda terpaksa bekerja apa saja. Too poor to be unemployed. Tengok saja kasus pekerja anak. Pekerja anak adalah ciri dari negara miskin, dimana kemiskinan kemudian memaksa orang tua untuk mempekerjakan anaknya.

Lalu bagaiman kita menginterpretasikan angka pengangguran terbuka di Indonesia?
Dengan tidak adanya tunjangan penganggur atau tunjangan sosial, tingkat pengangguran terbuka akan mencerminkan tingkat mereka "yang mampu untuk menganggur".
Artinya mereka yang menganggur ada kemungkinan relatif berpendidikan, kaya dan muda (SMERU 2007)

Gambar disebelah kiri mengkonfimasi argumen ini: sebagian besar penganggur di Indonesia memiliki tingkat pendidikan tamat SMA atau lebih tinggi. Prosentase penganggur yang memiliki pendidikan tamat SD atau lebih rendah jauh lebih kecil dibanding tamatan SMP ke atas atau SMA keatas.

Dan untuk mengatasi pengangguran kita membuat program pembangunan infrastruktur. Logianya: resep Keynesian ini akan menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang. Dan pengangguran pun berkurang. Sayangnya kita tak boleh terlalu cepat menyimpulkan

Pertanyannya: apakah program pembangunan infrastruktur cocok dengan karakteristik penganggur seperti ini? Dapatkah kita mengurangi pengangguran melalui program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan atau infrastruktur pedesaan? Sudah menjadi mantera, yang dipercaya mayoritas, bahwa program infrastruktur akan mampu mengatasi pengangguran. Terus terang saya tak sepenuhnya yakin akan mantera ini.

Dengan struktur penganggur yang relatif terdidik, muda, masih tinggal bersama orang tua seperti yang ditunjukkan gambar diatas dan juga SMERU (2007), sulit untuk diharapkan mayoritas kelompok ini bersedia bekerja di dalam program infrastruktur sebagai buruh konstruksi. Jenis pekerjaan buruh konstruksi seperti itu akan cocok dengan mereka yang tingkat pendidikannya SD atau lebih rendah. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi akan sangat enggan untuk masuk ke pasar kerja seperti ini. Kecuali jika mereka telah menjadi begitu miskin, dan tak lagi memiliki non-labour income. Artinya, argumen bahwa pembangunan infrastruktur akan menyelesaikan masalah pengangguran, tampaknya hanya benar sebagian. Ia hanya bisa menyediakan lapangan kerja bagi sebagian kelompok penganggur (dengan pendidikan SD kebawah). Proyek infrastruktur mungkin akan bermanfaat untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang miskin dan berpendidikan rendah. Program pembangunan infrastruktur mungkin akan menolong program pengentasan kemiskinan, tapi tak sepenuhnya cocok bagi penciptaan lapangan kerja untuk mereka yang berpendidikan, misalnya SMA keatas, yang merupakan porsi terbesar dari kelompok penganggur ini.

Mereka yang berpendidikan hanya akan bersedia bekerja pada sektor formal. Dan penyerapan pekerja ke sektor formal hanya akan terjadi jika ekonomi di sektor formal tumbuh cepat dan kekakuan pasar tenaga kerja yang mencegah masuknya orang ke sektor formal diatasi. Bukan hanya dengan sekedar menyediakan lapangan kerja bagi buruh konstruksi melalui program infrastruktur --seperti yang kita percaya selama ini.

Penurunan tingkat bunga - AAP

2007-10-04T16:27:00.000+07:00

Dalam posting sebelumnya, Dede menjelaskan mengapa penurunan SBI tidak diikuti oleh turunnya tingkat bunga perbankan. Akibatnya, sektor riil tidak bergerak banyak seperti yang diharapkan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan bank-bank membedakan peminjam berdasarkan risikonya. Karena bank bersifat menghindari risiko (risk averse) maka mereka akan cenderung menggabungkan keseimbangan tingkat bunga bagi "debitur nakal" dan "debitur baik". Ini yang disebut pooling equilibrium.

Gambar di sebelah ini meminjam konsep Rothschild-Stiglitz tentang seleksi yang meleset (adverse selection), yang biasanya diterapkan di pasar asuransi. Kita meletakkan tingkat bunga pada sumbu horisontal dan pinjaman di sumbu vertikal. Kurva merah menunjukkan perilaku "debitur nakal" dan kurva biru "debitur baik" (ditunjukkan oleh kurva utility). Garis lurus merah dan biru menunjukkan pinjaman ("balas jasa") masing-masing tipe debitur ini, jika bank dapat membedakan mereka dengan baik. Garis lurus ini adalah tingkat bunga yang dikenakan dikali dengan probabilita macetnya kredit. Karena kredit macet lebih mungkin terjadi pada debitur nakal, maka garis merah lebih datar daripada garis biru.

Jika bank bisa membedakan debitur, maka ia akan mengenakan tingkat bunga iB untuk debitur nakal dan iA untuk debitur baik. Ini bersesuaian dengan satu tingkat pinjaman yang diharapkan. Maka, keseimbangan terjadi di titik A untuk debitur baik dan B untuk debitur nakal.

Kenyataannya, informasi bersifat asimetrik. Bank tidak bisa membedakan debitur. Di sisi lain, debitur nakal maupun debitur baik lebih menyukai titik A ketimbang titik B (karena tingkat bunga yang rendah). Debitur nakal akan selalu mencoba tampil sebagai debitur baik, agar bisa terhindar dari membayar tingkat bunga yang lebih tinggi.

Untuk meminimalkan risiko, bank tidak akan mengenakan tingkat bunga di iA. Tetapi, meletakkannya di iB juga akan berisiko kehilangan sebagian besar debitur baik. Karena itu, bank akan mencari satu keseimbangan gabungan di antara A dan B. Pada akhirnya, di pasar biasanya akan lebih banyak debitur nakal ketimbang debitur baik.

Jadi, jika Bank Indonesia menurunkan tingkat bunga ke iA, belum tentu perbankan akan mengikutinya, seperti kesimpulan Dede di bawah. Implikasinya, upaya menggerakkan sektor riil tidak bisa hanya mengandalkan penurunan suku bunga acuan. Permasalahannya justru di informasi yang asimetrik. Di sinilah perlunya membangun biro kredit yang meminimumkan risiko adverse selection.

Myanmar: otoritarian adalah subsidi bagi kekerasan - MCB

2007-10-03T22:42:00.000+07:00

Sebagian dari kita yang membaca Les Justes, drama yang ditulis Albert Camus tahun 1959, mungkin teringat ucapan Stepan Fedorov -wajah telanjang dari terorisme atau kekerasan-. Saat Yanek tak jadi melemparkan bom kepada si bangsawan karena ada dua anak kecil dalam kereta si bangsawan, Stepan meradang:

“Tidakkah kau mengerti, karena Yanek tidak membunuh dua anak kecil itu, maka ribuan anak-anak Russia akan mati dimasa depan, karena kelaparan”

Menyedihkan, terorisme atau kekerasan selalu memiliki filsafatnya sendiri. Kadang ideologi, kadang ekonomi.

Dan hari-hari ini di Myanmar kita melihat bagaimana opresi dan kekerasan dilakukan oleh rezim otoritarian terhadap gerakan pro demokrasi.
Otoritarian, sebenarnya adalah sebuah subdisi bagi kekerasan. Dalam sistem otoritarian, harga dari kekerasan begitu murah karena tak ada check and balances . Untuk apa repot repot dengan peradilan, dengan hukum, jika masalah dapat diselesaikan dengan efisien melalui cara represi. Paling tidak begitu rasionalitas dari sebuah sistem otoritarian seperti di Myanmar.

Mungkin menarik untuk melihat bagimana otoritarian merupakan sebuah subsidi bagi kekerasan. Bagaimana kita menjelaskan hal ini?

Bayangkan sebuah model maksimisasi kepuasan sederhana. Tentu untuk abstraksi yang lebih tepat, analisis ini harus dikembangkan lebih jauh. Namun setidaknya ia mampu menjelaskan mengapa permintaan terhadapa kekerasan akan selalu meningkat dalam sistem otoritarian.

Anggaplah bahwa junta militer Myanmar ingin memaksimumkan aspirasi politiknya dengan dua kombinasi pilihan: kekerasan (violence) atau tanpa kekerasan (non violence). Jika kita menganggap bahwa 2 pilihan itu adalah barang normal yang bisa dikonsumsi, maka pilihan atas kedua tindakan tersebut akan sangat tergantung kepada harga dari masing-masing pilihan.
Titik keseimbangan awal terjadi di titik A, dimana konsumsi violence adalah sebesar V1 dan non-violence adalah NV1. Dalam sistem otoritarian, harga violence menjadi relatif lebih murah, hal ini tercermin dari bergesernya budget line. Kondisi keseimbangan baru terjadi pada titik C, dimana permintaan kekerasan menjadi lebih banyak (meningkat dari V1 ke V3) dan konsumsi non-violenc menurun dari NV1 ke NV3. Efek substitusi akibat perubahan harga ini dicerminkan dari perpindahan A ke B.

Analisis sederhana ini menunjukkan jika harga dari tindak violence itu menjadi murah secara relatif terhadap harga tindakan non violence, maka konsumen akan mengkonsumsi tindak kekerasan. Dan begitu pula sebaliknya. Lalu apa arti permainan analisis diatas ? Sebenarnya analisis ini membawa kita untuk mengupas masalah ini secara mendasar , karena harga dari kekerasan sebenarnya mencerminkan pengorbanan yang harus diberikan jika pilihan itu diambil. Dengan kata lain ketika institusi politik menjadi begitu tak berdayanya dan mandek, serta tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi begitu murahnya- dalam arti dapat terjadi dengan leluasa dilakukan oleh negara-- maka “permintaan akan violence” akan meningkat. Atau sebaliknya jika jalan non violence dapat memberikan hasil yang lebih baik atau hanya menuntut pengorbanan yang relatif kecil dibandingkan cara-cara violence, maka tindakan non violence akan menjadi pilihan yang lebih menarik. Disinilah kita berbicara tentang pentingnya aspek pelembagaan politik dan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak manusia. Dan disini pula kita melihat bahwa masalah kekerasan , baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat adalah resultante dari pelembagaan politik. Bila kekerasan masih kerap terjadi, maka hal ini sebenarnya merefleksikan bagaimana masih lemahnya dan terkebelakangnya aspek institusi politik yang menunjang demokratisasi. Semakin otoriter sistem, maka semakin mahal harga non violence atau semakin murah harga violence. Sehingga secara tidak langsung sistem politik yang otoriter sebenarnya adalah sebuah “subsidi bagi pilihan kekerasan”. Itu sebabnya, sikap represif junta militer Myanmar adalah resultante dari pilihan rasional sistem otoritarian.

Apakah kapitalis asing menghisap pekerja lokal? - AAP

2007-10-03T16:28:00.000+07:00

Paling tidak, Marx percaya itu? Begitupula para pengikutnya. Dan berbagai aksi demo dan gerakan mahasiswa, buruh, atau yang mengatasnamakan buruh seringkali mengangkat isu betapa perusahaan multinasional asing dianggap melakukan eksploitasi berlebihan atas buruh di Indonesia. Paling tidak, poster-poster mereka berkata begitu.

Apakah betul perusahaan multinasional asing menzalimi pekerja lokal? Tentu ada berbagai metode untuk mencoba menjawab pertanyaan ini. Salah satunya adalah membandingkan tingkat upah yang dibayarkan oleh perusahaan asing dan yang dibayarkan perusahaan domestik. Logikanya, jika jawaban atas pertanyaan di atas adalah ’ya’, maka seharusnya upah pekerja di perusahaan asing lebih rendah daripada jika ia bekerja di perusahaan domestik.

Grafik-grafik di sebelah (data dari Lipsey dan Sjöholm, dalam Ramstetter dan Sjöholm, 2006 - klik grafik untuk perbesar) menunjukkan rasio antara upah rata-rata di perusahaan asing dan perusahaan domestik di sektor manufaktur. Dalam hampir semua subsektor, rasio tersebut lebih dari satu. Artinya, tingkat upah di perusahan asing lebih tinggi daripada tingkat upah di perusahaan yang dimiliki swasta domestik.

Mungkin kita lalu bertanya: boleh jadi perbedaan upah itu dikarenakan oleh perbedaan tingkat pendidikan, teknologi di perusahaan, dan sebagainya. Ternyata, setelah faktor-faktor ini dikeluarkan, tingkat upah di perusahaan asing tetap lebih tinggi 25-50 persen di atas tingkat upah di perusahaan swasta domestik (Lipsey dan Sjöholm, 2004, J. of Dev.Econ 73:415-22).

Burukkah impor? - MCB

2007-10-03T11:15:00.000+07:00

Ada satu kepercayaan bahwa impor itu buruk. Karena itu dalam sebagian besar diskusi, orang selalu bicara dengan nada tinggi tentang bahaya impor. Keberhasilan juga kerap dinilai kalau kita mengurangi impor. Logikanya, kalau banyak impor, kita tergantung negara lain, devisa akan keluar, ekonomi tak bisa bersaing, akhirnya pertumbuhan ekonomi mandek. Menarik, mitos ini hidup dan selalu di elus-elus setiap waktu.

Disisi lain kita juga kuatir dengan impor karena argumen konsumerisme.
Sayangnya data empiris tak mendukung mitos ini, atau kepercayaan yang dianut mayoritas ini. Lihat saja grafik-grafik disebelah kiri. Ada pola yang sama antara pertumbuhan ekonomi dan impor dalam senjang satu triwulan. Tentu mereka yang belajar ekonomi ditingkat dasar akan bicara: impor tergantung pendapatan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula impor. Namun jika kita melihat hubungan impor dan pertumbuhan ekonomi atau investasi, seperti pada grafik-grafik disebelah kiri, maka kita akan mendapatkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan investasi selalu didahului oleh kenaikan impor. Disini impor berlaku seperti leading indicator. Artinya kalau impor naik, maka satu atau dua triwulan setelah itu investasi akan naik dan PDB juga akan naik.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Mudah saja: sekitar 90% dari impor kita terdiri dari barang modal dan bahan baku. Kalau impor barang modal dan bahan baku naik, itu artinya perusahaan sudah mulai melakukan produksi atau melakukan ekspansi produksi. Tak akan ada perusahaan yang akan mengimpor barang modal dan bahan baku, kalau hanya akan ditumpuk jadi stok. Peningkatan impor barang berarti ekspansi produksi Akibatnya investasi naik, output juga naik.
Karena itu impor tak selamanya buruk seperti bayangan kita. Malah buat negara seperti Indonesia --dalam situasi pertumbuhan tinggi -- yang seharusnya terjadi adalah defisit dalam neraca transaksi berjalan. Defisit dalam transaksi berjalan menunjukkan kondisi tabungan yang lebih kecil dibanding investasi. Defisit dalam transaksi berjalan konsisten dengan kebutuhan investasi yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi saat ini, dimana transaksi berjalan surplus, justru menunjukkan keengganan orang untuk berinvestasi. Implikasinya: tabungan lebih besar dibanding investasi.

Itu sebabnya beberapa studi tentang Jepang dan negara Asia lain , malah percaya dengan istilah import led growth atau impor mendorong pertumbuhan.

Ternyata impor tak seburuk yang kita bayangkan. Kalau benar argumentasi itu, maka sebenarnya tak perlu kekuatiran yang berlebihan soal masuknya impor atau liberalisasi perdagangan. Menarik: bukti empiris memang kerap mengganggu mitos dan mempertanyakan berbagai keluhan yang selama ini dianggap benar. Mungkin karena itu fakta empiris kerap merisaukan dan tak menyenangkan banyak pihak yang ingin selalu dilindungi dari impor, atau mereka yang selalu berteriak dengan nada was-was: AWAS IMPOR

Benarkan Bulog menstabilkan harga? - AAP

2007-10-01T22:04:00.001+07:00

Tujuan pemerintah, paling tidak seperti yang diberitakan di koran, dalam memberikan hak monopoli impor kepada Bulog adalah agar yang terakhir ini dapat "menstabilkan harga beras". Seperti kita ketahui, Bulog diberi mandat serupa praktis selama Orde Baru sebelum tahun 1998. Pada tahun 1999-2004, monopoli Bulog dicabut.

Apakah Bulog memang menstabilkan harga? Salah satu cara sederhana untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat koefisien variasi harga beras. Koefisien variasi adalah rasio dari deviasi standar atas rata-rata. Ia menunjukkan derajat variasi dari deret-waktu di seputar rata-ratanya (yang dianggap merepresentasikan keadaan "normal"). Dengannya, kita bisa membandingkan variabilitas antara satu deret-waktu dengan deret-waktu yang lain. Jika memang Bulog menstabilkan harga beras, maka seharusnya harga beras ketika Bulog memegang hak monopoli impor lebih stabil (variabilitasnya lebih kecil) ketimbang ketika hak itu dicabut. Artinya, koefisien variasi dari deret-waktu harga lebih kecil pada saat Bulog bekerja ketimbang waktu yang lain.

Tabel di atas (Bahri dan Rosner, 2003) menunjukkan bahwa koefisien variasi harga beras pada jaman Bulog lebih besar daripada ketika hak monopoli Bulog dicabut. Dengan metode yang sama, kita bisa melihat apa yang terjadi di kota-kota besar sentra produksi dan konsumsi di Indonesia, seperti terlihat di tabel di bawah (LPEM-UI, 2005). Sekali lagi, jika koefisien variasi dapat memberikan gambaran kemampuan stabilisasi harga, maka tampaknya jawabannya negatif.

Negara kaya, rakyat sengsara: emang gitu? - MCB

2007-10-01T11:32:00.000+07:00

Ingat lagu Koes Plus "Kolam Susu" atau lagu "Rayuan Pulau Kelapa"? Semuanya bercerita betapa kaya, gemah ripah loh jinawi nya tanah air kita. Indonesia adalah negeri kaya, karena itu seharusnya rakyatnya makmur. Sejak kecil kita diajarkan logika "kasat mata" itu . Ironisnya yang terjadi: negeri kaya, tapi rakyat sengsara.

Sedihnya, pola negeri kaya rakyat sengsara, adalah pola yang kerap terjadi. Indonesia bukan kekecualian. Studi yang dilakukan oleh Carneiro (2007) atau Sachs dan Warner (1995) --seperti yang terlihat dalam grafik diatas-- menunjukkan bahwa secara statistik negeri yang kaya sumber daya alam cenderung miskin atau lambat pertumbuhan pendapatan per kapita nya. Semakin tinggi pangsa sumber daya alam dalam total ekspor (axis horizontal) semakin rendah pertumbuhan pendapatan per kapita (axis vertikal). Tentu ada beberapa pengecualian disini, seperti negara Botswana, Canada, Australia dan Norway yang tampaknya selamat dari problema resources curse ini.

Ada beberapa penyebab paradox of plenty atau resources curse ini termasuk diantaranya adalah Dutch Disease (dimana boom dari ekspor sumber daya alam mengakibatkan apresiasi riil dan membuat produk tradable non sumber daya alam menjadi tidak mampu bersaing), penerimaan ekspor yang berfluktuasi dan juga aktifitas buru rente. Sumber daya alam yang besar memberikan rente ekonomi yang besar, sehingga ada insentif kuat untuk aktifitas buru rente (Krueger , 1974). Implikasinya: ketimbang menggunakan sumber daya untuk produksi, lebih baik digunakan untuk aktifitas suap, lobby untuk mendapatkan rente. Akibatnya kapasitas produksi berkurang dan pertumbuhan pendapatan per kapita menjadi relatif lambat.

Jadi bait:

Tanah airku aman dan makmur
Pulau Kelapa nan amat subur

atau

Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

Sama sekali bukan jaminan bahwa rakyat akan makmur. Di banyak kasus, negeri yang tak punya sumber daya justru bisa lebih makmur.

Ideologi kebijakan ekonomi : sebab atau akibat? - MCB

2007-09-29T15:06:00.000+07:00

Kita kerap begitu terpukau dengan hal-hal besar, dengan motif-motif besar. Mungkin karena itu banyak hal dicoba dijelaskan dengan motif politik. Kita kerap berpikir: ada permainan politik dibalik setiap sikap. Segala sesuatu harus punya motif. Ia harus bisa diterjemahkan dalam konteks: atau kiri atau kanan.

Satu hal yang kerap dicoba diterjemahkan dalam konteks ideologi adalah kebijakan ekonomi di Indonesia. Penjelasan kebijakan ekonomi kerap dikungkung dalam dikotomi atau "kiri" atau "kanan", atau neo liberal atau sosialis. Salah satu yang menarik dilihat adalah deregulasi ekonomi di Indonesia. Dalam pertengahan tahun 1980 an misalnya kita melihat deregulasi ekonomi dilakukan. Pertanyaannya: apakah ini pertanda kemenangan ideologi liberal yang ditunjukkan dengan menguatnya peran teknokrat? Atau transformasi ideologi kaum teknokrat yang tahun 1970an lebih cenderung sejalan dengan Keynesian menjadi pro pasar?

Saya kira kita harus berhati-hati menyimpulkan. Saya sepakat dengan apa yang ditulis Walter Falcon dari Stanford University tentang Widjojo Nitisastro, yang dianggap sebagai tokoh utama kelompok teknokrat. Ia menulis : Profesor Widjojo jelas bukan penganut aliran Chicago School, terutama dalam pandangannya tentang subsidi. Ia sangat pragmatis dan tidak dogmatis, bahkan kadang-kadang ia mendorong perlunya penggunaan subsidi input seperti pupuk. Jika teknokrat yang kala itu dipimpin Widjojo dianggap bukan penganut Chicago School yang merupakan garda terdepan libertarian, bagaimana kita menjelaskan aspek ideologi liberal dibelakang deregulasi ekonomi di Indonesia kala itu?

Saya punya dugaan bahwa aspek perdebatan ideologis dalam kebijakan ekonomi di Indonesia belumlah sedemikian matangnya. Yang terjadi sebenarnya hanyalah satu proses keputusan ekonomis rasional tentang pilihan kebijakan yang paling menguntungkan bagi target pemerintah. Menguntungkan disini harus diterjemahkan dalam artian memiliki biaya ekonomi dan politik yang paling murah.

Kita dapat menjelaskan argumentasi ini dengan menggunakan teori optimisasi produksi. Bayangkan sebuah pemerintah yang ingin memproduksi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan kerja dan menjaga inflasi yang rendah (dicerminkan dengan isoquant IC), dengan menggunakan dua input kebijakan: mekanisme pasar (M) dan intervensi pemerintah (G).

Dalam era 70 –an ketika dana minyak tersedia , pilihan kebijakan non-pasar dan proteksionis -- dengan intervensi pemerintah-- adalah input yang relatif murah secara ekonomi dan politik dibading mekanisme pasar. Hal ini disebabkan karena tersedianya dana minyak, sehingga proyek yang tak efisien dan tak kompetitif dalam persaiangan pasar pun dapat diproteksi dan disubsidi. Karena itu pemerintah cenderung lebih bersifat intervensionis. Titik keseimbangan terjadi pada titik A dimana input kebijakan yang bersifat meknaisme pasar adalah sebesar M1 dan Intervensi pemerintah sebesar G1.

Namun dalam pertengahan tahun 1980 an ketika harga minyak jatuh dibawah $ 10 per barrel pemerintah tak lagi punya uang. Akibatnya kebijakan yang bersifat proteksionis tidak bisa sepenuhnya dipertahankan. Implikasinya input dalam bentuk kebijakan intervensionis menjadi relatif lebih mahal ketimbang kebijakan yang pro pasar --yang berkonotasi liberal-- Disini terjadi perubahan harga relatif dari input intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar, dimana mekanisme pasar menjadi relatif lebih murah.

Bagaimana caranya pemerintah dapat mempertahankan targetnya dalam situasi seperti ini? Jawabannya: untuk output yang tetap (isoquant IC yang sama) harus dicari kombinasi input yang lebih murah. Perubahan harga relatif ini tercermin dari bergesernya iscost, sehingga titik keseimbangan baru terjadi pada titik B, dimana peran dari mekanisme pasar menjadi meningkat (dari M1 ke M2) sedang peran intervensi pemerintah menurun (dari G1 ke G2).

Dengan penjelasan ini kita dapat melihat bahwa ‘peran ideologis’ seperti liberalisme dengan segala accessories nya hanyalah sebagai "akibat" pilihan kebijakan dan bukan merupakan "sebab". ‘Peran ideologi’ menjadi kurang relevan disini. Yang ada hanyalah sebuah upaya mempertahankan sasaran pembangunan -- pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja dan inflasi yang rendah -- dengan input mekanisme pasar dan intervensi pemerintah yang paling murah.

Kita ingat: sebelum konprensi APEC, tahun 1994 di Bogor, liberalisasi adalah kata yang tabu dalam ekonomi Indonesia. Tetapi setelah Soeharto sendiri menggunakan kata itu dalam konprensi APEC di Bogor, maka kata itu menjadi resmi di terima. Namun ketika reformasi ekonomi yang terjadi tahun 1998 menuntut liberalisasi lebih jauh, dimana harga yang harus dibayar oleh reformasi menjadi demikian mahalnya karena menyentuh berbagai ekonomi rente dari para crony capitalist dan tersudutnya kepentingan ekonomi kelompok yang mengindentifikasikan dirinya sebagai ‘nasionalis’, maka kita kemudian mendengar berbagai pernyataan yang mengejutkan mengenai tidak cocoknya paket liberalisasi dengan jiwa ekonomi Indonesia.

Disini kita melihat: sulit untuk mendapatkan kesimpulan tunggal tentang apsek ideologis dari kebijakan ekonomi Indonesia. Yang terjadi tidak lebih sekedar tarik menarik kelompok kepentingan dalam pilihan kebijakan. Bingkai ideologi tidak berperan dalam bentuk keyakinan berdasarkan argumen filosofis yang dalam. Yang terjadi hanyalah bagaimana upaya mempertahankan legitimasi regim dengan pelbagai alasan ideologis. Dengan kata lain masalah nya bukanlah soal "liberal" atau "bukan liberal", tetapi lebih kepada seberapa jauh kelompok kepentingan terancam oleh meknaisme pasar atau terproteksi oleh intervensi pemerintah. Jika benar begitu, mungkin ideologi dalam kebijakan Indonesia lebih merupakan akibat ketimbang sebab.

Penurunan Tingkat Bunga - MCB

2007-09-29T11:06:00.000+07:00

Jika sektor riil ingin bergerak, maka turunkanlah SBI! Dan begitu banyak di antara kita percaya argumen itu. Tak heran bila begitu keras tekanan agar Bank Indonesia lebih agresif di dalam menurunkan tingkat bunganya. Sayangnya "logika kasat mata" ini tak sepenuhnya benar.

Perhatikan grafik di sebelah kiri. Bank Indonesia pernah menurunkan tingkat SBI sampai di bawah 7.5% bulan Agustus 2004. Bagaimana bunga pinjaman? Praktis tak turun. Grafik di sebelah juga menunjukkan bahwa penurunan tingkat bunga pinjaman tak secepat penurunan SBI. Mengapa begitu? Yang kita hadapi saat ini adalah kondisi informasi yang asimetrik antara sektor produksi dengan perbankan. Dalam situasi ini perbankan harus memasukkan biaya risiko dalam tingkat bunga pinjamannya (Stiglitz dan Weiss, 1981). Akibat dari kondisi ini tingkat bunga pinjaman tetap tinggi walau BI Rate diturunkan.

Mudahnya, coba bayangkan dua tipe debitur: debitur "baik" yang selalu mengembalikan pinjamannya, dan debitur "nakal" yang hanya mengembalikan pinjamannya jika ia merasa perlu. Jika bank dapat membedakan keduanya, maka bank dapat menetapkan tingkat bunga yang berbeda, dimana untuk debitur nakal -- yang berisiko-- dikenakan tingkat bunga yang tinggi.

Sayangnya, dunia tak sesederhana itu. Dalam kondisi informasi yang tidak simetrik, ex ante (sebelum peristiwa terjadi), bank tidak dapat membedakan keduanya. Akibatnya, bank harus mengenakan tingkat bunga dalam kondisi pool equilibrium (keseimbangan gabungan), dimana tingkat bunga itu mungkin terlalu tinggi bagi debitur baik dan relatif rendah bagi debitur nakal. Ini akan memberi insentif lebih tinggi bagi debitur nakal. Akibatnya, return yang diperoleh bank menurun. Inilah yang dikenal dengan problema adverse selection. Sebenarnya adverse selection hanyalah salah satu contoh informasi yang tak simetrik. Selain itu masih ada soal moral hazard dan juga monitoring cost. Hal ini memiliki dampak kepada pemberian kredit ke perusahaan.

Ketika bank meminjamkan uang kepada debitur, yang terjadi sebenarnya adalah pendelegasian resources dari kreditur kepada debitur, atau pendelegasian resources dari principal (bank) kepada agent (debitur). Adverse selection, moral hazzard and juga monitoring costs merupakan faktor yang penting dalam problema principal agent. Ketidakmampuan untuk memonitor perilaku debitur atau ketidak mampuan memiliki informasi yang lengkap tentang debitur akan membuat agency cost meningkat. Bernanke dan Gertler (1989) dan Gertler (1988) menunjukkan bahwa agency cost yang meningkat akan membuat sumber pembiayaan eksternal menjadi lebih mahal ketimbang sumber pembiayaan internal. Implikasinya: soal neraca (balance sheet) perusahaan menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi cost of finance. Jika neraca baik, maka cost of finance bisa lebih murah karena menggunakan sumber dana internal. Sayangnya, dalam situasi resesi --karena krisis ekonomi-- sumber pembiayaan internal menurun. Akibatnya perusahaan berusaha untuk mendapatkan sumber pembiayaan eksternal. Namun, balance sheet yang memburuk -- akibat krisis-- membuat agency cost meningkat, sehingga biaya untuk sumber pembiayaan menjadi mahal. Hal inilah yang kemudian membuat intermediasi perbankan tak berjalan. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa sejak krisis intermediasi perbankan tak sepenuhnya membaik di Indonesia. Dengan kata lain, dampak dari agency cost problem membuat kredit tetap tak mengalir walau tingkat bunga BI Rate diturunkan.

Implikasinya? Intermediasi perbankan tak bisa diperbaiki hanya dengan menurunkan SBI. Yang harus diselesaikan adalah persoalan informasi yang tak simetrik. Disini pentingnya memfungsikan secara penuh kredit biro untuk menjembatani informasi yang tak simetrik antara bank dan sektor produksi. Perbankan harus memiliki informasi mengenai siapa yang pantas dapat kredit dan bagaimana rekam jejaknya. Tanpa itu, tingkat bunga pinjaman tak akan turun secara signifikan.

Penting juga dicatat: dalam jangka pendek, penurunan SBI akan mendorong tingkat konsumsi untuk sektor-sektor yang pembiayaannya banyak tergantung pada perbankan. Misalnya sektor properti, sepeda motor dan mobil. Namun tidak kapasitas produksi di sisi penawaran. Dalam kondisi kendala sisi penawaran (supply constraint), penurunan tingkat bunga secara agresif hanya akan meningkatkan inflasi. Agaknya argumen yang mengatakan: jika sektor riil ingin bergerak, turunkanlah SBI, tak sepenuhnya benar.

Ekonomi Politik Beras (2) - AAP

2007-09-29T00:43:00.000+07:00

(sambungan)

Kalau begitu, seharusnya resistensi terhadap impor kecil, atau bahkan negatif. Kenyataaannya, rencana impor beras selalu mendapatkan perlawanan keras dari kelompok petani (atau yang mengatasnamakan petani), sebagian akademisi, banyak mahasiswa, LSM, media massa, serta anggota DPR. Pendekatan ekonomi klasik/neoklasik keseimbangan umum tidak bisa menjelaskan hal ini dengan baik. Menurut pendekatan ini, tambahan manfaat yang didapat oleh satu individu dari konsteks sosialnya akan sama dengan tambahan kontribusi yang diberikannya pada konteks sosial tersebut (Mas-Colell, 1995). Implikasi politisnya adalah ’satu orang, satu suara’. Akibatnya, keputusan sosial didikte oleh jumlah mayoritas. Jika benar bahwa di Indonesia lebih banyak konsumen (neto) daripada produsen (neto), maka impor beras (yang menekan harga) seharusnya secara sosial menguntungkan dan karenanya diterima oleh masyarakat. Tampaknya, tidak.

Yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini adalah logika aksi kolektif (Olson, 1965, 1971) dan/atau logika buru rente (Krueger, 1974). Menurut logika ini, besar kecilnya kelompok kepentingan bersifat endogen. Semakin besar sebuah kelompok, semakin kecil kemungkinan ia mencapai tujuan bersama. Untuk kasus beras di Indonesia, kelompok yang lebih besar adalah konsumen neto (petani gurem dan masyarakat umum). Sementara kelompok yang lebih kecil adalah mereka yang diuntungkan oleh harga beras yang tinggi (petani produsen, pemilik sawah, pedagang perantara, politisi, dan asosiasi-asosiasi tertentu – sebagian dari mereka ini adalah konsumen, namun secara neto diuntungkan oleh harga tinggi, misalnya dukungan politik dari mereka yang dibuat percaya bahwa harga tinggi adalah menguntungkan). Kedua kelompok peduli dengan ”barang publik” yang dalam konteks ini adalah harga beras (dengan pola berlawanan: kelompok besar menginginkan harga murah, kelompok kecil harga tinggi). Sementara itu, tujuan pemerintah adalah memaksimumkan dukungan politik agregat dari masyakarat. Dengan demikian, pemerintah akan bias kepada siapa di antara keduanya yang ’lebih kuat’, dalam arti lobi yang lebih terorganisir, fokus, jelas, dan lantang. Menurut model ini (Van Bastelaer, 1998), kemungkinan kontribusi individu di dalam kelompok berhubungan terbalik dengan ukuran kelompok. Akibatnya, insentif bagi aksi individual menurun. Kedua, aksi kolektif bisa berhasil jika didukung oleh kemampuan organisasi, komunikasi, dan koordinasi yang baik. Artinya, biaya transaksinya semakin tinggi jika kelompok semakin besar. Ketiga, biaya dari distorsi harga ditanggung oleh semua kelompok, di mana kelompok yang lebih kecil akan menanggung lebih sedikit. Keempat, mekanisme insentif akan lebih sulit berjalan di dalam kelompok yang besar ketimbang yang kecil. Singkatnya, lebih mudah bagi kelompok kecil (secara ukuran) untuk mempengaruhi kebijakan.

Tapi bagaimana dengan sebagian media massa, mahasiswa, serta akademisi yang juga anti impor? Bukankah mereka tidak punya kepentingan politis sebagai insentif memperjuangkan larangan impor? Dan bukankah, mereka adalah konsumen? Ada beberapa hipotesis yang tentu saja masih harus diuji. Pertama, kelompok kepentingan yang lebih kecil (secara ukuran) namun lebih efektif (dalam lobi) berhasil mengamplifikasi suaranya, sehingga dapat mempengaruhi mereka yang di marjin. Kedua, pihak-pihak terakhir ini memang sekedar percaya bahwa harga beras yang tinggi secara sosial lebih menguntungkan bagi Indonesia. Dan kepercayaan ini bisa datang dari dua hal: ideologi atau sekedar ketidaktahuan. ***

Ekonomi Politik Beras (1) - AAP

2007-09-29T00:37:00.000+07:00

Beberapa waktu yang lalu pemerintah memberikan keleluasaan kembali kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan stabilisasi harga beras di Indonesia (Jakarta Post, 28/9/2007). Kebijakan ini juga mencakup pemberian kembali hak monopoli impor kepada Bulog, seperti yang telah dinikmatinya selama 20 tahun sebelum krisis ekonomi tahun 1998. Tahun 1999 hak monopoli impor Bulog dicabut dan swasta diperbolehkan melakukan impor beras. Namun pada tahun 2004 impor beras dilarang: ia hanya boleh dilakukan dalam keadaan mendesak (McCulloch, 2007) dan dengan persetujuan DPR. Sejak itu, praktis isu impor menjadi sangat politis dan ”ribut” (Basri dan Patunru, 2006). Impor seolah tabu, terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia telah selalu menjadi pengimpor beras selama lebih dari seabad, kecuali beberapa tahun di era 1980-an (Timmer, 2006).

Tetapi, mengapa impor beras selalu kontroversial? Jamak terdengar alasan bahwa beras adalah komoditi politik yang menyangkut hajat hidup petani yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia. Argumen ini melihat semua petani sebagai produsen beras. Bagi mereka, harga beras yang tinggi tentunya berarti pendapatan yang tinggi. Impor berarti bertambahnya stok domestik dan karenanya berpotensi menurunkan harga domestik. Karena itu, resistensi terhadap impor besar sekali – paling tidak, seperti yang dikesankan oleh pemberitaan di media massa.

Namun, apakah betul petani beras Indonesia diuntungkan oleh harga yang tinggi? Data dan studi menunjukkan bahwa hanya setengah dari kelurga Indonesia yang merupakan keluarga pertanian, dan hanya setengah dari mereka yang merupakan petani padi. Selanjutnya, sebagian besar petani tersebut adalah petani gurem yang menanam padi tetapi harus membeli beras untuk makanannya sehari-hari (World Bank, 2004, 2007). Dengan kata lain, sebagian terbesar petani Indonesia adalah konsumen neto atas beras. Karena masyarakat urban adalah konsumen beras, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah konsumen neto beras, bukan produsen neto. Logikanya, dengan demikian, harga rendah seharusnya lebih menguntungkan secara sosial, ketimbang harga tinggi. Konsekuensinya, impor seharusnya populer. Tentu saja harga beras domestik yang tinggi dapat memberikan insentif bagi pemilik tanah untuk mempekerjakan lebih banyak petani, sehingga efeknya positif. Namun sebuah studi menunjukkan bahwa efek positif dari harga yang tinggi pada penciptaan tenaga kerja lebih kecil daripada efek negatif pada peningkatan kemiskinan (Warr, 2005). Bahkan, peningkatan harga beras menjadi penggerak utama kenaikan inflasi (Mallarangeng, Basri, Alatas, Sumarto, dan Ikhsan, 2006), dan kenaikan jumlah orang miskin (Basri, Panennungi, dan Nurridzki, 2004).

(bersambung)